SURABAYAPAGI, Surabaya, - Anggota DPRD Komisi D Cahyo Siswo Utomo resah akan kondisi 3000 anak di Surabaya yang saat ini tidak sekolah.
Kendati demikian, Cahyo mendesak Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya untuk memastikan secara jelas terkait anak yang putus sekolah, yang utamanya tidak diterima PPDB 2023 melalui jalur manapun termasuk zonasi.
"Hari ini saja masih ada 3000an anak lebih yang putus sekolah. Baik itu belum dapat sekolah karena zonasi maupun permasalahan lainnya," ujar Cahyo, yang diterima langsung oleh Surabaya Pagi, Minggu, (24/9/2023).
Cahyo meminta pihak Dispendik harusnya lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya dengan menelusuri atau terjun langsung.
Tak hanya itu, Cahyo memberi saran agar Dispendik juga berkoodinasi dengan pihak kelurahan dan camat di Kota Pahlawan , untuk menelusuri berapa jumlah anak yang ada di kawasan tersebut.
“Dispendik juga harus membuka layanan aduan, dengan memastikan anak-anak mendapatkan sekolah,” papar pria yang juga menjabat sebagai ketua fraksi PKS DPRD Kota Surabaya.
Baca Juga: Atasi Anak Putus Sekolah, Reni Astuti Minta Pemkot Surabaya Berkoordinasi dengan Pemprov
"Jangan sampai (Dispendik) tidak melaksanakan Undang Undang nomor 20 tahun 2003 terkait sistem pendidikan nasional," imbuhnya.
Sebagai informasi, yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, bahwasanya stiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Serta, pemerintah daerah juga wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti Dorong Wujudkan Surabaya Zero Putus Sekolah
Sementara itu, tak luput ia juga mengajak masyarakat serta stakeholder lain, apabila mengetahui ada anak yang belum sekolah dilingkungan sekitar untuk segera konfirmasi ke pihak kelurahan, kecamatan atau bisa langsung ke Dinas Pendidikan kota Surabaya.
“Agar mereka segera mendapatkan sekolah. Karena anak hari ini adalah masa depan bangsa, sehingga harus dipastikan pendidikannya,” papar Cahyo.
“Dan hal itu sebagai bentuk tanggung jawab kita semua terhadap masa depan negeri ini,” sambungnya. ain/ana
Editor : Mariana Setiawati
