3000 Anak di Kota Surabaya Putus Sekolah, Legislator Desak Dispendik untuk Dituntaskan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota DPRD Komisi D mendesak pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk tuntaskan permasalahan anak putus sekolah di Kota Pahlawan. SP/Dok Cahyo Siswo Utomo
Anggota DPRD Komisi D mendesak pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk tuntaskan permasalahan anak putus sekolah di Kota Pahlawan. SP/Dok Cahyo Siswo Utomo

i

SURABAYAPAGI, Surabaya, - Anggota DPRD Komisi D Cahyo Siswo Utomo resah akan kondisi 3000 anak di Surabaya yang saat ini  tidak sekolah.

 Kendati demikian, Cahyo mendesak Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya untuk memastikan secara jelas terkait anak yang putus sekolah, yang utamanya tidak diterima PPDB 2023 melalui jalur manapun termasuk zonasi. 

"Hari ini saja masih ada 3000an anak lebih yang putus sekolah. Baik itu belum dapat sekolah karena zonasi maupun permasalahan lainnya," ujar Cahyo, yang diterima langsung oleh Surabaya Pagi, Minggu, (24/9/2023). 

Cahyo meminta pihak Dispendik harusnya lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya dengan menelusuri atau terjun langsung. 

 Tak hanya itu, Cahyo memberi saran agar Dispendik juga berkoodinasi dengan pihak kelurahan dan camat di Kota Pahlawan , untuk menelusuri berapa jumlah anak yang ada di kawasan tersebut.

 “Dispendik juga harus membuka layanan aduan, dengan memastikan anak-anak mendapatkan sekolah,” papar pria yang juga menjabat sebagai ketua fraksi PKS DPRD Kota Surabaya.

 "Jangan sampai (Dispendik) tidak melaksanakan Undang Undang nomor 20 tahun 2003 terkait sistem pendidikan nasional," imbuhnya.

 Sebagai informasi, yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, bahwasanya stiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 

Serta, pemerintah daerah juga wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 

Sementara itu, tak luput ia juga mengajak masyarakat serta stakeholder lain, apabila mengetahui ada anak yang belum sekolah dilingkungan sekitar untuk segera konfirmasi ke pihak kelurahan, kecamatan atau bisa langsung ke Dinas Pendidikan kota Surabaya. 

“Agar mereka segera mendapatkan sekolah. Karena anak hari ini adalah masa depan bangsa, sehingga harus dipastikan pendidikannya,” papar Cahyo.

 “Dan hal itu sebagai bentuk tanggung jawab kita semua terhadap masa depan negeri ini,” sambungnya. ain/ana

Berita Terbaru

Kini, Banyak Calon Manajer Kopdes Bertanya Kepastian Kerjanya

Kini, Banyak Calon Manajer Kopdes Bertanya Kepastian Kerjanya

Jumat, 25 Sep 2026 08:19 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 08:19 WIB

SURABAYAPAGI.com - Belakangan ini banyak sekali calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan yang bertanya-tanya soal kepastian kerjanya. Sebagian besar…

DPR Bahas Kondisi Ekonomi RI dengan Menteri

DPR Bahas Kondisi Ekonomi RI dengan Menteri

Jumat, 25 Sep 2026 08:17 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 08:17 WIB

SURABAYAPAGI.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hari ini menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan…

Trump Ajak Makan Jinping, Dibarengi Orang Terkaya

Trump Ajak Makan Jinping, Dibarengi Orang Terkaya

Jumat, 25 Sep 2026 08:15 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 08:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Washington - Luar biasa sambutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu Presiden China Xi Jinping ,pada hari Kamis waktu…

Aset Wali Kota Madiun Non Aktif, Dirupakan Alfamart

Aset Wali Kota Madiun Non Aktif, Dirupakan Alfamart

Jumat, 25 Sep 2026 08:13 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 08:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aset milik Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Dalam pemeriksaan t…

KPK Geledah Kanwil BPN Jawa Timur

KPK Geledah Kanwil BPN Jawa Timur

Jumat, 25 Sep 2026 08:10 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 08:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, terkait…

Mendiktisaintek Kaget Biaya Gratiskan PTN Rp 93,7 Triliun

Mendiktisaintek Kaget Biaya Gratiskan PTN Rp 93,7 Triliun

Jumat, 25 Sep 2026 08:07 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 08:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Kemdiktisaintek RI dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Senin (21/9/2026) telah menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk…