SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kendati partai tertua namun sulit merebut empati masyarakat Sidoarjo. Padahal partai ini berbasis nahdliyin. Bahkan sebelum PKB dilahirkan, PPP sudah intim dengan NU. Entahlah kenapa berat bagi PPP merebut massa di luar nahdliyin.
Kemungkin ada beberapa faktor penyebab diantaranya terjadi perombakan massal kepengurusan DPC PPP Sidoarjo, H Sholikan Arief dan H Suwarno adalah pengurus harian PC NU dalam posisi keduanya sebagai wakil bendahara PC NU Sidoarjo.
Kini menggantikan ketua lama DPC PPP, Sidoarjo, Hj Umi Khaddah yang dilengserkan partainya sendiri menjadi wakil bendahara, Jabatan ketua kini beralih ke Sholikan Arief dan H Suwarno sebagai wakil ketua DPC PPP yang baru.
Bukannya lebih solid bisa menambah jumlah kursi di bursa DPRD Sidoarjo, namun partai Ka'bah ini mulai goyah dari dalam karena perombakan kepengurusan yang di cetuskan oleh sang ketua yang baru.
Terlebih lagi berhembus angin santernya isu merebak berkembang dari internal DPC PPP Sidoarjo yang semula masuk sebagai salah satu partai peserta Pemilu kini akan merombak Calegnya yang sudah sah lolos verifikasi KPU sebagai daftar calon sementara (DCS), akan dibongkar pasang dengan kader yang baru dari orang organisasi sehingga berakibat ada DCS Caleg yang berganti nomor dan ada pula yang dicoret oleh DPC bukan sebagai peserta Caleg dari PPP.
Hal ini menjadi penyebab keresahan para Caleg PPP Sidoarjo dimana bila memang benar benar DCS Caleg di ganti formaturnya maka menimbulkan dampak yang luar biasa bagi konstituennya para caleg yang sudah sekian lama di pupuk loyalitasnya.
Perombakan menyeluruh yang di dilakukan partai hingga sampai pada pada bacaleg, sangat meresahkan kader kader partai sebab dari data yang terhimpun, sedikitnya ada 11 orang Caleg DCS keterwakilan perempuan yang dicoret oleh DPC PPP Sidoarjo.
Mereka kuatir bila kuota keterwakilan perempuan Partai PPP Sidoarjo kurang dari 30 persen, maka partai berlambang Ka'bah di Sidoarjo ini akan hancur yakni terancam tidak ikut dalam pesta demokrasi alias sebagai partai yang yang tidak lolos ikut dalam Pileg.
Dalam UU Pemilu ada kewajiban bagi parpol untuk memastikan 30 persen bakal caleg yang diajukan adalah perempuan di setiap daerah pemilihan.
KPU mengingatkan ada sanksi tegas bagi Parpol yang tak dapat memenuhinya dalam DCT kelak, yaitu sama sekali tidak dapat mengajukan caleg untuk dapil bersangkutan.
Seperti yang disampaikan oleh Rony Piwulang Jagad kader PPP yang juga pengurus wakil ketua bidang isu strategis, "Kami tidak tahu apa apa terkait perombakan dan pergantian nomor urut Caleg DCS yang dilakukan ketua partai," ungkapnya, Senin (02/10/2023)
Pihaknya merasa keberatan dan hal ini kurang adil sebab keputusan sang ketua dirasakan kurang transparan, "Ketika kami menanyakan adanya rapat terbatas tentang adanya perubahan ini kami malah di serang dengan kata kata oleh orang orangnya ketua" tuturnya.
Senada hal tersebut Mohamad Zainul Abidin Caleg PPP nomor urut 1 dapil 2, juga menyatakan keberatan atas isu pergeseran yang dilakukan oleh ketua PPP yang baru pasalnya keputusan ini tidak disosialisasikan terlebih dahulu terkesan keputusan sepihak.
"Tentu kami sangat keberatan karena gambar gambar berikut nomor urutnya sudah menyebar di kalangan pendukung," keluhnya.
Demikian juga Hj Umi Kaddah, juga merespon isu pergeseran DCS Caleg PPP oleh H. Sholikan ketua partai.
"Kalau dilengserkan dari ketua DPC PPP Sidoarjo menjadi wakil bendahara kami tidak masalah sebab kami loyal ingin membesarkan partai, namun ada rumor tanggal 3 bulan ini ada penggantian nomor bacaleg, contohnya kami ada di nomor urut 1 jadi bakal digeser jadi nomor urut 2 ini yang kami sayangkan tanpa koordinasi jadi ini sangat berat sekali bagi konstituen, pasalnya saya incumbent DPRD dua kali sudah banyak yang kami perjuangkan, kalau ini diteruskan lebih baik kita berkiprah di partai lain yang bisa menaunginya," ujarnya.
Sementara itu, Sholahudin yang juga bacaleg PPP yang tidak terimbas isu pergeseran dan penggantian nomor urut bacaleg turut menyingkapi langkah ketua baru PPP Sidoarjo sangat ekstrim, yakni bisa menghancurkan partai PPP Sidoarjo yang tidak bisa ikut dalam bursa Pileg Pemilu karena kuota perempuan bisa jadi berkurang tidak bisa memenuhi 30 persen,
"Ini suatu langkah kemunduran dari DPC PPP Sidoarjo yang harus jadi perhatian DPP PPP pusat, artinya bila ada pengesahan dan SK dari pusat terkait pergeseran yang berujung pada pengurangan kuota perempuan yakni kurang 30 persen maka harapan bacaleg untuk ikut Pemilu akan kandas mengingat waktunya DCT dari KPU sudah di depan mata, lebih baiknya kembali keformat semula karena tatanan sudah solid dan valid karena kuota
perempuan sudah melebihi 30 persen," tandas Sholahudin. Hdk/hik/dsy
Editor : Desy Ayu
