SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto -Alih fungsi lahan dan alih kepemilikan lahan merupakan tantangan berat yang dihadapi oleh pembangunan pertanian di masa kini dan mendatang.
Hal ini menjadi isu strategis dalam Dialog 'Jaga Pangan' tema "Sinergi Fungsi Pengawasan Mendukung Sektor Pertanian yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI di Hotel Ayola, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa (10/10/2023).
Hadir sebagai narasumber, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, Eko Priyanggodo, Auditor Madya BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuli Nugroho, dan dihadiri secara virtual, Inspektur Investigasi dan Pengawasan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Hasrul Edyar.
Peserta sebanyak 200 orang yang berasal dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi), Kejaksaan, Kepolisian, Kelompok Tani dan pemangku kebijakan pertanian Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Jan S Maringka mengatakan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, menyebabkan jumlah lahan pertanian produktif menjadi semakin menurun.
"Saat ini kita berupaya mengendalikan alih fungsi lahan dengan sejumlah regulasi. Selian itu penggantian terhadap lahan juga harus tetap kita utamakan. Agar hasil produksi pertanian tidak menurun," tegasnya.
Jan menyebut, soal alih fungsi lahan sebetulnya telah berlangsung sejak lama. Pertambahan jumlah penduduk yang berlangsung dengan cepat, menuntut mereka untuk memperoleh tempat tinggal yang layak.
"Mereka butuh perumahan atau permukiman baru bagi kelangsungan hidup keluarganya. Para pengembang perumahan sendiri lebih senang mencari lahan yang sudah matang. Pilihannya, pasti ke lahan pertanian pangan," ungkapnya.
Jan juga menjelaskan, saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menelurkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 201 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa sebesar 20 persen untuk kegitan pertanian.
"Dapat dibayangkan bila seluruh desa-desa di Indonesia yang jumlahnya ada 70.000 desa membangun embung-embung desa dan lumbung desa. Embung dan lumbung desa akan menjaga Indonesia, itu pesan penting," katanya.
Lebih jauh, Jan Maringka mengungkapkan, pembangunan sektor pertanian sangat bergantung pada wilayah pedesaan. Implementasi program pertanian pada level pedesaan akan berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil pertanian nasional.
"Sehingga Apdesi dan penyuluh perlu berperan aktif sebagai ujung tombak pertanian di desa sehingga perlu dibangun lumbung-lumbung desa," pungkasnya.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengatakan Kabupaten Mojokerto saat ini tengah berjuang keras untuk menjaga lahan pertanian peoduktif agar tak beraliih fungsi menjadi lahan pemukiman atau perindustrian.
"Sedikit demi sediki lahan pertanian Kabupaten Mojokerto beralih fungsi. Ini wajib kita waspadai dan cari solusinya agar ketahanan pangan tetap terjaga," keluhnya.
Ikfina menyebut fungsi pengawasan dalam hal ini memegang peranan sangat penting. Agar pelaksanaan program-program ketahanan pangan membawa dampak sangat baik, produktif dan signifikan bagi para petani dan masyarakat.
"Kita akan terus menjalin kerjasama dengan seluruh stake holder baik di tingkat pusat pusat, provinsi hingga desa untuk menjaga agar program pertanian bisa berjalan tepat waktu mutu dan sasaran sesuai arahan Pak Irjen Kementan," ungkapnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Jan Maringka juga membagikan sejumlah benih Inpari 48 kepada 10 kelompok tani (Poktan) di tiga kabupaten di wilayah Jawa Timur. Benih Inpari 48 yang merupakan varietas unggul itu disebut-sebut tahan terhadap wareng coklat. Jan juga memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PIHC berupa pupuk NPK kepada Poktan. Dwi
Editor : Redaksi
