SURABAYAPAGI, Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur gelar rapat koordinasi (Rakor) percepatan penanganan bencana serta antisipasi bencana hidrometeorologi tahun 2023-2024 di BPSDM Jatim, Surabaya, Senin sore, (9/10/2023).
Rakor yang dipimpin secara langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, S. Sos.,M.M, turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, anggota DPR RI Komisi 8 Ina Ammania dan Laksamana Madya TNI (Purn.) Moekhlas Sidik, M.P.A. dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Adhy Karyono.
Tak hanya itu, ada pula kepala OPD Pemprov Jatim, Bupati, Pj Bupati, Wali Kota, serta Pj Wali Kota juga turut hadir.
Sementara itu, Suharyanto memaparkan bahwa akan meninjau secara langsung terkait fenomena El-Nino atau kekeringan yang menerpa beberapa wilayah di Jatim.
"Saya ke Jatim secara khusus bersama rekan-rekan legislatif meninjau terkait fenomena el nino atau kekeringan yang dialami oleh masyarakat Jatim," kata Suharyanto, Selasa, (10/10/2023).
Seperti yang diketahui, Indonesia sedang menghadapi El Nino. Melansir dari BMKG, El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normal, hal ini kerap yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah.
Akibat dari pemanasan ini meningkat secara terus-menerus, maka berpotensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik bagian tengah pun ikut meningkat.
Sehingga, curah hujan khususnya di Indonesia semakin berkurang. Kendati demikian, dalam bahasa sederhanya El Nino adalah suatu fenomena alam yang memicu terjadinya kekeringan.
Sementara itu, menurut Suharyanto terdapat 21 kabupaten/kota di Jatim mengalami kekeringan air, yang mana lebih dari 2 minggu tidak ada curah hujan yang turun pada daerah tersebut. Sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.
"Saat ini terdapat 21 daerah kabupaten kota di Jatim yang menderita kekeringan air dampak dari el nino," terang Suharyanto.
Melihat kondisi masyarakat yang kekurangan air, suatu keharusan kepala daerah yang sangkutan, untuk menetapkan status siaga darurat ada yang tanggap darurat atas kejadian tersebut.
"Ketika daerah menetapkan status, tentu saja kami dari pemerintah pusat, turun langsung memberikan bantuan untuk mengatasi itu semua," jelas Suharyanto.
Berdasarkan catatan BNPB, ada 12 kabupaten kota dengan status siaga darurat. Sedangkan untuk status tanggap darurat terdapat 9 kabupaten/kota.
BNPB juga menyalurkan bantuan berupa dana operasional siap pakai dan peralatan untuk 21 kab/kota tersebut.
Berikut rinciannya, berstatus siaga darurat yakni kabupaten Sumenep mendapat dana operasional siap pakai sebesar Rp 250 juta.
Namun, untuk kabupaten Bojonegoro, Sampang, dan Tuban mendapat peralatan siap pakai berupa 2 set torn air, 5 pompa alkon dan selangnya, 2 unit pompa jinjing, dan 2 unit tenda 4x4.
Kemudian ada Kabupaten Lamongan, Bangkalan, Gresik, Bondowoso, Pamekasan, Banyuwangi, Tulungagung, Ponorogo, dan Kabupaten Blitar mendapat dana operasional serta peralatan siap pakai dengan besaran dan jumlah yang sama seperti di atas.
Sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang berstatus tanggap bencana yakni kabupaten Magetan, Ngawi, Nganjuk, Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Trenggalek mendapat dana siap pakai masing-masing Rp 250 juta dan peralatan siap pakai berupa berupa 4 set torn air, 10 pompa alkon dan selangnya, 3 unit pompa jinjing, dan 4 unit tenda 4x4.
Selanjutnya untuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang hanya mendapat peralatan siap pakai dengan jumlah yang sama seperti di atas.
Selain itu, BNPB juga menyerahkan dana siap pakai untuk penanganan dan mitigasi bencana di Pemprov Jatim sebesar Rp 1 miliar.
Adapun demikian, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasihnya atas support, penguatan dan pendampingan dari BNPB RI dalam penanganan bencana maupun pascabencana di Jatim.
"Terima kasih, atas bantuannya Kepala BNPB RI. Dalam semua kerja keras tersebut, kita tetap harus mengiringi dengan doa. Agar memberseiringi seluruh ikhtiar yang telah kita lakukan," ujar perempuan nomor wahid di Jatim itu.
Pada kesempatan yang sama, Suharyanto memaparkan terkait penanganan bencana, maupun pascabencana yang kerap terjadi di Indonesia agar masyarakat lebih tanggap.
"Indonesia sendiri wilayah yang rentan bencana, bahkan masuk resiko bencananya masuk 35 besar di dunia," terang pria yang pernah menjabat Pangdam V/Brawijaya pada 2020-2021.
Suharyanto juga menyampaikan saat pelaksanaan tanggap darurat harus sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007. Keberadaan Kalaksa BPBD sangat penting dan memiliki fungsi komando.
"Ya diharapankan penanganan bencana di masing-masing wilayah bisa lebih baik," pungkasnya.ain/ana
Editor : Mariana Setiawati
