SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Aan Anshori menilai Kabupaten Jombang saat ini, sedang mengalami "darurat" penyelesaian proyek fisik. Lantaran, pengerjaan proyek pembangunan gedung Puskesmas Miagan, Mojoagung terancam molor.
Proyek pembangunan gedung Puskesmas Miagan, Mojoagung, yang menelan anggaran Rp 5,4 miliar lebih dari APBD Kabupaten Jombang itu harus sudah selesai pada 8 November 2023.
Baca Juga: Harga Gula di Pasar Tradisional Jombang Tembus Rp 18.500 per Kg
"Jombang tidak sedang berada dalam ambang bencana narkoba, perjudian, atau terorisme. Kabupaten ini sedang darurat penyelesaian proyek fisik, utamanya puskesmas, tepat waktu," katanya, Senin (23/10/2023).
Menurut Aan, jika Pj Bupati Jombang Sugiat, tidak dapat memobilisasi bawahannya serta bekerjasama dengan kepolisian serta Kejaksaan, untuk mengantisipasi keterlambatan penyelesaian proyek, tidak ada gunanya mereka (APH) ada
"Aku yakin sekali mereka sudah tahu apa yang harusnya dilakukan terhadap para kontraktor. Namun, sejujurnya, aku tidak yakin mereka berani bertindak menghadapi mereka, para kontraktor?," tegas pria berkacamata ini.
Upaya-upaya serius dikatakan Aan, perlu dilakukan untuk memastikan proyek fisik pembangunan gedung Puskesmas tepat waktu, termasuk memperhitungkan kemungkinan upaya hukum adanya dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek tersebut.
Baca Juga: Gedung Bekas Apotek Disulap Jadi Toko Pusat Oleh-oleh Khas Jombang
Dipermainkan Kontraktor?
Aan menegaskan, seharusnya Pemkab Jombang harusnya tidak mudah dipermainkan oleh para kontraktor proyek-proyek tersebut. Pasalnya, Kabupaten ini sekarang dipimpin pejabat yang main-main. Ia mencitrakan dirinya tegas dan siap mengabdi untuk kepentingan pembangunan tanah kelahirannya.
Baca Juga: Selip Ban, Truk Muat Kaleng Tabrak Pembatas Jalan Tol Jombang
Lebih jauh, dia juga berlatar belakang intelijen yang memiliki segudang pengetahuan dan keterampilan agar daerah tidak dipermainkan.
"Jika molor, kita bisa bayangkan betapa tidak optimalnya pelayanan terhadap warga dan pasien. Pemkab sebagai kuasa pembangunan tidak boleh membiarkan hal itu terjadi," tandas dia memungkasi. Sarep
Editor : Moch Ilham
