.jpg)
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, Tuding Perubahan Debat Cawapres Akal-akalan KPU
Baca Juga: Hakim MK Nilai Sejak Pilpres KPU tak Serius
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI makin tampak ketidak netralan, saat anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.
KPU RI mendadak dalam minggu ini menghapus debat calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024. Berbeda dengan Pilpes 2019, ruang debat cawapres disediakan.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Md, yaitu Todung Mulya Lubis, menilai kehadiran pasangan capres-cawapres secara bersamaan dalam sesi debat cawapres merupakan akal-akalan KPU.
Todung menilai itu berpijak pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, mengatur debat peserta pilpres dibagi menjadi dua, yaitu tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.
Mahfud Santai Tanggapi kebijakan KPU
Sebagai salah satu cawapres yang akan turut berkontestasi dalam Pemilu 2024, Mahfud Md menanggapi kebijakan KPU itu dengan santai.
Sebelumnya, KPU memutuskan menghapus debat khusus cawapres di Pilpres 2024. Sebagai gantinya, capres dan cawapres tetap diwajibkan mengikuti lima kali debat yang dijadwalkan oleh KPU
"Ya ndak apa-apa, itu urusan KPU. Kalau saya setuju dan siap saja. Disuruh lomba goreng martabak pun saya juga setuju," kata cawapres nomor urut 3 itu saat berkegiatan di Situbondo, Minggu (3/12/2023).
Jawaban mantan Menteri Polhukam soal kebijakan KPU meniadakan debat bagi cawapres itu disambut gelak tawa wartawan yang mewawancarai dirinya. Mahfud mengaku tidak ambil pusing soal itu dan siap mengikuti saja apa yang menjadi kebijakan KPU.
Publik tahu, salah satu usaha kuliner Gibran adalah Markobar alias Martabak Kota Barat. Usaha martabak ini dirintisnya pada 2015.
Tanggapan Timnas Amin
Juru Bicara Timnas AMIN Said Didu menilai seharusnya KPU memiliki ketegasan bahwa format capres-cawapres merujuk kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
"Yang menarik bagi saya, harusnya KPU tidak membuka ruang untuk mengubah format debat di luar peraturan perundangan-undangan. Walaupun ada usulan peserta," kata Said Didu, saat diwawancarai di Sekretariat Perubahan, Minggu (3/12/2023).
Pengalaman Berpolitik Gibran, Terusik
Sinyalemen sebagian orang terhadap pengalaman berpolitik Gibran, terus terusik jelang debat capres-cawapres pertengahan Desember ini.
Ini karena, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menentukan jadwal debat capres-cawapres 2024. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengaku sudah menyiapkan diri untuk debat tersebut.
"Sudah disiapkan," kata Gibran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023).
Gibran mengatakan dirinya kini juga sudah berkonsultasi dengan akademisi sebagai salah satu persiapan debat. Saat ditanya format debat capres-cawapres yang berubah, Gibran menegaskan dirinya mengikuti aturan yang ada.
"Sudah, sudah (konsultasi akademisi). Ya ikut aturan saja," ujarnya.
Emak Sonya Ragukan Gibran
Seorang ibu-ibu bernama Sonya (50) mengaku sebagai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2 periode, datang Gibran saat blusukan ke Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023).
Gibran, awalnya mendatangi satu per satu kios pedagang yang ada di sana. Tiba-tiba, Sonya datang menghampiri Gibran dan bertanya terkait program kerjanya. "Saya perlu tahu dulu programnya untuk mendukung Mas Gibran. Saya pendukung Pak Jokowi dua periode," kata Sonya bertanya kepada Gibran, Minggu (3/12/2023).
Gibran pun menjawab pertanyaan Sonya dengan membeberkan sejumlah program kerja dan visi misi dirinya bersama pasangannya, Prabowo Subianto. Mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk lansia hingga kredit mudah untuk generasi milenial.
"KIS Lansia, dana abadi pesantren, untuk ibu anak ada kartu anak sehat, makan anak gratis di sekolah, terus kredit kaum milenial untuk anak-anak muda kreditnya kita permudah, pesantren. Untuk sementara itu, banyak," jawab Gibran.
Sonya, mengaku harus tahu terlebih dahulu program kerja Gibran meskipun dirinya pro Jokowi dua periode. Sebab, kata Sonya, program kerja paslon akan berdampak pada masyarakat nantinya.
"Saya masih melihat dulu soalnya dia terlalu muda, maaf dia terlalu muda buat saya. Saya minta program dia saya mau tahu visi-misi nya apa untuk masyarakat," kata dia.
"Visi-misi dia harus jelas dulu untuk masyarakat, karena saya harus tahu, masyarakat banyak dan banyak orang-orang sudah, banyak sekali," pungkasnya.
Formasi Debat Pilpres 2024
Usai Rapat Koordinasi Persiapan Debat Pasangan Capres-Cawapres Tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, mengatakan, semua pasangan calon peserta Pilpres 2024 harus hadir di setiap sesi debat untuk menunjukkan kesatuan dan kekompakan di antara mereka kepada publik.
Dengan demikian, formasi debat Pilpres 2024 berbeda dengan Pilpres 2019, di mana saat itu tidak semua pasangan calon hadir secara langsung di lokasi debat.
Baca Juga: Ganjar tak Hadir, Sinyal Kuat PDIP Oposisi
Debat Pilpres Tipu Daya
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pers daring yang dipantau di Jakarta, Sabtu, juga menilai pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari soal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menghadiri lima kali debat itu merupakan tipu daya.
"Terus terang, menyesalkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPU, Saudara Hasyim Asy'ari, yang mengatakan bahwa debat itu tetap diadakan lima kali, tetapi dihadiri oleh kedua paslon capres dan cawapres," kata Todung.
Harusnya 2 Kali Debat Cawapres
Todung, merujuk pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, seharusnya debat peserta pilpres dibagi menjadi dua, yaitu tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.
Namun demikian, kehadiran pasangan capres-cawapres secara bersamaan dalam sesi debat cawapres merupakan akal-akalan KPU
Todung Mulya Lubis, mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan upaya hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait format debat capres dan cawapres.
"TPN Ganjar Mahfud menyatakan bahwa belum ada kesepakatan dengan pihak KPU mengenai format debat Capres Cawapres yang akan diselenggarakan," ujar Todung dalam Press Conference Live, Jakarta, Sabtu (2/12/2023).
Kemungkinan Gugat KPU
Todung mengungkapkan, TPN masih belum menentukan sikap karena akan berunding dengan pihak KPU guna mencapai kesepakatan dalam menentukan format debat capres dan cawapres.
"Kami menunggu dan memberi waktu kepada pihak KPU agar pertemuan-pertemuan yang diadakan antara pihak TPN dan KPU bisa mencapai kesepakatan," tutur Todung.
Namun, jika perundingan tersebut tidak menemukan kesepakatan yang diharapkan oleh kedua belah pihak, TPN Ganjar-Mahfud mempertimbangkan kemungkinan untuk menggugat KPU.
"Kalau itu yang terjadi saya hanya ingin mengatakan bahwa TPN Ganjar-Mahfud mencadangkan, sekali lagi saya katakan mencadangkan haknya untuk melakukan upaya upaya hukum apapun yang tersedia melalui ketentuan perundang-undangan. Kami belum membuat keputusan apapun detik ini," ujar Todung.
Testimoni Sandiaga Uno
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Salahuddin Uno, mengomentari terkait perubahan format debat kandidat capres dan cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sandiaga berharap debat kandidat bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kualitas capres-cawapres.
Di depan kader PPP Makassar, Sandiaga menceritakan pengalamannya saat menjadi cawapres pada tahun 2019 mendampingi Prabowo Subianto. Saat itu, Sandiaga mengaku mengikuti debat kandidat berkali-kali sebagai cawapres.
Baca Juga: Tudingan Politisasi Bansos tak Terbukti, Jokowi Senang
Sejumlah isu yang menarik di tengah masyarakat, kata Sandiaga, seperti harga pangan. Selain itu, lapangan pekerjaan dan pemerintahan bersih bebas korupsi.
"Apa isu yang ada di tengah masyarakat? Yang pertama yaitu harga-harga yang dirasakan membebani, kedua lapangan kerja khususnya untuk anak muda dan ketiga pemerintahan bersih bebas korupsi," tuturnya.
Ia berharap format debat kandidat capres dan cawapres bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa mengenal gagasan oleh masing-masing pasangan capres-cawapres.
"Debat ini adalah sebuah etalase yang terbaik untuk bisa menilai baik seorang presiden dan wakil presiden," pungkasnya.
Format Debat Berbeda
Format debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 akan berbeda jika dibandingkan dengan pilpres sebelumnya.
Pada pilpres kali ini akan menghadirkan secara bersamaan capres/cawapres dalam lima kali gelaran debat tanpa adanya debat khusus antar-cawapres.
Sebelumnya, KPU telah menetapkan debat Pilpres 2024 sebanyak tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 ayat (1).
Debat Berakhir Februari 2024
Debat pertama di Kantor KPU pada tanggal 12 Desember 2023 temanya tewrkait dengan hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Pada debat kedua yang dijadwalkan pada tanggal 22 Desember 2023 mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Tema debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024 adalah ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, dan pengelolaan APBN.
Selanjutnya tema debat keempat pada tanggal 21 Januari 2024 perihal energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.
Debat terakhir pada tanggal 4 Februari 2024 dengan tema mengenai teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan.
Tema debat tersebut merujuk pada visi nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Antara mengabarkan, setiap debat capres/cawapres akan terdiri atas enam segmen, mulai dari pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi, misi, dan program kerja, hingga segmen penutup. n erc/jk/cr3/id/rmc
Editor : Moch Ilham
