SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Para pelaku UMKM terutama yang bergerak di bidang konveksi dan sablon yang memproduksi atau menjual alat peraga kampanye seperti baliho, kaos/kemeja/jaket, topi dan lain-lain mengalami kemerosotan omzet di musim pemilu 2024.
Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menilai adanya tren kampanye menjelang Pemilu 2024 secara daring dengan memanfaatkan media sosial (medsos), buzzer atau influencer menjadi salah satu alasan turunnya pendapatan.
“Tadinya kan tidak 'online' dan offline, itu sangat berpengaruh sekali. Bukan karena (tidak suka bagi-bagi kaos) gitu karena harga (kampanye online) lebih murah saja,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius, Selasa (09/01/2024).
“Namun agak berbeda situasinya dengan masa kampanye saat ini, dari catatan kami di lapangan menunjukkan bahwa masa Pemilu 2024 belum memberikan dampak signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk atau alat peraga kampanye,” ucap Yulius.
Yulius menyebut, terjadi penurunan omzet penjualan yang cukup drastis dari 40 hingga 90 persen jelang Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.
"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak Pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40% sampai 90%," ujar dia.
Disatu sisi, salah satu Pengusaha Pasar Tanah Abang Dody Aryanto mengatakan, diperkirakan pada 2019 lalu UMKM bisa mengantongi omzet rata-rata hingga Rp 20 juta per hari. Namun pada tahun 2024 ini mulai turun.
"Rata-rata Rp 20 juta per hari. kalau sekarang turun jauh. Kalau jaman 10 tahun sebelum ini bagus," kata Dody.
Lebih lanjut, menurut Yulius, selain karena tren kampanye pemilu yang beralih menggunakan cara daring, kemungkinan penurunan penjualan juga disebabkan oleh sejumlah faktor lain. Di antaranya, partai politik peserta pemilu sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai. Kemudian, jangka waktu pemilu yang lebih singkat yakni hanya 2,5 bulan.
Padahal pada periode sebelumnya masa kampanye pemilu adalah 6 bulan. Lalu, harga penjualan produk untuk kampanye secara daring lebih murah hingga peserta pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.
Meninjau situasi tersebut, Yulius mengatakan, jika saat ini pemerintah berupaya menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Salah satunya mendorong partai politik/calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.
“Partai politik, para caleg (Calon Legislatif), dan tim sukses Pilpres seharusnya bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM dalam proses kampanye. Secara nyata memberikan keberpihakan kepada UMKM dan juga akan membantu promosi dan meningkatkan penjualan UMKM sehingga membantu keberlangsungan UMKM,” jelasnya. jk-02/dsy
Editor : Desy Ayu
