SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Mulai akhir Januari ini, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk tiga bulan pertama, yakni Januari, Februari dan Maret 2024 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) guna memitigasi risiko pangan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (29/01/2024).
Baca Juga: Kemenkeu: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 107,6 Triliun di Awal Tahun
"Jumlahnya Rp 200 ribu per bulan, sehingga tentu ini kita baru anggarkan yang disetujui Bu Menkeu dievaluasi 3 bulan, jadi sampai Maret dulu nanti kita evaluasi nanti berikutnya, kita lihat kembali," kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan, bantuan kali ini berbeda dengan bantuan pangan yang telah diberikan Pemerintah sebelumnya.
"Biasanya masyarakat di bawah bertanya kenapa saya dapat beras tapi tidak dapat BLT cash. Tentu dengan data yang berbeda itu tergantung kepada kemarin data yang dari Kemenko PMK," jelas Airlangga.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, telah menyediakan anggaran sebesar Rp 11,25 triliun. Sedangkan untuk penyaluran belum diketahui apakah akan disalurkan sekaligus selama 3 bulan atau per bulan. Pihak Kemenkeu masih melihat kesiapan dari Kemensos.
"Kalau untuk 3 bulan itu Rp 11,25 triliun untuk 18 juta KPM. (Selama) Januari, Februari, Maret. Karena kan ini sudah hampir selesai (Januari), tapi dari Kemensos untuk urusan DIPA-nya, dan penggunaan datanya dan appointment terhadap costnya," ujar Menkeu, Sri Mulyani, Selasa (30/01/2024).
Baca Juga: Bisnis Karaoke Inul Bisa Gulung Tikar, 5 Ribu Karyawan Terancam di PHK
Lebih lanjut, saat disinggung uang bantuan berasal dari mana, pihak Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengungkapkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp 200 ribu/bulan untuk periode Januari-Februari-Maret 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sebagian besar sudah ada di APBN, tetapi ini memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global," kata Febrio.
Baca Juga: Kemenkeu Jawa Timur Beri Gelar Kapolda Jatim 'Relawan Pajak'
Menurutnya APBN selama beberapa tahun ini didesain sebagai shock absorber guna menjaga ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global.
Artinya, peran APBN sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sifatnya mendadak maupun tidak. "Jadi memang kita selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir kita selalu menggunakan shock absorber, kalau ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan oleh gejolak yang kita lihat terjadi di pasar global misalnya, APBN-nya bisa tetap siap," ujarnya.
"Tentunya kita akan carikan dan itu APBN akan tetap bisa fleksibel dan ini memang tentunya bagian dari strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel," tambah Febrio. jk-01/dsy
Editor : Desy Ayu
