Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia: Pilpres Pengaruhi Elektabilitas Parpol

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia memotret persaingan ketat partai politik jelang kontestasi Pemilu 2024 pada 14 Februari.

Persaingan tersaji di tiga parpol teratas, yakni Partai Gerindra, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Salah satu faktor yang mempengaruhi elektabilitas parpol adalah irisan dengan Pilpres 2024.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi memaparkan, dari simulasi 18 nama partai, Gerindra mendapatkan elektabilitas 22,2 persen di posisi pertama.

Lalu diusul PDI Perjuangan 18,3 persen, dan PKB di posisi ketiga dengan elektabilitas 18 persen.

Survei ini digelar pada periode 14-19 Januari 2024 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan melibatkan sampel sebanyak 810 orang.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dan margin of error sekitar ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Survei ini memotret preferensi warga Nahdlatul Ulama (NU) dan dinamika elektoral di Jawa Timur.

"Gerindra dan PDIP mengalami fluktuasi paling besar di Jawa Timur dalam sebulan terakhir, sementara partai lain lebih rendah," kata Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil surveinya, Sabtu (3/2/2024).

Menurut Burhanuddin, temuan ini menarik, lantaran selama ini PKB dan PDIP mendominasi di Jawa Timur.

Dalam analisanya, pergerakan elektabilitas Gerindra salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran, pasangan capres-cawapres yang diusung Gerindra di Pilpres 2024.

Dalam survei yang sama, Indikator Politik Indonesia menyebut paslon nomor urut 2 itu mendapat elektabilitas sebesar 56,2 persen Jawa Timur.

Kemudian di urutan kedua ada Ganjar-Mahfud dengan elektabilitas 19,9 persen, lalu diikuti pasangan Anies-Muhaimin dengan elektabilitas 15,7 persen.

Di sisi lain, Indikator Politik Indonesia juga memotret bagaimana potensi responden dalam mengubah pilihan.

"Saat ini ada sekitar 30,2 persen basis massa partai yang masih cukup atau sangat besar kemungkinan mengubah pilihan," jelas Burhanuddin. 

Berita Terbaru

RI Mulai Ekspor Bawang Merah

RI Mulai Ekspor Bawang Merah

Selasa, 15 Sep 2026 07:23 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:23 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas ekspor bawang merah Brebes ke Thailand dari fasilitas Controlled Atmosphere Storage…

Seorang Direktur PT di Jakarta, Tersangkut Perkara Pajak

Seorang Direktur PT di Jakarta, Tersangkut Perkara Pajak

Selasa, 15 Sep 2026 07:17 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:17 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan menyerahkan…

Tahun Depan, Gaji PPPK Ditanggung Pusat

Tahun Depan, Gaji PPPK Ditanggung Pusat

Selasa, 15 Sep 2026 07:14 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:14 WIB

SURABAYAPAGI.com - Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini menjadi tanggungan pemerintah daerah (Pemda),mulai tahun depan dan…

LOCUS DAN TEMPUS, TAK DIUNGKAP LOGIS OLEH JPU

LOCUS DAN TEMPUS, TAK DIUNGKAP LOGIS OLEH JPU

Selasa, 15 Sep 2026 07:11 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:11 WIB

Kajari Surabaya Yth, Praktisi hukum banyak yang kenal jaksa itu mengemban Dominus Litis. Ini asas hukum dari bahasa Latin yang berarti “penguasa perkara” atau …

Menteri Siapkan UMKM Ikuti Aturan Wajib Halal

Menteri Siapkan UMKM Ikuti Aturan Wajib Halal

Selasa, 15 Sep 2026 07:08 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.com – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan menyiapkan kebijakan khusus bagi UMKM dalam menghadapi aturan wajib h…

Sebelum Dicopot, Purbaya Bilang Ada Oknum Pajak Bermain

Sebelum Dicopot, Purbaya Bilang Ada Oknum Pajak Bermain

Selasa, 15 Sep 2026 07:05 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:05 WIB

SURABAYAPAGI.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,sebelum dicopot, sempat bilang mencurigai ada oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang …