FPPJP Jawa Timur Gelar Aksi di DPRD Jatim, Tolak Hasil Pemilu 2024

author Riko Abdiono

- Pewarta

Sabtu, 02 Mar 2024 07:43 WIB

FPPJP Jawa Timur Gelar Aksi di DPRD Jatim, Tolak Hasil Pemilu 2024

i

Para ulama habaib yang tergabung dalam FPPJ melakukan aksi di DPRD Jatim, Jumat 1/3/2024.

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Meski belum diumumkan secara resmi, hasil pemilu 14 Februari 2024 sudah menuai penolakan. Masyarakat sudah memprediksi siapa pemenang di Pemilihan presiden baik dari hasil quick count (hitung cepat) maupun rekapitulasi manual yang saat ini sudah masuk di tahap penghitungan tingkat Kabupaten/kota.

Penolakan kali ini datang dari sejumlah ulama, habaib dan tokoh masyarakat Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) Jawa Timur. Mereka menganggap pemilu kali ini dilaksanakan jauh dari nilai nilai jurdil. Mereka juga mempertanyakan sikap penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu ikut jadi bagian dugaan kecurangan.

Baca Juga: Bawaslu Harus Awasi Pelanggaran Pemilu, Bukan Lindungi Kesalahan KPU

“Sebagai konsekuensinya, KPU, Bawaslu dan MK wajib dibubarkan. Dan  pelaksanaan pemilu berikutnya dilaksanakan DPR RI dengan membentuk tim independen pelaksana pemilu,” ujar Dhimam Abror  Jubir FPPJ Jatim usai menyampaikan aspirasi ke DPRD Jatim, Jumat (1/3/2024).

Sayangnya, mantan jurnalis ini mengaku kecewa lantaran tak ada seorangpun anggota DPRD Jatim yang hadir dan menemui massa aksi dari FPPJ Jatim. Sehingga pihaknya berjanji akan kembali menyampaikan aspirasi ini hingga ditemui oleh pimpinan DPRD Jatim.

Baca Juga: EMPP Demo Minta Bawaslu & Gakkumdu Tindak Tegas Pelanggaran Pemilu

“Sayangnya hari ini rumah rakyat ini kosong. Jadi tadi yang pertama tama kita sampaikan adalah rasa kekecewaan karena tidak ada anggota DPRD Jatim yang menerima. Tapi apapun yang terjadi, kita telah menyampaikan 3 poin pernyataan sikap dari habaib, ulama dan tokoh Jatim,” ungkap Dhimam Abror.

Di tempat yang sama, salah satu peserta aksi, Ustad Andre Kurniawan menyampaikan 3 poin dari tuntutan FPPJ Jatim. Pertama,  Kami menolak hasil pemilu 2024 yang penuh kecurangan, ketidakadilan, intervensi, intimidasi dan pengancaman. Sebagai konsekuensinya KPU, Bawaslu dan MK dibubarkan. Maka pelaksanaan pemilu berikutnya dilaksanakan DPR RI dengan membentuk tim independen pelaksana pemilu.

“Kedua, kami mendesak DPR RI agar segera melaksanakan Hak Angket untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas segala bentuk kekacauan pemilu 2024,” tegas Andre Kurniawan didampingi Habib Taufik Al Jufri dan sejumlah ulama lainnya.

Ketiga, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden RI Jokowi yang tidak memberi tauladan yang baik dalam pelaksananaan pemilu 2024. "Kami berharap hak angket segera dilaksanakan oleh wakil rakyat di DPR RI," pungkasnya. rko

Editor : Redaksi

BERITA TERBARU