Gunakan REC PLN, Kini Produk Katoda Tembaga Freeport Jadi Produk Hijau Berdaya Saing Tinggi

author Arlana Chandra Wijaya

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan Green Energy As Services REC antara PLN dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk pembelian 1.009.000 unit REC smelter milik PTFI. Foto/Humas PLN
Proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan Green Energy As Services REC antara PLN dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk pembelian 1.009.000 unit REC smelter milik PTFI. Foto/Humas PLN

i

SurabayaPagi, Surabaya - PT PLN (Persero) mendukung daya saing industri dengan pemanfaatan pasokan energi bersih. PLN menyuplai kebutuhan energi hijau pabrik pemurnian atau smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui Renewable Energy Certificate (REC) sebesar 1.009.000 unit atau setara 1.009 GWh hingga tahun 2025.

Kerja sama kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan Green Energy As Services REC di Surabaya, Jumat (8/3/2024). 

Ini adalah kolaborasi lanjutan kedua belah pihak di mana sejak September 2023 PLN telah mulai memasok daya listrik untuk smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan REC merupakan jawaban atas kebutuhan sektor industri dan bisnis dalam mendukung langkah dekarbonisasi di tanah air. 

Hal ini selaras dengan upaya Pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

“Sebagai lokomotif transisi energi di tanah air, PLN mendukung penuh kebutuhan sektor bisnis dan industri yang memiliki semangat terhadap suksesnya transisi energi di Indonesia. Untuk itu, kerja sama REC dengan Freeport kali ini makin membuktikan bahwa komitmen kita semakin kuat dalam mencapai emisi nol di tahun 2060,” ujar Darmawan. 

Darmawan menambahkan pemerintah Indonesia memiliki semangat hilirisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi bangsa. PLN sebagai jantung perekonomian Indonesia juga turut mendukung peningkatan daya saing bagi produk hilir dengan memasok energi bersih. Upaya bersama ini mampu meningkatkan nilai tambah bagi negara.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Agus Kuswardoyo menjabarkan bahwa REC merupakan bentuk layanan PLN untuk memudahkan pelanggan mendapatkan pengakuan internasional atas penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang transparan, akuntabel, dan diakui secara global. 

Setiap sertifikat REC membuktikan bahwa listrik per megawatt hour (MWh) yang digunakan pelanggan berasal dari pembangkit EBT atau nonfosil.

”Kami menyambut positif kerja sama dengan PT Freeport Indonesia ini. Selanjutnya kami siap menyuplai REC sebesar 1.009 GWh kepada PT Freeport Indonesia hingga tahun 2025,” kata Agus.

Agus mengatakan REC PLN merupakan produk hasil kerja sama dengan Clean Energy Investment Accelerator (CEIA). 

REC ini dilengkapi sistem pelacak elektronik dari APX TIGRs yang berlokasi di California, Amerika Serikat. Oleh karenanya setiap sertifikat yang diterbitkan tidak bisa dibeli atau dijual oleh orang lain.

PLN siap mendukung penuh bagi stakeholder sektor industri dan bisnis yang ingin ikut serta dalam mendukung dekarbonisasi dengan menggunakan REC PLN," tegas Agus.

Sementara itu, Horst-Dieter Garz selaku Executive Vice President Corporate Strategy PT Freeport Indonesia mengapresiasi kerja sama yang terjalin. Dirinya juga berharap bahwa kerja sama ini bisa dilanjutkan di masa depan.

“Kami merasa sangat terhormat berada di sini dan kami sangat senang menjadi pelanggan jangka panjang PLN,” ucap Horst-Dieter.

Di Jawa Timur sendiri, sepanjang tahun 2023 PLN telah menjual REC kepada 28 pelanggan yaitu sebanyak 863.724 unit REC yang setara dengan Rp30,3 Miliar. Pelanggan dapat melakukan pembelian REC, baik untuk individu maupun korporasi, melalui situs web https://layanan.pln.co.id/renewable-energy-certificate. Byb

Tag :

Berita Terbaru

APBD Jatim 2027 Disahkan, Belanja Daerah Untuk Kebutuhan Masyarakat

APBD Jatim 2027 Disahkan, Belanja Daerah Untuk Kebutuhan Masyarakat

Kamis, 12 Nov 2026 11:06 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 11:06 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Komposisi belanja dalam APBD Jawa Timur 2027 menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Pasalnya, di tengah kebutuhan…

9 Fraksi DPRD Jatim Setujui APBD 2027, Belanja Daerah Rp27,6 Triliun

9 Fraksi DPRD Jatim Setujui APBD 2027, Belanja Daerah Rp27,6 Triliun

Kamis, 12 Nov 2026 11:04 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 11:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang A…

DPRD Madiun Minta Penataan Bogowonto Dikaji Ulang, Gerbong Kereta Perlu Berubah Signifikan‎

DPRD Madiun Minta Penataan Bogowonto Dikaji Ulang, Gerbong Kereta Perlu Berubah Signifikan‎

Kamis, 12 Nov 2026 10:18 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 10:18 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Rencana penataan kawasan Bogowonto di Kota Madiun mendapat perhatian DPRD. Konsep pengembangan kawasan tersebut diminta tidak sek…

DPMPTSP Kota Kediri Kembali Raih Kelulusan Audit Surveillance ke-2 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

DPMPTSP Kota Kediri Kembali Raih Kelulusan Audit Surveillance ke-2 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Kamis, 12 Nov 2026 09:22 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 09:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kediri kembali menorehkan pencapaian positif dalam hal tata…

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Jatim Absen Berjamaah Saat Penggedokan APBD 2027

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Jatim Absen Berjamaah Saat Penggedokan APBD 2027

Kamis, 12 Nov 2026 07:42 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 07:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Kehadiran Nihil satu Fraksi dalam Sidang Paripurna di DPRD Jawa Timur kembali terjadi. Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (…

Tak Ingin Bebani Masyarakat, Pemkab Madiun Bidik Retribusi dari Investor

Tak Ingin Bebani Masyarakat, Pemkab Madiun Bidik Retribusi dari Investor

Rabu, 11 Nov 2026 18:42 WIB

Rabu, 11 Nov 2026 18:42 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan penambahan objek pemungutan retribusi dalam perubahan Perda kabupaten Nomor 1 Tahun 2024 ten…