Ketua REI: Sektor Properti Bisa Masuk Proyek Strategis Nasional

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto. SP/JAKA
Ketua Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto. SP/JAKA

i

SURABAYAPAGI, Jakarta - Ketua Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan jika dirinya telah beberapa kali bertemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dalam tiga kali kesempatan pertemuan tersebut, Joko berharap sektor perumahan atau properti bisa masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Joko mengklaim Prabowo sudah mengonfirmasi perumahan adalah program yang penting, sehingga akan berdampak baik ke masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki hunian.

"Pada saatnya ini akan menjadi sebuah proyek strategis nasional dan kemarin kita mendengar ada industri properti atau kawasan properti yang menjadi proyek PSN. Semoga pada saatnya PSN-nya adalah properti nasional. Sehingga itu bisa lebih berdampak banyak kepada masyarakat atau setidaknya ada hal yang serius yang dilakukan pemerintah bagaimana backlog ini bisa diurai," ujar Joko, Kamis (25/04).

Baru-baru ini kawasan BSD dan PIK resmi masuk ke dalam PSN. Joko menilai bahwa itu bisa menjadi pintu gerbang bagi pengembang lain di sektor perumahan ikut masuk ke dalam prioritas. Apalagi masalah backlog perumahan masih tergolong tinggi, misalnya pada 2010, backlognya 13,5 juta, kemudian 2020, backlognya hanya turun menjadi 12,7. Artinya dengan cara yang sama maka tidak akan ada perubahan.

"Kita Alhamdulillah ucapkan selamat kepada kawan-kawan kita dari PIK dan BSD yang sudah menjadi program strategis nasional dan di proposal propertynomic yang sudah kami serahkan kepada Pak Prabowo itu juga mendorong, meyakinkan pemerintah bahwa properti harus menjadi program strategis nasional. Karena apa? Hanya dengan cara yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda," tambah Joko.

Salah satu bentuk konkretnya adalah membentuk Kementerian Perumahan. Namun, meskipun memang sampai saat ini pemerintah masih belum mengarah ke membuat Kementerian Perumahan, tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama yang baru, saat ini sudah menuju ke sana.

"Permasalahan perumahan ini memang akan menjadi masalah yang berat dan akan terakumulasi terus. Karena pertumbuhan kebutuhan setiap tahun itu adalah 600-800 ribu per tahun. Sementara supply saat ini hanya 400-450 ribu per tahun. Itu satu masalah dulu. Kemudian kalau kita bicara proyeksi 2035, 2035 di mana jumlah penduduk kita Indonesia 304 juta 66% hidup di perkotaan," pungkas Joko.jk/ana

Berita Terbaru

Adaptasi Era Teknologi, Pemkab Tulungagung Maksimal Peran Medsos untuk Pelayanan Masyarakat

Adaptasi Era Teknologi, Pemkab Tulungagung Maksimal Peran Medsos untuk Pelayanan Masyarakat

Kamis, 17 Sep 2026 10:10 WIB

Kamis, 17 Sep 2026 10:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Ditengah perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin bergeser ke ruang digital, keberadaan media sosial tidak hanya…

Peringati Harhubnas 2026, Khofifah Gratiskan Trans Jatim dan Ajak Warga Beralih ke Transportasi Publik

Peringati Harhubnas 2026, Khofifah Gratiskan Trans Jatim dan Ajak Warga Beralih ke Transportasi Publik

Kamis, 17 Sep 2026 10:08 WIB

Kamis, 17 Sep 2026 10:08 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggratiskan tarif layanan Trans Jatim selama satu hari, Kamis (17/9/2026), dalam rangka …

BPPD Optimis Perolehan Pajak PBB 2026 Bakal Melebihi Target

BPPD Optimis Perolehan Pajak PBB 2026 Bakal Melebihi Target

Kamis, 17 Sep 2026 10:08 WIB

Kamis, 17 Sep 2026 10:08 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo optimis target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan…

Jadi Terdakwa Kasus Investasi, Agustin Widyawati Mengaku Ikut Rugi Rp50 Miliar dan Berharap Hati Nurani Hakim

Jadi Terdakwa Kasus Investasi, Agustin Widyawati Mengaku Ikut Rugi Rp50 Miliar dan Berharap Hati Nurani Hakim

Kamis, 17 Sep 2026 10:05 WIB

Kamis, 17 Sep 2026 10:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Perkara dugaan penipuan investasi yang menyeret Agustin Widyawati ke meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tidak hanya b…

JPU DIDUGA MANIPULASI DATA DAN PUTARBALIKAN FAKTA

JPU DIDUGA MANIPULASI DATA DAN PUTARBALIKAN FAKTA

Kamis, 17 Sep 2026 07:56 WIB

Kamis, 17 Sep 2026 07:56 WIB

Pembaca Yth, Era sekarang pejabat penegak hukum tidak bisa kucing kucingan sembunyikan fakta peristiwa. Artinya di era keterbukaan sekarang ini penegak hukum…

BPJS, Minta Menkeu Suntik Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan

BPJS, Minta Menkeu Suntik Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan

Kamis, 17 Sep 2026 07:54 WIB

Kamis, 17 Sep 2026 07:54 WIB

SURABAYAPAGI.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito berharap Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Suahasil Nazara, segera menerbitkan regulasi …