SURABAYAPAGI, Surabaya - Realisasi pendapatan negara di Jatim mencapai Rp62,6 triliun atau 22,5% dari target sebesar Rp278,5 triliun pada triwulan I/2024.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jatim, Taukhid, mengatakan penerimaan sebesar itu secara nominal turun -8,27% dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu.
Baca Juga: Plh Gubernur Bobby Yakini Akan Tingkatkan Kesejahteraan Petani Hortikultura Jatim
“Dari sisi penerimaan pajak, telah tercapai realisasi sebesar 22,5% (Rp27,26 triliun) dari target Rp122,36 triliun,” ujarnya.
Dari penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 22,03% (Rp33,4 triliun) dari target (Rp152 triliun), dan realisasi PNBP mencapai 35,62% (Rp1,91T) dari target (Rp5,37 triliun).
Menurut dia, belanja negara sampai dengan 31 Maret 2024 telah terserap Rp33,11 triliun atau 25,71% dari pagu belanja negara di Jawa Timur sebesar Rp128,78 triliun.
Kinerja belanja negara ditopang oleh penyerapan belanja K/L sebesar Rp11,9 triliun atau 24,63% dari total pagu Rp48,42 triliun dan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp21,18 triliun atau 26,36% dari total pagu TKD sebesar Rp80,36 triliun.
Baca Juga: Simulasi Pilgub Jatim 2024 ARCI: Khofifah-Emil Tembus 60,8 Persen
Secara keseluruhan, dia menegaskan, APBN di Jawa Timur sampai dengan 31 Maret 2024 menunjukkan kinerja yang baik ditunjukkan dengan capaian surplus hingga Rp29,5 triliun atau 19,73% dari target surplus di angka Rp149,7 triliun.
Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai laju realisasi penerimaan yang sedikit tersendat lebih disebabkan oleh situasi domestik dengan adanya Pemilu dan situasi perekonomian global yang melemah.
Di sisi lain, kata dia, penerimaan CHT yang menjadi penopang utama sedikit mengalami reduksi karena kebijakan tarif maupun menjamurnya rokok ilegal.
Baca Juga: UNICEF, Unusa, dan Pemprov Jatim Kompak Perangi Wasting hingga Stunting
Menghadapi situasi ini, dia menyarankan, penguatan pasar domestik menjadi kunci, yaitu melalui percepatan belanja, khususnya belanja daerah sehingga akan menjadi stimulus dalam perekonomian daerah.
Kanwil pajak perlu berkolaborasi dengan instansi lain seperti BPKP dapat melakukan supervisi pada pemerintah daerah untuk menggenjot belanja daerah di semester I-2024.
“Ketika investasi stagnan dan bayang-bayang krisis global terus menghantui, maka pasar domestik menjadi tumpuan utama dan di sinilah peran pemerintah dengan instrumen fiskalnya yaitu belanja pemerintah pusat maupun daerah menjadi faktor kunci untuk menjadi katalisator roda perekonomian terus bergerak dan bergeliat,” katanya, Minggu (28/4/2024).sb/ana
Editor : Mariana Setiawati
