Home / Opini : Editorial Surabaya Pagi

Jurnalistik Investigasi Ungkap Kejahatan Tersembunyi untuk Kepentingan Umum

author Raditya Mohammer Khadaffi

- Pewarta

Senin, 13 Mei 2024 20:04 WIB

Jurnalistik Investigasi Ungkap Kejahatan Tersembunyi untuk Kepentingan Umum

i

Raditya M. Khadaffi, Pemimpin Redaksi Surabaya Pagi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Judul harian kita pada edisi Senin (13/5/2024) berjudul "Dewan Pers, Kritisi Draf RUU Penyiaran dari DPR-RI, Kok Larang, Penayangan Jurnalistik Investigasi di TV".  Judul dan materi tulisan ini bersumber dari Dewan Pers. Menarik diungkap, karena Draf RUU Penyiaran ini inisiasi wakil rakyat.

Menggunakan sudut pandang pers adalah pilar demokrasi, draf itu terutama pasal yang menyangkut Jurnalistik Investigasi, wajib dikoreksi sebelum disahkan menjadi UU.

Baca Juga: Sandra Dewi, Perjanjian Pisah Harta, Sebuah Strategi

Ini karena, Jurnalisme investigasi lebih menekankan pada upaya mengungkap fakta yang sebelumnya tersembunyi dari publik. Tujuan utama dari jurnalisme investigasi adalah mengungkap kesaksian dan bukti secara fisik dari suatu persoalan yang kontroversial.

Ada dua elemen yang layak diinvestigasi oleh wartawan. Pertama peristiwa yang kontroversial. Kedua mengungkap fakta yang sebelumnya tersembunyi dari publik.

Ekonom pemenang Nobel, Joseph Stiglitz pernah menjadi pembicara utama dalam konferensi jurnalisme investigasi ke-10 di Johannessberg, Afrika Selatan 16-19 November 2017.

Stiglitz dianggap ekonom paling berpengaruh dunia serta mendukung liputan investigasi. “Jurnalisme investigatif sangat penting. Bersama dengan masyarakat sipil dan warga yang aktif,   karenaJurnalisme investigatif, bagian penting dari demokrasi yang berfungsi dengan baik,” kata Stiglitz, seperti dikutip dari laman GIJN.org, 18 Juli 2018.

Bagi Stiglitz, peran jurnalisme investigasi sangat esensial, karena penting mendukung fungsi akuntabilitas publik. Penyuapan dan korupsi yang terus terjadi. Dan ini sering melibatkan sektor privat. Apalagi negara berkembang terkadang tidak ada pilihan dan menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam.

Jurnalis Investigasi  kerap mengungkap dan menyebarluaskannya.

Terhadap pemerintah, Jurnalisme Investigasi bisa berperan sebagai oposisi sehingga masyarakat bisa menententukan apakah memilihnya kembali dalam pemilu atau tidak. Nah! Ini pendapat ekonom pemenang Nobel  Stiglitz.

Selama pemerintahan Clinton, Stiglitz menjadi anggota Dewan Penasihat Ekonomi dari tahun 1993-1995. Kemudian menjadi Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior Bank Dunia tahun 1997-2000. Dia diakui di seluruh dunia sebagai pendidik ekonomi terkemuka. Salah satu bukunya berjudul Globalization and Its Discontents (W.W. Norton, 2001) diterjemahkan dalam 35 bahasa dan terjual lebih dari satu juta kopi di seluruh dunia.

Kredibilitas keilmuannya tidak diragukan. Juga integritasnya. Pertanyaannya penyusun draf RUU Penyiaran tak ingin pers, khususnya TV memfungsikan sebagai lembaga demokrasi, memerankan sikap oposisi ke pemerintahan yang berkuasa? Apakah mereka ingin urusan mengawal pemerintahan hanya wakil rakyat semata? Ironi!

 

***

 

Bagi orang pers, soal kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, tak bisa dipisahkan dengan hak masyarakat. Terutama dalam konteks hubungan negara-masyarakat.

Aturan ini juga tercantum dalam konsideran UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Bagi wartawan, kebebasan berekspresi, berbicara dan kebebasan pers selain merupakan hak masyarakat dalam konteks hubungan negara-masyarakat, juga untuk kepentingan negara secara keseluruhan. Sebab, dengan dimilikinya kebebasan berekspresi, berbicara dan kebebasan pers, saya pikir akan ada suatu timbal balik yang bisa menjadi penyeimbang kekuasaan negara. Umpan balik atau respon ini sangat penting dalam suatu masyarakat demokratis.

Terminologinya, pemerintah demokratis hanya bisa tumbuh bila didukung oleh suatu masyarakat demokratis. Referensi yang pernah saya baca, salah satu ciri masyarakat demokratis adalah bila terdapat kemampuan masyarakat untuk secara bebas dan wajar memberikan respon, baik yang menyangkut pribadi atau kepentingan masyarakat. Kemampuan respon ini adalah kemampuan secara politis yaitu masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk berbicara.

Dalam ketentuan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, disebutkan fungsi dan peranan pers, diantaranya:

Pada Pasal 3, yang berbunyi, “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan,dan kontrol sosial”

Kemudian Pasal 6, yang berbunyi, “Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran;”

Jika melihat fungsi dan peranan pers di atas, asas hukum yang kental muatanya adalah asas pertanggung jawaban sosial atau asas kepentingan publik.

Mengingat, jurnalis atau pers ketika menjalankan profesinya terikat dengan kewajiban dan batasan yang diatur oleh UU Pers. Hal ini berarti, pers harus menghormati norma agama, kesusilaan dan asas praduga tidak bersalah. Sekaligus melayani hak jawab dan koreksi.

Baca Juga: Budi Said, Dituding Mafia Tanah, Apa Iya??

Karenanya, pers juga dijamin oleh prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam UU Pers seperti yang termuat di dalam Pasal 8 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”

Artinya, keterikatan pers dalam bentuk kewajiban  merupakan bagian dari penyelenggaraan peran pers, yang pada akhirnya dikonkretkan dalam tindakan menjalankan fungsi pengawasan, kritik, koreksi dan saran. Termasuk kepada pemerintah.

Makna konstitusinya, pers menjalankan profesi sesuai dengan UU Pers adalah pers yang menyelenggarakan salah satu bagian dari asas hukum pertanggungjawaban sosial atau kepentingan umum.

Akal sehat saya bilang, fungsi dan peran pers, secara terang melakukan tugas jurnalistik demi kepentingan umum.

 

***

 

Salah satu fungsi dan peran pers adalah menulis dengan metode jurnalisme investigasi. Metode ini merupakan aktivitas mengumpulkan menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat invertigatif. Disana ada penulusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan.

Pendeknya, inverstigasi merupakan penulusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia.

Ada kasus-kasus investigasi dalam kumpulan tulisan yang dikemukakan oleh Hugo de Burgh (2006, 12-23).  Kasus kasus itu meliputi permasalahan: hal-hal yang memalukan, menyalahgunakan kekuasaan, dasar faktual dari hal-hal aktual yang tengah menjadi dan menjadi pembicaraan publik, keadilan yang korup, memanipulasi laporan keuangan, pelanggaran hukum.

Berlatarbelakangkan fenomena praktik liputan investigasi dalam kaitan profesionalisme wartawan, pengalaman saya, mesti melakukan peliputan investigasi berdasarkan pengalaman yang mumpuni.

Maklum, komponen dalam jurnalistik investigasi ada news (apa yang terjadi atau akan diperitiwakan), context (latar belakang dari kejadian), scope (apakah peristiwa lokal menjadi bagian dari peristiwa atau gejala di tingkat nasional), edge (kemana berita hendak diarahkan dan apa yang terjadi kemudian), dan impact (mengapa menjadi perhatian . Maklum, Investigasi adalah proses penyelidikan yang dilakukan wartawan  dan kemudian dikomunikasikan.

Baca Juga: Jual-beli Opini WTP, BPK Minta Rp 40 M

 

***

 

Pengalaman saya cara melakukan jurnalisme investigasi mesti ada riset, menyusun rencana, mengumpulkan informasi, menganalisis data, membuat laporan.

Jadi fakta hasil investigasi ditulis berdasarkan hasil penelitian, wawancara, pengamatan, atau pencarian sumber pustaka.

Mengingat tujuan Investigasi untuk menentukan apa yang terjadi sehubungan dengan insiden tertentu – apakah tindakan yang dicurigai terjadi atau tidak terjadi; bagaimana keadaannya; siapa yang terlibat; dan apakah terjadi pelanggaran hukum atau kebijakan?.

Dengan narasi ini, tampaknya wakil-wakil rakyat yang terlibat dalam penyusunan draf RUU Penyiaran, melihat fungsi pers sepotong-potong.

Seolah pers, termasuk TV hanya memberi informasi, mendidik dan menghibur. Akal sehat saya bilang wakil-wakil rakyat yang ikut dalam penyusunan draf RUU Penyiaran itu berkacamata kuda. Kasihan!

Wakil-wakil rakyat yang ikut dalam penyusunan draf RUU Penyiaran itu bisa dianggap tidak senang dengan fungsi pers sebagai kontrol sosial.

Mereka seolah mengabaikan ekspektasi masyarakat terhadap peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Hampir semua media termasuk TV menjalankan fungsi  menegakkan nilai nilai dasar demokrasi, sekaligus mendorong terwujudnya supremasi hukum.

Perkembangan era digital, harus diakui hasil karya jurnalistik seorang jurnalis kini dipengaruhi oleh “karakteristik” medianya, termasuk juga orientasi pemiliknya. Apa karena motif bisnis, TV tak boleh tayangkan karya jurnalisme investigasi tim wartawannya? “Terlalu!”, kata Rhoma Irama! ([email protected])

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU