SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Peristiwa kecelakaan bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok di Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5) menjadi sorotan berbagai pihak. Terlebih terungkap fakta bahwa bus yang digunakan tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala (BLU-e) berlaku hingga 6 Desember 2023.
Pemkot Mojokerto juga turut menyoroti hal ini. Pj Wali kota Mojokerto turut menghimbau kepada masyarakat untuk memastikan keamanan armada yang akan digunakan. Hal ini sebagai untuk memastikan keselamatan selama perjalanan.
"Untuk masyarakat Kota Mojokerto bisa memanfaatkan _SIRAMAHKERTO_, Sistem Informasi _Rampcheck_ Kota Mojokerto, sebuah inovasi yang diluncurkan oleh Dishub Kota Mojokerto," ujar Pj Wali kita Moh. Ali Kuncoro, Senin (13/5).
Inovasi tersebut adalah upaya digitalisasi _rampcheck_ yang selama ini masih dilakukan secara manual. Demi mempermudah akses pelayanan dan menyimpan database agar lebih terorganisir dan aman.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Endri Agus Subianto menjelaskan, _rampcheck_ adalah kegiatan pemeriksaan uji laik jalan kendaraan, terutama angkutan penumpang, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.
Untuk instansi seperti sekolah, pesantren, kelompok masyarakat, pemerintah atau swasta di Kota Mojokerto yang akan menyewa angkutan umum bus, bisa melakukan permohonan ke Dishub untuk mengecek kendaraan laik jalan atau tidak.
"Ini gratis dan nanti hasilnya langsung dikirim ke pemohon lewat WA atau email. Untuk pengajuan permohonan _rampcheck,_ bisa melalui _siramahkerto.mojokertokota.go.id._ Kemudian mengisi dan mengunggah surat permohonan yang telah dibuat," terang Endri.
_Rampcheck_ dilakukan secara menyeluruh pada komponen-komponen kendaraan. Diantaranya seperti dokumen kelengkapan kendaraan, lampu-lampu, klakson, ban, rem utama, hand rem, tempat duduk, indikator dashboar, dan yang lainnya.
Berdasarkan hasil pengecekan, natinya Dishub akan memberikan rekomendasi kendaraan laik jalan atau tidak. Sedangkan keputusan untuk menggunakan atau tidak bus yang akan disewa tetap menjadi wewenang pemohon.
"Dengan inovasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penyedia jasa persewaan angkutan umum agar dapat memberikan layanan terbaik. Serta meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas karena hal-hal teknis yang seharusnya bisa dicegah," pungkas Endri. Dwi
Editor : Redaksi
