KP3 Probolinggo Bakal Tambah Kuota Pupuk Subsidi Lebih dari 100%

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi. Pupuk subsidi untuk para petani. SP/ PRB
Ilustrasi. Pupuk subsidi untuk para petani. SP/ PRB

i

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Probolinggo, kuota pupuk subsidi di tingkat Kabupaten bakal ditambah lebih dari 100 persen, mengacu pada SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/214/KPTS/013/2024 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur tahun 2024. 

Diketahui, alokasi awal pupuk bersubsidi tersebut diantaranya, jenis Urea sebesar 18.452 ton akan ditambah menjadi 31.532 ton atau mengalami peningkatan sebesar 70,8 persen.  Sedangkan untuk alokasi awal pupuk bersubsidi jenis NPK sebesar 13.882 ton, dan akan ditambah menjadi 29.674 ton atau mengalami peningkatan sebesar 113,75 persen. 

"Namun ada sedikit permasalahan, yakni perbedaan data alokasi pupuk subsidi. Data alokasi pupuk subsidi tingkat kabupaten tidak sama antara aplikasi (e-alokasi dan i-pubers) dengan SK Gubernur," jelas Plt Kepala Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo sekaligus ketua 1 KP3, Susilo Isnadi, Rabu (15/05/2024).

Susilo melanjutkan, Alokasi Pupuk Urea di aplikasi adalah 31.812,218 ton sedangkan di SK Gubernur adalah 31.532 ton, terdapat selisih 280,218 ton. Selain itu, alokasi pupuk NPK di aplikasi adalah 40.825,913 ton sedangkan di SK Gubernur adalah 29.674 ton atau ada selisih 11.151,913 ton. 

“Permasalahan lain adalah terdapat penambahan NIK/kehilangan NIK. Selain itu, data petani/poktan/desa tercecer belum masuk di alokasi tambahan yang diinjek oleh Kementerian Pertanian RI di aplikasi,” jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, lanjut Susilo, langkah upaya yang diambil oleh Diperta adalah menyiapkan database alokasi terbaru yang didownload dan dikonvert dari data cetak perubahan e-alokasi tahun 2024. 

“Selain itu, menentukan data alokasi per kecamatan berdasarkan perumusan excel sesuai persentase penambahan dan menyesuaikan database kebutuhan petani dengan SK Gubernur berdasarkan perumusan excel persentase proporsional,” tandasnya. prb-01/dsy

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…