Home / Politik Pemerintahan : Suara DPRD Jatim 2024

Pansus LKPJ Gubernur Tuntas, Begini Masukan dan Saran Fraksi-Fraksi

author Riko Abdiono

- Pewarta

Kamis, 16 Mei 2024 23:50 WIB

Pansus LKPJ Gubernur Tuntas, Begini Masukan dan Saran Fraksi-Fraksi

i

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menerima hasil keputusan Pansus LKPj Gubernur TA 2023 di Sidang Paripurna, Rabu (16/5/2024).

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kerja Panitia Khusus DPRD Jawa Timur pembahas Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023 akhirnya tuntas.

Seluruh Fraksi DPRD Provinsi Jatim menerima dan menyetujui LKPj Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (15/5/2024). 

Baca Juga: Pemprov Jatim Melalui Dishut Jatim Siap Dukung FOLU Net Sink 2030

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Pimpinan Rapat dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad. Selanjutnya dilakukan penyerahan rekomendasi DPRD oleh Pimpinan DPRD Jatim kepada Pj Gubernur Adhy.

Juru Bicara Fraksi PDIP Rachmawati Peni Sutantri memberikan beberapa masukan penting terhadap kinerja Pemprov Jatim ke depan. Khususnya dampak dari realisasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja hingga penurunan angka kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Dimana Realisasi investasi pada tahun 2023 mencapai Rp145,1 Triliun melampaui target RPJMD (Rp112Trilyun) maupun target nasional (Rp126Trilyun). Dari nilai investasi tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp70,2 Triliun meningkat Rp56,3%. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp74,9 Triliun meningkat 14,7%.

“Namun, Laporan sebagaimana diungkap pada dokumen LKPJ tahun 2023 jelas tidak mencerminkan upaya pencapaian visi adil sebagaimana dinarasikan Eksekutif,” ujar Peni.

Karena sejauh ini Tidak Tampak ada pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Investasi PMA maupun PMDN dalam jumlah besar tersebut tidak mengindikasikan keberpihakan pada implementasi visi ADIL yang seharusnya mengutamakan pemulihan ekonomi kerakyatan.

Meskipun PDRB per kapita tahun 2023 meningkat menjadi Rp71,12juta dibanding tahun 2022 66,25juta; tahun 2021 Rp59,99juta; dan tahun 2020 56,64juta.

Namun demikian data agregat tersebut tidak otomatis mengindikasikan visi Adil pada tahun 2023 tercapai.

“Bahkan prosentase PDRB dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sifatnya cenderung padat karya justru prosentasenya konsisten turun dibanding capaian tahun 2021 sebesar 11,48%, tahun 2022 turun menjadi menjadi 11,11%, dan tahun 2023 men jadi 11,04%,” sebutnya.

Baca Juga: Warisan Dokumenter P3GI Masuk MOWCAP UNESCO, Pj Gubernur Adhy: Dedikasi Untuk Indonesia

Sedangkan Dokumen LKPJ tahun 2023 juga tidak menyajikan penje lasan tentang langkah-langkah strategik yang diambil beserta hasil kinerjanya demi mewujudkan visi Adil dalam RKPD tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tahun 2023 ini konsisten mengalami perbaikan sejak tahun 2021 (5,74%) menjadi 5,49% (2022), dan tahun 2023 menjadi 4,88% dengan TPT sebesar 1.100.000 jiwa dengan pengurangan sebesar 90ribu dibanding tahun 2022.

“Tampak bahwa pengurangan TPT tersebut tidak berasal dari kinerja investasi yang investasinya cenderung terjadi pada industri padat modal. Fraksi PDI Perjuangan meminta Eksekutif untuk memastikan proses Transfer of Knowledge dari pengusaha/industri besar kepada para pelaku UMKM demi terwujudnya ekonomi keraky atan yang kokoh,” paparnya.

Sementara itu Juru Bicara Fraksi Golkar Pranaya Yudha Mahardika berharap Pemerintah Provinsi merespon dengan tindaklanjut rekomendasi Pansus pada LKPJ tahun 2023 berkaca pada tindaklanjut pada LKPJ tahun 2022 sebagaimana yang diungkap Pansus.

Kedua, setiap tahun kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur meningkat dan dalam jumlah besar; setelah direalisasi untuk belanja wajib/mandatory, hendaknya digunakan lebih prioritas dan efektip untuk membantu kesulitan rakyat terutama ketika terjadi anomali harga kebutuhan pokok.

"Termasuk penggunaan sisa belanja tak terduga agar lebih bernilai guna, bila perlu dengan cara Perubahan APBD mendahului," terangnya.

Baca Juga: Gantikan Ayahnya, Abdul Aziz, Siswa SMK 18 Tahun jadi CJH Termuda di Surabaya

Yudha menambahkan untuk menjaga stabilitas kebutuhan dasar masyarakat, maka perlu dipertimbangkan terbentuknya BUMD Pangan sebagai Badan Usaha yang fokus mengelola manajemen ketahanan pangan. Untuk itu perlu direview kemanfaatan Perda Resi Gudang yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur.

"Setiap tahun APBD Provinsi Jawa Timur didukung dengan besarnya kapasitas PAD dengan unsur komponennya. Fraksi Partai Golkar masih mengharapkan optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini masih belum dimanfaatkan secara efektif, demi menujang peningkatan PAD," jelasnya.

Sementara itu  Pj Gubernur Adhy mengatakan diterimanya seluruh rekomendasi oleh DPRD dikarenakan banyak target target kinerja bisa tercapai dengan optimal di tahun 2023. Adhy menyebut siap menindaklanjuti rekomendasi DPRD Jatim terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023. 

"Seluruh catatan dan rekomendasi ini akan kami tindak lanjuti dan kami jadikan acuan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun mendatang," ujarnya. 

Pihaknya memastikan kurang lebih 27 hari kerja sejak Nota Penjelasan LKPj kami sampaikan pada tanggal 25 Maret 2024. DPRD Jatim telah menyelesaikan pembahasan dan menyampaikan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur  Tahun Anggaran 2023," ungkapnya. “Selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,” pungkasnya. rko/adv

Editor : Raditya Mohammer Khadaffi

BERITA TERBARU