Caption:
Caption : Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan Husnul Aqib saat memimpin rapat paripurna.
Caption: Anggota DPRD Lamongan saat menyanyikan lagu padamu negeri.
Caption: Anggota DPRD saat dengan seksama menyimak laporan keuangan lpj APBD 2023.
Caption: Bupati saat menyalami anggota DPRD Lamongan.
SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Senin, (20/5/2024) menggelar rapat paripurna nota keuangan rancangan peraturan daerah (Raperda), pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023 oleh bupati Yuhronur Efendi.
Rapat paripurna dipimpin oleh wakil ketua H. Husnul Aqib dan H. Darwoto, yang dihadiri oleh anggota DPRD, wakil bupati, sekretaris dewan, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, dan sekda beserta jajarannya.
Dalam kesempatan membuka paripurna, Husnul Aqib menyampaikan agenda penyampaian rapat paripurna, nota keuangan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023 ke DPRD ini, sebagai bagian mekanisme yang harus dijalankan oleh eksekutif dan legislatif.
"Semua harus disampaikan secara terbuka, sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," kata Aqib panggilan akrabnya.
Karena menurutnya, penyampaian Laporan Pelaksanaan APBD merupakan agenda tahunan dari suatu siklus pengelolaan keuangan daerah. Laporan ini merupakan perwujudan dari kinerja atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah.
Sementara itu, Bupati Yuhronur Efendi dalam penyampaiannya mengatakan, APBD 2023 Kabupaten Lamongan mengalami surplus. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan daerah terealisasi sekitar Rp 3,209 triliun dari target sekitar Rp 3,542 triliun atau 90,62 persen, yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan lainnya yang sah, dan pendapatan transfer.
Tidak hanya itu, berbagai kinerja pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 (delapan) kali berturut-turut dari BPK RI, maupun capaian Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 berpredikat "A" PANRB.
“Terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan yang telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sehingga semua prestasi tersebut bisa kita raih," katanya.
Bahkan lanjut bupati, kebersamaan dan kerjasama yang harmonis ini perlu kita rawat dan perkuat agar seluruh proses pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan dalam APBD Kabupaten Lamongan dapat terkawal dengan baik. jir
Editor : Moch Ilham
