SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pj Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono, menghadiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia atau INADigital, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024). Kegiatan ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo, yang didampingi Wapres Amin Ma’ruf bersama Kemanpan RB, Azwar Anas, dan Menteri BUMN, Eric Tohir.
Indeks SPBE Jawa Timur mengalami kenaikan, yaitu dari 3,30 di tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Indeks tersebut masuk dalam predikat sangat baik, dari sebelumnya di predikat baik.
Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur 53/2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95/2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE.
Selain itu membentuk tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023.
Pemprov Jatim juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden.
Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika pun membentuk tim kelompok kerja atau tim teknis keamanan SPBE di Jatim. Forum Kolaborasi SPBE Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan kolaborasi dalam penyusunan arsitektur SPBE melalui Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE Versi 2 (V2).
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya, menyampaikan, INADigital merupakan satu portal digital yang mengintegrasikan pelayanan publik di Indonesia.
Presiden menekankan bahwa kehadiran birokrasi seharusnya bersifat melayani masyarakat, bukan mempersulit dan memperlambat. Sehingga, kemudahan urusan serta kepuasan dan manfaat yang diterima masyarakat menjadi tolok ukur sebuah birokrasi.
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga, seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat,”
Presiden juga menyampaikan terkait banyaknya aplikasi yang dibuat oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yang menurutnya justru menghambat pelayanan. Oleh karena, Presiden menginstruksikan kepada seluruh kepala Kementerian, pemerintah daerah, dan instansi untuk berhenti membuat aplikasi atau platform baru.
Lebih lanjut, Presiden menekankan kembali, infrastruktur digital harus diperkuat guna meningkatkan daya saing Indonesia. Ini merupakan semacam “jalan tol” untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia. Selain infrastruktur digital, INADigital sebagai GovTech Indonesia yang berisikan layanan-layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha, perpajakan, dan lain sebagainya juga harus dipertajam. sb/ana
Editor : Mariana Setiawati
