Ombudsman Usul Cakupan Definisi MBR di Program Tapera Diubah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Yeka Hendra Fatika mengusulkan cakupan definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang awalnya maksimal Rp8 juta ditingkatkan menjadi Rp12 juta.

"Kalaupun ingin mendapatkan jangkauan yang lebih besar, maka definisi masyarakat berpenghasilan rendahnya harus ditingkatkan. Jangan Rp8 juta lagi, agar cakupannya bisa menjadi luas, " kata dia.

"Rp12 juta mungkin. Ya itu harus dihitung," lanjutnya menjawab pertanyaan awak media usai bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera di Jakarta, Senin (10/6).

Menurutnya hal tersebut guna memperluas cakupan masyarakat yang menerima manfaat pembiayaan rumah dari program Tapera, mengingat tujuan dari program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan keuntungan mengikuti iuran ini yakni para anggota bisa mendapatkan insentif dana pembiayaan perumahan bagi yang belum memiliki rumah, serta masuk dalam kategori MBR.

Sedangkan bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah, bisa memanfaatkan insentif untuk renovasi dengan bunga yang lebih rendah atau menjadikannya tabungan saat masuk masa pensiun.

"Artinya manfaatnya jauh lebih baik dengan menjadi anggota atau peserta Tapera," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan hingga saat ini dirinya belum menemukan kasus penyelewengan dana investasi di program Tapera, maupun di program sebelumnya yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

Ia menyampaikan sejak 2021 pihaknya mendapatkan 17 pengaduan masyarakat terkait pengembalian dana di Bapertarum, dengan proses penyelesaian yang cepat.

"Ini yang diadukan ke Ombudsman itu semuanya terkait redemption saja. Jadi masyarakat yang sudah pensiun mau mengklaim waktu itu namanya Bapertarum, terus tidak dapat, mengadukan ke Ombudsman. Tapi alhamdulillah semuanya diselesaikan dalam waktu cepat," katanya.

Sebelumnya Yeka menyatakan dana iuran sebesar 3 persen yang setiap tanggal 10 dipungut dari masyarakat untuk kepesertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak akan hilang.

Hal itu dikarenakan menurutnya Badan Pengelola (BP) Tapera memiliki klasifikasi penempatan dana yang sangat ketat.

"Karena Tapera selama ini justru melakukan penempatan dana itu secara aman dengan penerapan klasifikasi persyaratan yang sangat cukup berat," kata dia. 

Berita Terbaru

Optimalkan Kontribusi PAD, Pemkab Ponorogo Buka Ulang Akses Sewa Aset Daerah

Optimalkan Kontribusi PAD, Pemkab Ponorogo Buka Ulang Akses Sewa Aset Daerah

Rabu, 18 Nov 2026 12:18 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 12:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Guna mengoptimalkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, berencana…

Ciptakan Lingkungan Inklusif, Pemkab Sidoarjo Dorong Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas

Ciptakan Lingkungan Inklusif, Pemkab Sidoarjo Dorong Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas

Rabu, 18 Nov 2026 12:13 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 12:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Dalam rangka memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan setara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo…

Tekan Stunting, Pemkab Pamekasan Terjunkan Petugas Medis untuk Intervensi dan Edukasi

Tekan Stunting, Pemkab Pamekasan Terjunkan Petugas Medis untuk Intervensi dan Edukasi

Rabu, 18 Nov 2026 12:07 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 12:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Pamekasan - Sebagai langkah strategis dalam menekan kasus stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, terus berupaya dengan…

Dongkrak Ekonomi Keluarga, Pemkab Magetan Bekali Perempuan Keterampilan Usaha Kuliner

Dongkrak Ekonomi Keluarga, Pemkab Magetan Bekali Perempuan Keterampilan Usaha Kuliner

Rabu, 18 Nov 2026 11:57 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 11:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Guna mendongkrak perekonomian keluarga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, membekali para perempuan yang berperan sebagai…

Raih Sertifikasi Great Place to Work, PLN Masuk Daftar Best Workplaces Indonesia dan Asia 2026

Raih Sertifikasi Great Place to Work, PLN Masuk Daftar Best Workplaces Indonesia dan Asia 2026

Rabu, 18 Nov 2026 11:55 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 11:55 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - PT PLN (Persero) kembali meraih sertifikasi Great Place to Work (GPTW) Indonesia untuk periode Oktober 2026 – Oktober 2027, sekaligus m…

Pemkot Malang Pastikan Penanganan ODGJ Secara Terintegrasi Lewat O-SAPI

Pemkot Malang Pastikan Penanganan ODGJ Secara Terintegrasi Lewat O-SAPI

Rabu, 18 Nov 2026 11:44 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 11:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Melalui aplikasi ODGJ Satu Pintu (O-SAPI), Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, memastikan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)…