Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menilai, KPU era Hasyim Asy'ari, tak layak Lagi Jadi Penyelenggara Pilkada
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menilai, KPU yang sekarang sudah tak layak jadi penyelenggara Pilkada. Mahfud Md mengkaitkan dengan pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang terlibat kasus asusila.
"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pulkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudak selesai, sah, dan mengikat," tulis Mahfud melalui akun X miliknya, Senin (8/7/2024)
Dapatkan Fasilitas Asusila
Mahfud Md mengaku mendapat informasi dari sebuah podcast bahwa setiap komisioner KPU mendapatkan fasilitas asusila bila dinas ke sejumlah daerah, hal itu ditulisnya di akun X pribadinya. KPU pun menepis tudingan itu dan memastikan informasi itu hoax.
"Itu hoax yang nyata," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik, Senin (8/7/2024).
Idham menyinggung post-truth politics yang masih ada di lingkungan politik di Indonesia.
"Kini publik semakin sadar atas post-truth politics," lanjutnya.
KPU Tetap Mutakhir Sirekap
Soal Sirekap, KPU menjawab tetap lakukan pemutakhiran Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk Pilkada 2024. Pemutakhiran terus dilakukan dari sisi teknologi sistem komputasi.
"Sirekap akan dimutakhirkan dari sisi teknologi sistem komputasi. Dan hal tersebut memang menjadi tradisi dalam pengembangan sistem informasi di lingkungan KPU," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).
Idham menegaskan pemutakhiran Sirekap didasari oleh evaluasi sistem tersebut yang juga digunakan pada Pemilu 2024. Dia memastikan KPU RI tetap menggunakan Sirekap untuk Pilkada 2024.
"KPU terikat pada prinsip terbuka, apalagi Indonesia punya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pemilih atau publik berhak mendapatkan informasi terhadap hasil perolehan suara pasca pemungutan suara di Pilkada nanti," jelas dia.
Sirekap, Sebagai Inovasi Teknologi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia memperkenalkan Sirekap, sebagai inovasi teknologi yang akan memainkan peran krusial dalam proses perhitungan suara Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Sirekap tidak hanya menjadi alat bantu untuk memastikan keakuratan hasil perolehan suara, tetapi juga bertujuan menciptakan proses Pemilu 2024 yang lebih profesional dan transparan.
Menurut Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap tidak hanya berperan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu, tetapi juga sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi.
Dalam implementasinya, terdapat dua jenis Sirekap, yaitu versi mobile dan web, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi spesifik. Misalnya, Sirekap versi web digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota KPU di tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi.
Untuk cara kerja Sirekap Pemilu 2024, yaitu melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk memastikan penghitungan suara berjalan dengan efisien dan akurat.
Salah satunya, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pertama-tama menginstal aplikasi Sirekap pada smartphone masing-masing. Aplikasi ini merupakan alat yang memfasilitasi penghitungan suara dan proses rekapitulasi secara digital.
Sirekep Memiliki Berbagai Masalah
Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditemukan memiliki berbagai masalah.
Berbagai organisasi pun mengkritik alat bantu hitung suara itu menyajikan data yang tidak akurat saat penyelenggara mengunduh hasil penghitungan suara dalam aplikasi.
Alat ini ditemukan telah berulang kali melakukan kesalahan saat penghitungan suara pada 14 Februari 2024 lalu.
Beberapa sampel hasil pemungutan suara di TPS menambahkan suara untuk pasangan Prabowo-Gibran. Contohnya, di TPS 002 di Desa Waflan,Maluku, Prabowo-Gibran meraih 289 suara. Padahal jumlah pengguna hak suara di TPS itu hanya 121. Aslinya, TPS itu seharusnya merekam 89 suara untuk paslon 02. Ini berarti Sirekap menambahkan 200 suara secara keliru.
Indikasi Rekayasa Pengaturan Algoritma
Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto, mengatakan adanya indikasi rekayasa dalam pengaturan algoritma server Sirekap. Rekayasa itu diduga untuk memenangkan pasangan calon presiden tertentu. Menurut Bambang, sistem Sirekap diduga akan otomatis mengubah suara kemenangan calon presiden tertentu di atas 50 persen meski kekeliruan perhitungan suara di satu TPS diperbaiki.
“Jadi, kalau ada revisi kesalahan di satu TP, dia akan mengubah TPS yang lain,” kata Bambang “Ini bukan sekedar angka yang dicatat, melainkan sistem itu yang membangun setting-nya”
Kesalahan ini pernah dilaporkan pada pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelum Pemilu 2024 dimulai.
Kesaksian Tim Ganjar Mahfud
Direktur Eksekutif Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Finsensius Mendrofa mengatakan bahwa saat simulasi penghitungan suara, pihaknya menjadi saksi penambahan secara otomatis suara untuk pasangan Prabowo-Gibran. Saat simulasi, suara Anies-Cak Imin sama, suara Prabowo-Gibran bertambah empat, dan suara Ganjar-Mahfud berkurang satu.
“Saat itu kami mengingatkan bahwa ada kelemahan dan masalah dalam proses penghitungan Sirekap,” kata Finsensius pada Ahad, 18 Februari 2024.
Temuan ELSAM
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai Sirekap memiliki akurasi yang lemah. Hal ini terindikasi dari sejumlah kegagalan teknis teknologi optical character recognition yang digunakan.
Menurut dia, kondisi ini bisa terjadi karena beberapa hal. Misalnya, kualitas foto yang buruk atau model penulisan yang berbeda-beda. Sehingga, data yang masuk tidak dapat dibaca oleh sistem secara tepat seperti halnya lembar jawab komputer pada umumnya.
"Ini berujung pada tidak akuratnya data perolehan suara yang diinput oleh petugas TPS," ujar Wahyu di lewat keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, 19 Februari 2024.
KPU Pernah Hentikan Sementara
Saat Pilpres, Komisioner KPU Idham Holik menghentikan sementara penayangan informasi perolehan suara setelah disarankan oleh Bawaslu. Idham mengatakan penayangan itu dihentikan sampai sistem Sirekap dapat membaca data yang tertera pada formulir C hasil secara akurat.
Idham mengakui tingkat akurasi data belum 100 persen, melainkan masih menyisakan tingkat ketidakakuratan nol sekian persen. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
