Dalam APBN Tahun 2025, Makan Bergizi Gratis Masuk Bidang Kesehatan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Terpilih, saat meninjau ujicoba makan bergizi gratis di salah satu SDN di Solo, pekan lalu.
Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Terpilih, saat meninjau ujicoba makan bergizi gratis di salah satu SDN di Solo, pekan lalu.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang, ada tujuh bidang yang diprioritaskan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2025. Kebijakan belanja pemerintah pusat akan difokuskan untuk makan bergizi gratis hingga hilirisasi.

"Di bidang kesehatan tentunya kita akan mengaktualisasi penurunan stunting menjaga kesehatan masyarakat termasuk memberikan asupan makanan bergizi kepada masyarakat," kata Direktur Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan, dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN tahun anggaran 2025 yang digelar secara daring, Selasa (30/7/2024).

 

Menjaga Kesehatan Masyarakat

Rofyanto, menambahkan di bidang kesehatan akan berfokus pada penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat. Salah satu caranya dengan memberikan makanan bergizi kepada masyarakat.

Menurut Rofiyanto, RAPBN 2025 merupakan APBN transisi yang diharapkan selalu hadir menjadi bagian strategis dan menjadi solusi berbagai permasalahan, termasuk mendorong perekonomian.

Meski begitu, dia tidak menyebut secara rinci apakah program makanan bergizi yang masuk dalam pos belanja bidang kesehatan itu merupakan program makan siang gratis yang diusung Prabowo.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan konsultasi publik untuk rancangan undang-undang atau RUU APBN 2025. Pembiayaan program presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan masuk dalam pos anggaran kesehatan.

 

Pendidikan Keagamaan

Rofyanto menyebut pada bidang pendidikan akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Hal ini untuk merespons berbagai tantangan pembangunan melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

Selain belanja di bidang kesehatan, pemerintah di tahun depan juga akan berfokus pada bidang pendidikan.

Kemudian pada perlindungan sosial, pemerintah akan mendorong untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Tak kalah penting, pemerintah juga akan belanja di bidang infrastruktur untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"(Bidang) ketahanan pangan (pemerintah) untuk mendorong kemandirian pangan, akses pangan dan kualitas pangan. Kemudian (bidang) hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Tentunya, di bidang penguatan investasi kita akan mendorong pembangunan iklim investasi yang kondusif," jelasnya.

Dia memastikan belanja prioritas itu akan sejalan dengan kebijakan umum pemerintah pusat. Dia menyebut ada empat fokus kebijakan umum belanja pemerintah pusat.

Pertama belanja birokrasi akan terus diefisienkan. Kedua, belanja modal akan didorong untuk mendukung transformasi ekonomi. Ketiga, belanja difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Tentunya subsidi akan kita dorong menjadi lebih tepat sasaran subsidi BBM, subsidi LPG, maupun subsidi listrik. Tata kelolanya akan kita perbaiki dan regulasinya akan kita perkuat," ujarnya.

 

Anggaran Makan Bergizi Gratis

Pemerintahan Joko Widodo memastikan sudah memasukkan program makan bergizi gratis dalam Rancangan APBN 2025. Alokasi anggaran untuk program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto itu disepakati Rp 71 triliun dan dilakukan bertahap.

"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui pelaksanaan program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap, dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Senin.

 

Anggaran Rp71 triliun Baik

Sementara anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono mengungkapkan anggaran senilai Rp71 triliun dinilainya sebagai awal yang baik untuk memulai program unggulan dari Prabowo-Gibran.

“Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik, tadi Ibu menkeu menyatakan kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Prabowo ini secara bertahap, kuncinya bertahap tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai target 100 persen secepat mungkin,” ungkap Thomas. n jk/erc/rmc

Berita Terbaru

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya  -  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Rapat Konsolidasi Pengurus Anak Cabang (PAC) bersama Ketua, S…

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM – DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar retreat sebagai ruang jeda bagi para kader untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat a…

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian A…

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Pakar dan Praktisi hukum Sarankan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Dibidik TPPU, Bukan hanya Suap dan Gratfikasi   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK …

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Usai Kirim Surat Minta Maaf dan Siap Pimpin Munas     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Sempat ditangguhkan, kini jabatan Ketua Umum PBNU, yang dipegang Gus Yahya …

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Hingga Satu Tahun, tak Pernah Lakukan Pemberdayaan Perempuan     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan P…