Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Juli 2024, Tunjukkan Tekanan Kelas Menengah Turun Kasta
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Saat ini dukungan insentif dan program pemerintah untuk melindungi daya beli kelas menengah belum cukup melindungi. Seorang ekonom menyebut mereka hadapi tekanan yang salah satunya berasal dari kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
Berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan biaya hidup Jakarta mencapai Rp14,88 juta per bulan. Angka ini menempatkan DKI Jakarta sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.
"Jadi kalau untuk menikah masih ngeri-ngeri sedap," keluh seorang pekerja pria di Jakarta, Selasa (6/8).
Hal serupa juga dirasakan oleh kelas menengah lain bernama Rizal (25), bukan nama sebenarnya. Ia juga kerap makan tabungan untuk bertahan hidup.
Saking seringnya makan tabungan, uang yang terkumpul saat ini tak sampai Rp1 juta. Padahal, pegawai swasta itu sudah bekerja di Jakarta lebih dari dua tahun.
Dalam waktu tertentu, jika tabungannya habis. Rizal terpaksa meminjam uang kepada kerabat.
"Kalau ada yang tak terduga akhirnya gali lubang tutup lubang. Meminjam ke teman dulu, pas gajian langsung ganti dan itu pun jaraknya dari meminjam ke bayar paling lama lima hari," kata Rizal, kepada CNN Indonesia.
Ternyata Kehidupannya Tidak baik
Meski merujuk standar Bank Dunia yang tertuang dalam laporan World Bank bertajuk 'Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class' mereka masuk dalam kategori kelas menengah karena memiliki pengeluaran berkisar antara Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per bulan per kapita. Dan ternyata kehidupan mereka tidak baik-baik saja.
Hidup mereka rapuh secara ekonomi. Padahal, jajan mereka mempunyai peran vital dalam menyokong perekonomian Indonesia.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut jajan kelompok 40 persen masyarakat kelas menengah pada Maret 2024 memiliki kontribusi 37 persen terhadap konsumsi nasional. Artinya; sepertiga hidup matinya ekonomi Indonesia diakui atau tidak bergantung pada kelas menengah.
Meski demikian, dukungan insentif dan program pemerintah untuk melindungi daya beli kelas menengah belum cukup melindungi mereka tekanan salah satunya yang berasal dari kenaikan harga barang kebutuhan pokok belakangan ini.
Hanya Menjadi Disposable income
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menilai situasi kelas menengah memang serba salah dan sulit.
Pasalnya, kelas menengah bukanlah segmen masyarakat yang mendapatkan dukungan pemerintah secara fiskal, baik subsidi maupun berbagai macam insentif.
"Malu kalau meminta subsidi, tapi semakin menderita jika tak mendapat subsidi," kata Ronny.
Ketiadaan dukungan tersebut kata Ronny, membuat pendapatan kelas menengah selama ini hanya menjadi disposable income. Pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok plus kalaupun tersisa hanya sedikit yang bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, tersier, dan gaya hidup.
Tak jarang juga mereka harus makan tabungan untuk menutupi itu semua. Apalagi belakangan ini; kelas menengah dihadapkan pada lonjakan biaya hidup yang dipicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Mengacu Data BPS
Mengacu pada data BPS, harga beras eceran, bahan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, naik atau mengalami inflasi 11,88 persen secara tahunan (yoy) pada Juni 2024. Sedangkan, harga beras grosir naik 10,87 persen (yoy) pada Juni 2024.
Inflasi beras yang mencapai 11,88 persen dan mencapai rekor tertinggi tahun ini memberikan beban berat bagi masyarakat kelas menengah. Apalagi pada saat bersamaan, kenaikan gaji mereka juga tak sebanding dengan lonjakan harga barang.
Dengan realitas di atas, Ronny menyebut perbandingan tingkat pendapatan kelas menengah dengan tingkat biaya hidup dan kebutuhan semakin kurang sinkron. Daya belinya menurun, karena pertumbuhan pendapatan lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan biaya hidup dan biaya kebutuhan.
Namun, pendapatan kelas menengah terus diincar untuk meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai pajak. Mereka sekaligus diincar untuk berbelanja agar tingkat konsumsi rumah tangga tetap memberikan kontribusi besar kepada pertumbuhan.
"Dengan kata lain, kelas menengah ibarat sapi perah, baik oleh negara maupun oleh korporasi," imbuh Ronny.
Bhima mengatakan lemahnya kemampuan kelas menengah di Indonesia belakangan ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Tekanan demi tekanan yang dialami kelas menengah belakangan ini kalau dibiarkan bisa memicu perlambatan ekonomi.
Tekanan Kelas Menengah
Apalagi data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diolah oleh Bank Mandiri dalam Daily Economic and Market (Juli 2024). Survei ini menunjukkan tekanan yang dialami kelas menengah, belakangan ini telah banyak membuat mereka turun kasta.
Berdasarkan data itu proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia pada 2023 cuma 17,44 persen. Jumlah ini anjlok dari proporsi pada 2019 yang mencapai 21,45 persen.
Penurunan jumlah kelas menengah ini berbanding terbalik dengan kelompok rentang. Dalam periode yang sama jumlah kelompok rentan malah meningkat. Tercatat jumlah masyarakat rentan naik dari 68,76 persen pada 2019 menjadi 72,75 persen pada 2023.
Bhima mengatakan ini bisa menjadi alarm bahaya bagi ekonomi Indonesia yang topangan terbesarnya berasal dari konsumsi alias jajan masyarakat. n jk/erc/cr5/rmc
Editor : Moch Ilham
