SURABAYAPAGI.COM, Badung - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menekankan pentingnya pendataan lengkap dari Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM) sebagai basis perumusan program dan kebijakan yang presisi, efektif dan akuntabel.
"Kita ingin ke depan program pengembangan UMKM tepat sasaran menggunakan data atau berbasis data," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemanfaatan Data KUMKM di Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (3/9).
Baca Juga: Pelatihan Olahan Cabai, Upaya Inovatif Pemkot Mojokerto Meredam Fluktuasi IPH Daerah
KemenKop UKM sendiri telah mengembangkan Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SIDT-KUMKM) yang telah dimulai pada 2021.
Karena itu, melalui SIDT-KUMKM ini diharapkan akurasi data sebaran dan karakteristik koperasi dan UMKM nasional dapat termonitor secara berkala sehingga memudahkan stakeholder terkait dalam menyusun program lanjutan yang sesuai kebutuhan.
Untuk progres pengembangan SIDT-KUMKM saat ini menurut lapangan usaha yaitu sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 7,17 juta UMKM atau 53,53 persen.
Kemudian diikuti oleh sektor/lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 18,79 persen, industri pengolahan sebesar 16,08 persen, dan selebihnya 11,59 persen merupakan lapangan usaha lainnya.
Sedangkan dari sisi sebaran UMKM menunjukkan 73,50 persen terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (Pulau Sumatera dan Jawa).
Sebanyak 6,19 juta UMKM berlokasi di Pulau Jawa atau 46,20 persen dan 3,6 juta UMKM berlokasi di Pulau Sumatera atau sebesar 27,30 persen.
Selebihnya berada di Kawasan Timur Indonesia dengan jumlah UMKM terbanyak di Pulau Sulawesi sebanyak 11,66 persen.
Baca Juga: Karnaval Budaya Jember 2024, Dongkrak Sektor Pariwisata dan Perekonomian
Menteri Teten mendorong agar pemerintah daerah di tingkat provinsi atau kabupaten kota yang membidangi KUMKM terus melakukan update secara berkala terkait kondisi riil KUMKM di wilayah kerjanya.
Untuk itu Menteri Teten menekankan kepada para pejabat daerah untuk aktif melakukan kunjungan langsung ke lapangan guna mengetahui secara riil kondisi KUMKM.
"Gunakan data yang sudah ada ini untuk menyusun perencanaan program yang lebih presisi. Lalu Bapak Ibu perlu sering turun ke lapangan untuk mendengarkan, melihat KUMKM mana yang berpotensi untuk dipush dan mana UMKM yang bersifat survival," kata Menteri Teten Masduki.
Menteri Teten berpesan agar UMKM yang memiliki potensi meningkat dapat terus dilakukan pendampingan dan pembinaan secara berkala agar bisa naik kelas.
Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Dorong Pembuatan Furniture Daur Ulang Limbah Plastik
Pasalnya, 95 persen dari belasan juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang eksis di Indonesia belum kompetitif dan cenderung untuk bertahan dengan kondisi yang ada.
"UMKM yang existing hari ini ya 95 persen adalah mikro yang belum kompetitif, yang belum berteknologi dan lain sebagainya. Kita itu lebih ke survival, lebih ke ekonomi subsisten," ujarnya.
Teten menyebutkan penyebab dari situasi tersebut adalah keterbatasan sumber daya, kualitas produk, belum terkoneksi dengan teknologi dan faktor pembiayaan UMKM itu sendiri.
Menteri Teten juga berharap SIDT-KUMKM dapat diintegrasikan dengan berbagai platform seperti big data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) hingga Financial Technolgy (fintech) sehingga sistem ini bisa lebih akurat dan akuntabel.
Editor : Moch Ilham
