SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo – Organisasi Pemuda – Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda – LIRA) menyambangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Senin (11/11/2024). Kedatangan mereka melaporkan adanya dugaan penyelewengan uang kompensasi hasil tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) Desa Rangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda – LIRA Sidoarjo, Fahmi Rosyidi mengatakan bahwa, selain melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan uang kompensasi tukar guling TKD sebesar Rp 5 miliar, pihaknya juga melaporkan adanya dugaan penyelewengan uang kompensasi tersebut yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat Desa Rangkahkidul.
Baca Juga: Pemerintah Desa Mangkir lagi Dalam Sidang Polemik Tanah Damarsi di Komisi Informasi Publik
“Berkas laporan sudah kami sampaikan,” katanya.
Menurut Fahmi, dia meyakini jika pengelolaan uang kompensasi tukar guling TKD Desa Rangkahkidul tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Permendagri tersebut, seharusnya sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan, pihak pemerintah desa (Pemdes) setempat terlebih dahulu memasukan sumber anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Kalau kita lihat pada baliho APBDes Desa Rangkahkidul tahun 2023, ada sejumlah dana Rp 3 miliar pada item pendapatan lain-lain yang digunakan untuk membangun gedung serbaguna. Akan tetapi pada baliho APBDes tahun 2024 pada item pendapatan lain-lain hanya tercatat Rp 25 juta, sedangkan kegiatan relokasi rumah warga sudah dilaksanakan, ini kan janggal, dan kami anggap ini bertentangan dengan kedua Permendagri tersebut,” ungkapnya.
Baca Juga: Tingkatkan Ketahan Pangan, Pemdes Pilang Salurkan Bansos Beras Program Kemensos
Selain itu, Fahmi juga meyakini jika proyek pembangunan gedung serbaguna tersebut bukan proyek multi years. Proyek multiyears adalah proyek berskala besar yang dibangun beberapa tahun kalender terpisah. Dalam hal kontrak, proyek multi years juga disebut sebagai kontrak tahun jamak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Karena sumber anggaranya dari uang hasil kompensasi TKD, untuk itu saya yakin jika proyek gedung serbaguna itu proyek satu tahun anggaran, yakni di tahun 2023,” jlentrehnya.
Dengan adanya pelaksanaan pembangunan gedung serbaguna yang belum selesai 100 persen, dia menduga jika anggaran proyek tersebut telah diselewengkan oleh oknum pejabat desa yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan, TP-PKK Banjarkemuning Gelar Pelatihan Pembuatan Abon
“Setelah kami lakukan pengecekan lokasi bangunan gedung serbaguna, terdapat beberapa item pekerjaan yang belum terselesaikan, misalnya pemasangan blower, pembangunan kamar mandi serta toilet, pengerjaan lantai dan pengecatan tembok gedung. Dengan fakta tersebut, untuk itu kami menduga bahwa sebagian dana pembangunan gedung serbaguna tersebut telah diselewengkan,” ujarnya.
Perlu diketahui, berdasarkan data dan informasi dari masyarakat setempat, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2019, warga desa Rangkahkidul telah menggelar musyawarah desa (Musdes) membahas tukar guling TKD dengan PT. Makmur Berkah Amanda(MBA). Dalam kesepakatan, TKD Desa Rangkahkidul seluas 22 hektar dapat gan rugi tanah seluas 62 hektar,ditambah uang kompensasi sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan gedung pertemuan, rehabilitas masjid dan membebaskan dua rumah warga yang lokasinya bersebelahan dengan masjid. jum
Editor : Moch Ilham
