Hadapi Nataru, Dirut Garuda Baru Bikin Gebrakan Soal Tiket Pesawat

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Demi menurunkan harga tiket pesawat, Garuda Indonesia akan bekerja sama dengan stakeholder terkait. Terutama, pemerintah untuk mengurangi komponen pungutan yang dibebankan ke pada penumpang.

"Ada beberapa stakeholder terkait akan dikolaborasikan, tak bisa kita sendiri sendiri, ada pihak lain juga, penyesuaian juga," kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Wamildan Tsani Panjaitan, Rabu (20/11/2024).

Wamildan Tsani Panjaitan optimistis harga tiket pesawat penerbangan domestik turun pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Wamildan mengatakan saat ini soal harga tiket pesawat domestik masih terus dalam pembahasan, baik di internal Garuda Indonesia maupun dengan Kementerian BUMN.

"Kami datang dengan aksi kita akan dukung perintah presiden untuk menurunkan harga tiket, kalau skemanya nanti disampaikan. Nanti di periode Nataru. Nanti akan kita sampaikan detailnya," tambah Wamildan  .

 

Masih Cari Skema Tepat

Wamilda menegaskan perseroan masih mencari skema yang tepat untuk menurunkan harga tiket. Tujuannya agar tidak merugikan perusahaan tapi masyarakat bisa bahagia.

"Tentunya itu akan kita atur, akan kita hitung dengan cermat," kata dia.

Keluhan soal harga tiket penerbangan domestik lebih mahal jika dibandingkan penerbangan internasional sudah berlangsung cukup lama.Tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik tidak selaras dengan kampanye berwisata di Indonesia Aja.

Pemerintah kabinet Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat, yang kemudian dilanjutkan oleh kabinet merah putih bentukan Presiden Prabowo Subianto

saat ini soal harga tiket pesawat domestik masih terus dalam pembahasan, baik di internal Garuda Indonesia maupun dengan Kementerian BUMN.

 

Keluhan Sudah Lama

"Kami datang dengan aksi kita akan dukung perintah presiden untuk menurunkan harga tiket, kalau skemanya nanti disampaikan. Nanti di periode Nataru. Nanti akan kita sampaikan detailnya," ujar Wamildan Rabu (20/11/2024)..

Wamilda menegaskan perseroan masih mencari skema yang tepat untuk menurunkan harga tiket. Tujuannya agar tidak merugikan perusahaan tapi masyarakat bisa bahagia.

"Tentunya itu akan kita atur, akan kita hitung dengan cermat," kata dia.

Demi menurunkan harga tiket pesawat, Garuda Indonesia akan bekerja sama dengan stakeholder terkait. Terutama, pemerintah untuk mengurangi komponen pungutan yang dibebankan ke pada penumpang.

"Ada beberapa stakeholder terkait akan dikolaborasikan, tak bisa kita sendiri sendiri, ada pihak lain juga, penyesuaian juga," kata dia.

Keluhan soal harga tiket penerbangan domestik lebih mahal jika dibandingkan penerbangan internasional sudah berlangsung cukup lama.Tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik tidak selaras dengan kampanye berwisata di Indonesia Aja.

Direktur PT Garuda Indonesia, sebelumnya, Irfan Setiaputra, ada beberapa faktor yang memengaruhi harga tiket pesawat yang melonjak, mulai dari harga avtur, pajak bandara, juga biaya lainnya. Kemudian beberapa faktor itu sudah diperhitungkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) yang memberikan aturan terkait tarif batas atas (TBA).

Tapi Irfan mengatakan belum ada perubahan soal TBA itu selama lima tahun terakhir, sedangkan beberapa kompoenen perhitungan pada aturan itu telah mengalami peningkatan yang signifikan.

"Nah itu nggak pernah berubah sampai 2024. Jadi saya pakai formula masih 2019. Di dalamnya sudah ada harga avtur, asuransi berapa ton avtur dipakai dan segala macam," kata Irfan seperti yang dilaporkan detikFinance, Senin (11/11/2024).

Sehingga harga yang diberikan kepada konsumen menjadi lebih tinggi, tetapi karena tak adanya perubahan selama lima tahun itu. Irfan mengatakan pihaknya mau tak mau harus menggunakan tarif batas paling atas yang telah disesuaikan oleh pemerintah. n jk/erc/rmc

Berita Terbaru

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…