SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Demi menurunkan harga tiket pesawat, Garuda Indonesia akan bekerja sama dengan stakeholder terkait. Terutama, pemerintah untuk mengurangi komponen pungutan yang dibebankan ke pada penumpang.
"Ada beberapa stakeholder terkait akan dikolaborasikan, tak bisa kita sendiri sendiri, ada pihak lain juga, penyesuaian juga," kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Wamildan Tsani Panjaitan, Rabu (20/11/2024).
Baca Juga: Pemkot Surabaya Terbitkan SE Peningkatan Keamanan dan Ketentraman Nataru 2024/2025
Wamildan Tsani Panjaitan optimistis harga tiket pesawat penerbangan domestik turun pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Wamildan mengatakan saat ini soal harga tiket pesawat domestik masih terus dalam pembahasan, baik di internal Garuda Indonesia maupun dengan Kementerian BUMN.
"Kami datang dengan aksi kita akan dukung perintah presiden untuk menurunkan harga tiket, kalau skemanya nanti disampaikan. Nanti di periode Nataru. Nanti akan kita sampaikan detailnya," tambah Wamildan .
Masih Cari Skema Tepat
Wamilda menegaskan perseroan masih mencari skema yang tepat untuk menurunkan harga tiket. Tujuannya agar tidak merugikan perusahaan tapi masyarakat bisa bahagia.
"Tentunya itu akan kita atur, akan kita hitung dengan cermat," kata dia.
Keluhan soal harga tiket penerbangan domestik lebih mahal jika dibandingkan penerbangan internasional sudah berlangsung cukup lama.Tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik tidak selaras dengan kampanye berwisata di Indonesia Aja.
Pemerintah kabinet Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat, yang kemudian dilanjutkan oleh kabinet merah putih bentukan Presiden Prabowo Subianto
saat ini soal harga tiket pesawat domestik masih terus dalam pembahasan, baik di internal Garuda Indonesia maupun dengan Kementerian BUMN.
Baca Juga: Sambut Libur Nataru 2024-2025, KAI Daop 8 Operasikan 8 Kereta Tambahan
Keluhan Sudah Lama
"Kami datang dengan aksi kita akan dukung perintah presiden untuk menurunkan harga tiket, kalau skemanya nanti disampaikan. Nanti di periode Nataru. Nanti akan kita sampaikan detailnya," ujar Wamildan Rabu (20/11/2024)..
Wamilda menegaskan perseroan masih mencari skema yang tepat untuk menurunkan harga tiket. Tujuannya agar tidak merugikan perusahaan tapi masyarakat bisa bahagia.
"Tentunya itu akan kita atur, akan kita hitung dengan cermat," kata dia.
Demi menurunkan harga tiket pesawat, Garuda Indonesia akan bekerja sama dengan stakeholder terkait. Terutama, pemerintah untuk mengurangi komponen pungutan yang dibebankan ke pada penumpang.
Baca Juga: Sambut Wisatawan Jelang Nataru, Pemkot Batu Perbaiki Sejumlah Infrastruktur
"Ada beberapa stakeholder terkait akan dikolaborasikan, tak bisa kita sendiri sendiri, ada pihak lain juga, penyesuaian juga," kata dia.
Keluhan soal harga tiket penerbangan domestik lebih mahal jika dibandingkan penerbangan internasional sudah berlangsung cukup lama.Tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik tidak selaras dengan kampanye berwisata di Indonesia Aja.
Direktur PT Garuda Indonesia, sebelumnya, Irfan Setiaputra, ada beberapa faktor yang memengaruhi harga tiket pesawat yang melonjak, mulai dari harga avtur, pajak bandara, juga biaya lainnya. Kemudian beberapa faktor itu sudah diperhitungkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) yang memberikan aturan terkait tarif batas atas (TBA).
Tapi Irfan mengatakan belum ada perubahan soal TBA itu selama lima tahun terakhir, sedangkan beberapa kompoenen perhitungan pada aturan itu telah mengalami peningkatan yang signifikan.
"Nah itu nggak pernah berubah sampai 2024. Jadi saya pakai formula masih 2019. Di dalamnya sudah ada harga avtur, asuransi berapa ton avtur dipakai dan segala macam," kata Irfan seperti yang dilaporkan detikFinance, Senin (11/11/2024).
Sehingga harga yang diberikan kepada konsumen menjadi lebih tinggi, tetapi karena tak adanya perubahan selama lima tahun itu. Irfan mengatakan pihaknya mau tak mau harus menggunakan tarif batas paling atas yang telah disesuaikan oleh pemerintah. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham