SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Drs M Musyafak melaksanakan Reses I Tahun 2024 ini di enam titik lokasi se Daerah Pemilihan Kota Surabaya. Hal ini juga dilakukan oleh 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang tersebar di 14 daerah pemilihan. Adapun Jadwal Reses dimulai tanggal 18-20 November 2024, lalu dilanjut pada tanggal 22-26 November 2024.
"Masa reses merupakan masa di mana anggota dewan bekerja di luar gedung DPRD, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing-masing, pelaksanaan tugas anggota dewan di daerah pilihannya adalah dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja," ujar pria yang akrab dipanggil Abah Syafak di Surabaya, 20/11/2024.
Saat ditemui di kegiatan reses di wilayah Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran ini pada Rabu 20 November 2024, Abah Syafak menyampaikan tindak lanjut dari reses ini tidak hanya berhenti di usulan aspirasi saja.
"Kami berkomitmen Reses ini merupakan momentum (re: Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur) untuk menyerap secara langsung aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan kami tindak lanjuti kepada OPD-OPD terkait. Agar seluruh masalah yang ada di masyarakat saat ini dapat segera menemukan solusi konkret dan terselesaikan dengan cepat dan tepat," lanjut pria yang juga menjadi Ketua DPC PKB Kota Surabaya.
Abah Syafak juga memberikan pesan kepada 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang saat ini melakukan serap aspirasi melalui kegiatan Reses I tahun 2024 di masing-masing Dapil.
"Momen ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh para anggota di masing2 dapil untuk menampung aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Aspirasi tersebut dapat berupa saran, masukan, pengaduan masyarakat dan lain sebagainya," tambahnya.
Pertemuan berlangsung dengan sangat interaktif. Ada tanya jawab bersama konstituen yang berlangsung. Salah satu peserta reses dari perwakilan Kader Surabaya Hebat (KSH) menyampaikan usulan kenaikan gaji atau tunjangan bagi mereka.
“Kami ini bekerja di tengah-tengah masyarakat. Banyak laporan yang harus kami sampaikan melalui aplikasi. Sedangkan gaji yang terbatas, mungkin perlu diberi tunjangan pulsa,” ujar warga.
Abah Syafak menanggapi perihal keluhan tersebut dengan menyampaikan bahwa KSH merupakan wilayah Pemkot Surabaya. Kendati demikian, keluhan-keluhan ini akan mendapatkan atensi khusus dari Partai Kebangkitan Bangsa.
“Jika ada aspirasi yang masuk wilayahnya DPRD Kota Surabaya, kami akan meminta aspirasi-aspirasi ini untuk diperjuangkan oleh anggota-anggota DPRD yang berasal partai kami,” pungkas pria yang juga menjadi Ketua DPC PKB Kota Surabaya. rko
Editor : Moch Ilham
