Di Depan Warga Blitar, Jairi Irawan Usulkan Hapus Zonasi SMK
SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Permasalahan pendidikan di Jawa Timur tidak lepas dari penerapan sistem zonasi sekolah negeri di semua tingkatan. Bahkan di tingkat masyarakat paling bawah, sistem zonasi ini selalu menjadi keluhan yang terus disampaikan kepada Wakil Rakyatnya saat turun menyerap aspirasi.
Dalam reses atau serap aspirasi yang digelar anggota DPRD Jawa Timur Jairi Irawan disampaikan bahwa sistem zonasi perlu dievaluasi atau bahkan dihapus. Khususnya zonasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. “Saya tidak sepakat penerapan sistem zonasi di SMK, karena SMK ini pasti spesifik jurusan dan keahlian, sehingga tidak tepat kalau siswa dipaksakan belajar di Sekolah yang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya,” jelas Jairi Irawan saat reses di Desa Togogan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, Jumat 22/11/2024.
Jairi Irawan yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar segera ditindaklanjuti. Bahkan usulannya juga secara garis besar tidak hanya menghapus zonasi di tingkat SMK Negeri, melainkan zonasi secara keseluruhan. “Kami di komisi E juga mengusulkan untuk diteruskan ke Kementerian pendidikan agar zonasi dihapus. Agar masyarakat tidak bingung setiap memasuki masa pendaftaran siswa baru,” ujar Jairi.
Dijelaskan Jairi, sistem sekolah zonasi sebenarnya tujuannya bagus. Hanya saja sistem zonasi bagus asal kualitas gurunya bagus dan fasilitas sekolah sudah lengkap. Selanjutnya, DPRD Jatim dan Dinas Pendidikan akan terus mencari jalan terbaik untuk menjaga kualitas pendidikan di Jatim. “Harapannya dengan sistem zonasi dihapus ada sistem yang lebih baik lagi khususnya untuk SMA/SMK negeri yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Selain persoalanpendidikan, Jairi Irawan punya cita-cita warga yang sakit bisa mengakaes rumah sakit dengan mudah ramah dan murah. Salah satunya mendukung program Universal Health Coverage (UHC) sebagai jaminan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan komprehensif tanpa kendala finansial. “Saya memperjuangkan UHC yang ditanggung Pemkab dan pemprov untuk mencover 3 juta masyarakat yang belum ditanggung BPJS,” sebutnya.
Tak hanya itu, meskipun diluar konteks bidang Komisi E, Jairi juga menerima aspirasi dari warga terkait Pertanian maupun Infrastruktur. Karena dua hal tersebut juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat di Desa-Desa baik di Blitar maupun Tulungagung. “Mohon doanya, Perjalanan kami lima tahun ke depan dilancarkan. Adanya saya di DPRD Jatim akan kami kembalikan untuk masyarakat di dapil. Kami punya kewajiban karena berangkat dari dapil Blitar dan Tulungagung maka akan kami kembalikan kepada bapak ibu sekalian,” pungkasnya.
Selama reses, Jairi Irawan mendapati sejumlah aspirasi langsung dari warga. Seperti usulan dari Santono warga Desa Udanawu Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tentang Prasana jalan perbatasan Kediri Blitar. Khususnya yang menghubungkan desa Tangkring sampai Ngasem terhambat di desa Besuki kondisinya belang-belang. “Ada yg diaspal ada yang belum. Saya mohon segera dituntaskan,” pinta Santono. rko
Editor : Redaksi
