SURABAYAPAGI.COM, Tulungagung - Momentum Serap aspirasi atau Reses dimanfaatkan Anggota DPRD Jatim Dr Hj Laili Abidah SAg MM untuk mendengarkan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Sejumlah permasalahan di bidang pendidikan dan kesehatan disampaikan masyarakat di Daerah Pemilihan Jatim VII yang meliputi wilayah Kota Kabupaten Blitar dan Tulungagung.
Terkait masalah pendidikan, Laili Abidah menyampaikan permasalahan perlunya optimalisasi perhatian pemerintah provinsi Jawa Timur terhadap keberadaan sekolah swasta. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim, Ia meminta Dinas Pendidikan Jatim mempertimbangkan lagi rencana membangun sekolah baru untuk memenuhi kebutuhan sekolah zonasi. “Kewenangan Provinsi kan SMA dan SMK, sehingga kita pasti memikirkan tempat-tempat yang kosong itu tetap melibatkan sekolah swasta,” cetus Laili Abidah, disela kegiatan Reses di Kelurahan Kademangan, Kabupaten Tulungagung, Sabtu 23/11/2024.
Baca Juga: Di Depan Warga Blitar, Wakil Ketua Komisi E Jairi Irawan Usulkan Hapus Zonasi SMK
Menurutnya, kolaborasi sekolah milik pemerintah dengan sekolah swasta mutlak dilakukan. Khususnya di wilayah-wilayah kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri. “Saya melihat ada Program Sekolah Penggerak (PSP), kalau bisa disinergikan dengan dinamika di lapangan, bawah sekolah swasta semakin sepi peminat. Bagaimana sekolah ini maju karena dana bosda pun juga tidak mencukupi,” sebut Laili.
Ia berharap, pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru sekolah swasta yang masih menerima bayaran antara Rp 500 ribu sampai 700 ribu per bulan. Seharusnya dana bos itu bisa digunakan untuk tenaga pengajar, dan tidak semuanya untuk operasional sekolah. “Sehingga tidak ada lagi guru yang hanya mengejar syarat kuota mengajar ke sekolah swasta untuk mendapatkan TPP. Kasihan sebenarnya,” cetusnya.
Baca Juga: DBD Meluas, Anggota Komisi E Deni Wicaksono Soroti Tiga Aspek Penanganan Pemprov Jatim
Politisi yang berlatar pengajar ini juga menyebut sudah tidak perlu lagi untuk membangun sekolah baru. “Kenapa tidak di switch ke sekolah swasta yang sudah ada, tidak harus membuat sekolah baru,” usul politisi PKB ini.
Ia juga akan memperjuangkan bagaimana nanti dana BOS itu juga dikoordinasikan dengan Kementerian Agama. Sehingga kemudian Kemenag menyalurkannya ke sekolah swasta dibawa naungan Kemenag. Hanya saja hal ini belum memiliki regulasi aturan yang pasti. “Bagaimana kita memanusiakan manusia. Pemerintah harus bijak menyikapi ini. Karena kasihan tenaga pengajar di sekolah swasta yang masih mendapat gaji 500 ribu sampai 700 ribu per bulan,” ungkapnya
Baca Juga: Komisi E Buka Ruang Aduan Antisipasi Kecurangan PPDB SMA/SMK Negeri
Selain itu, Laili juga banyak dicurhati masalah rumah sakit swasta yang mengeluh belum dibayar tunggakannya oleh BPJS. “BPJS sudah berjalan baik, dari masyarakat tidak ada keluhan. Tapi Tinggal pelayanan di rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS. Jangan sampai rumah sakit atau klinik kemudian tutup karena tunggakannya belum dibayar oleh BPJS,” tutur Laili Abidah yang sedang mengupayakan ada komunikasi antara Pemprov Jatim dengan BPJS mengatasi hal tersebut.
Dalam reses di Tulungagung itu, Laili Abidah juga menampung sejumlah aspirasi lainnya yang disampaikan masyarakat. Termasuk keluhan para pengemudi Ojol (Ojek Online) yang mempertanyakan status yang selama ini tidak jelas. Apakah mereka ini pekerja dari aplikator Ojol atau hanya kemitraan saja. Menanggapi hal itu Laila Abidah akan menyampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perhubungan Jatim., rko
Editor : Redaksi
