Asosiasi Driver Ojol, Jadi Pressure Grup Ikuti Partai Buruh

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Minggu lalu, para pengemudi ojek online (ojol) mengancam akan turun ke jalan bila subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mereka dicabut. Rencana demonstrasi itu disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono. Ia merespons keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, soal pencabutan subsidi BBM bagi ojol.

Garda menyebut jika subsidi BBM bagi ojol dibatasi atau dicabut, maka akan berdampak bagi seluruh pengemudi ojol.

Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk membatalkan rencana pencabutan subsidi bagi pengemudi ojek online (ojol). Sebab, jika subsidi BBM bagi ojol dibatasi atau dicabut, maka akan berdampak bagi seluruh pengemudi ojol.

Garda menyebut jika subsidi BBM bagi ojol dibatasi atau dicabut, maka akan berdampak bagi seluruh pengemudi ojol.

"Bahlil harus batalkan rencana mencabut subsidi BBM bagi pengemudi ojol atau akan terjadi gelombang aksi massa ojol di seluruh Indonesia," pinta Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, Sabtu (30/11/2024).

Igun menjelaskan, jika subsidi BBM bagi ojol dibatasi atau dicabut maka inflasi akan melonjak. Karena saat ini terdapat sebanyak 4 juta ojol di seluruh Indonesia dan sekitar 21 juta pengguna jasa ojol.

Di sisi lainnya sebanyak 60-70 persen pengemudi ojol menjalankan profesi sebagai pengiriman barang atau kurir. Dengan ini, maka pihaknya juga akan tuntut perusahaan aplikasi hingga pemerintah untuk revisi biaya jasa ojol agar dinaikan biaya jasanya

"Bahlil harus berhitung juga mengenai hal ini, jangan main asal cabut atau batasi BBM subsidi bagi ojol hanya karena nopol plat hitam bukan kuning seperti angkutan umum," kata dia. Kita tunggu pressure dari Ketua Umum Garda Indonesia ini didengar Bahlil apa tidak?

***

Minggu lalu, tuntutan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang meminta agar pemerintah mengerek UMP 2025 sebesar 8–10%, dituruti meski hanya 6-6,%.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyebut dalam lima tahun terakhir, buruh merasa dirugikan lantaran tidak adanya kenaikan upah yang signifikan. Menurutnya, kondisi upah yang diterima buruh berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri yang mendapatkan kenaikan upah yang layak, yakni sebesar 8% per 1 Januari 2024.

“Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah. Pegawai negeri saja sudah naik. PNS, TNI, Polri [upah naik] 8%, kita setuju. Tapi kenapa buruh swasta nombok 1,3%?” kata Iqbal di area Patung Kuda, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Iqbal menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, upah buruh tidak mengalami kenaikan. Pada tiga tahun pertama, kata dia, upah buruh naik 0% alias tidak naik, sedangkan harga barang mengalami kenaikan sebsar 3%. Lalu, dua tahun berikutnya, upah buruh hanya naik 1,58%. Padahal, lanjut Iqbal, tingkat inflasi berada di angka 2,8%.

“Jadi upah itu tidak naik, nombok 2,8% naik barang, naik upah 1,58%, nombok berarti 1,3%,” tuturnya.

Iqbal pun menyinggung penurunan harga barang dan jasa alias deflasi yang terjadi lima bulan beruntun. Menurutnya, ini akibat upah yang diberikan tidak layak.

“Maka deflasi, uang beredar berkurang. Di kelas bawah, kayak kita, jurnalis, buruh, karyawan, pekerja, dia tidak naik gaji 3 tahun, 0%. 2 tahun, nombok gajinya 1,3%. Maka uangnya kurang untuk beli barang,” terangnya.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menaikkan UMP 2025 hingga 20%. Kenaikan upah buruh hingga dua digit ini dinilai sejalan dengan harga pangan yang terus melonjak, begitu pun dengan tingkat inflasi yang naik. “Dari Aspirasi, kami mengusulkan justru 20% bukan 8% atau 10%, tetapi 20%. Kenapa alasannya 20%, untuk mengejar ketertinggalan UMP yang sudah sangat murah sejak 2020 sampai sekarang, ini kan rata-rata hanya di sekitaran 1–3%,” kata Mirah kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Itu tekanan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dituruti pemerintah dibanding Asosiasi driver ojol.

Maklum, Partai Buruh merupakan salah satu partai politik yang berperan penting dalam kancah politik Indonesia. Partai ini didirikan pada tanggal 28 Agustus 1998, sekitar 3 bulan setelah lengsernya Presiden RI ke-2 Soeharto akibat peristiwa Reformasi 21 Mei 1998.

Pada awalnya, partai ini menggunakan nama “Partai Buruh Nasional” yang dipimpin oleh Muchtar Pakpahan (alm) dan berpartisipasi dalam pemilu 1999 dengan nomor urut 37.

Kemudian, dalam pemilu 2004, partai ini berubah nama menjadi “Partai Buruh Sosial Demokrat” dengan nomor urut 2. Pada pemilu 2009, partai ini kembali bertransformasi menjadi nomor urut 44.

Setelah absen dari pemilu pada 2014 dan 2019, Partai ini kembali berkiprah dalam politik nasional melalui deklarasi hasil kongres yang digelar pada tanggal 4-5 Oktober 2021 di Jakarta.

Kongres tersebut dihadiri oleh 4 konfederasi serikat pekerja terbesar dan sekitar 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional, forum guru dan tenaga kerja honorer, serta serikat petani dan nelayan.

Saat itu, Said Iqbal ditetapkan sebagai Presiden Partai Buruh, yang merupakan tokoh dari berbagai unsur organisasi serikat pekerja, seperti FSPMI, ORI-KSPSI, SPI, KPBI, RRI Unsur FSP KEP, RRI Unsur FSP FARKES Reformasi, FPTKHSI, dan GPI.

Hingga saat ini, partai ini telah memiliki perwakilan daerah di 34 provinsi, 514 perwakilan tingkat kabupaten/kota, dan lebih dari 6.000 perwakilan di tingkat kecamatan. Partai ini juga mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengurusnya, dengan lebih dari 30% jumlah pengurusnya adalah perempuan.

Pada tanggal 14 Desember 2022, Partai Buruh secara resmi dinyatakan lolos ikut serta dalam pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 6 saat hari pengundian nomor urut di kantor KPU pusat, Jakarta.

Partai tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai partai yang memperjuangkan hak-hak untuk kesejahteraan hidup yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selain partai politik, kini terdapat pula kelompok penekan yang dianggap suka mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Misal Asosiasi Driver Ijol.

Kelompok Driver Ijol adalah penekan alias pressure group. Mereka termasuk organisasi yang berperan untuk membujuk untuk mengubah perilaku, kebijakan, maupun keputusan mereka.

Akal sehat saya menyebut Asosiasi Driver Ojol adalah kelompok kepentingan. Efektivitasnya kini sedang diukur dari sejauh mana pemerintah mampu menanggapi tuntutan dan dukungannya melalui kebijakan BBM yang tepat.

Uniknya, kelompok penekan (pressure group) ini berbaju pekerja mandiri, mirip oplet dan abang becak. Mereka eksis mengatasnamakan kelompok masyarakat tertentu supaya memiliki basis dukungan yang kuat di tingkat akar rumput (grass root). Dengan begitu, mereka terkesan lebih massif, lebih intimidatif dan lebih merasa ditakuti. Padahal kenyataanya tidak begitu? Legitimasinya belum tentu datang dari kelompok masyarakat yang mereka klaim tersebut.

Apakah sebagai Asosiasi Driver ojol kelompok penekan, ini inisiatif dari sekelompok elite ojol? Apakah dengan kepentingan elitis asosiasi ini lahir dari rahim masyarakat biasa?. Sekelompok elite menjadikan kelompok penekan sebagai alat negosiasi dalam ranah kepentingan yang sebagian besar masyarakat?

Secara faktual, saat ini ada lebih dari 4 juta driver ojol yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pihak Gojek sendiri telah membeberkan jumlah mitra driver mereka di Indonesia, yakni ada sebanyak 1,7 juta driver. Namun, sayangnya Grab tidak bersedia untuk membagikan jumlah driver-nya di Indonesia. ([email protected])

Editor : Moch Ilham