SURABAYAPAGI, Surabaya - Maraknya praktik juru parkir (jukir) liar di kawasan Kebun Binatang Surabaya (KBS), khususnya di Jalan Setail, menjadi sorotan tajam anggota DPRD Kota Surabaya, Komisi A, Cahyo Siswo Utomo.
Tarif parkir yang tidak wajar dan seenaknya dinilai merugikan pengunjung serta mencoreng citra Surabaya sebagai kota wisata ramah keluarga.
Hasil pantauan Surabaya Pagi di sekitaran KBS, Tarif parkir sepeda motor Rp 10 ribu. Sedangkan mobil mulai dari Rp 35 ribu hingga Rp 45 ribu.
Bahkan, di Jalan Setail, terlihat berjejer petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya yang hanya mengarahkan lalu lintas agar tidak macet.
Keresahan masyarakat atas parkir liar ini, menurut Cahyo mencerminkan adanya celah dalam pengelolaan parkir di kawasan strategis seperti KBS.
“Kejadian ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menunjukkan kurangnya pengawasan di lapangan. Kami mendesak Pemkot, Dishub, dan Satpol PP untuk bertindak tegas terhadap jukir liar,” ujar Cahyo, Kamis (2/1).
Sebagai solusi, Ketua Fraksi PKS ini mengusulkan pengoptimalan Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) sebagai pusat parkir resmi. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi alternatif efektif jika dikelola dengan baik.
Namun, jika kapasitas TIJ belum mencukupi, ia mendorong Pemkot untuk segera memperluas atau mengembangkan fasilitas serupa.
"TIJ bisa jadi solusi, tetapi jika tidak mencukupi, Pemkot harus memikirkan pengembangan. Selain itu, pengawasan lapangan harus ditingkatkan agar praktik jukir liar bisa dihentikan," tegasnya.
Cahyo juga mengusulkan pemberian insentif bagi masyarakat yang memanfaatkan parkir resmi. Ia mencontohkan tarif parkir di TIJ dapat dibuat lebih murah dibanding parkir di jalan, atau memberikan potongan tarif bagi pengunjung yang menggunakan transportasi umum setelah memarkir kendaraannya.
“Langkah ini tidak hanya akan mengurangi kemacetan di sekitar KBS, tetapi juga memberikan kenyamanan lebih bagi pengunjung,” ujarnya.
Lebih lanjut, Cahyo mendorong penerapan sistem parkir elektronik (e-parking) di kawasan KBS dan lokasi wisata lainnya. Sistem ini diyakini dapat meminimalkan peran jukir liar, meningkatkan transparansi, dan menambah pendapatan asli daerah (PAD).
"E-parking adalah solusi jangka panjang. Selain mengurangi potensi pungli, sistem ini akan membuat pengelolaan parkir lebih profesional dan modern," tambahnya.
Cahyo menegaskan, DPRD Surabaya akan terus memantau langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi masalah jukir liar. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung alokasi anggaran tambahan jika diperlukan.
"Kami siap mengawal langkah Pemkot dan meninjau regulasi yang ada untuk memastikan solusi jangka panjang dapat diimplementasikan. Surabaya harus menjaga reputasinya sebagai destinasi wisata unggulan," tutup Cahyo.lni/ana
Editor : Mariana Setiawati
