SurabayaPagi, Jakarta - Sugianto Kusuma alias Aguan adalah nama besar dalam dunia bisnis properti dan infrastruktur di Indonesia. Keterlibatannya dalam proyek reklamasi dan pengembangan wilayah pesisir menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pengusaha terhadap kebijakan strategis negara.
Sebagai bagian dari oligarki ekonomi, Aguan memiliki jaringan luas dengan elite politik dan pemerintahan. Hal ini memungkinkan kepentingan bisnisnya selaras dengan kebijakan publik, terutama dalam proyek infrastruktur berskala besar.
Pakar hukum Dr. Adi Warman, SH., MH pun menyoroti isu pembangunan pagar laut di Indonesia yang menyangkut dua aspek penting, yakni keamanan Nasional dan kedaulatan maritim.
"Dalam menghadapi ketegangan di Laut China Selatan, Indonesia terus memperkuat pertahanan maritim. Salah satu strategi yang dikembangkan adalah proyek pagar laut atau infrastruktur pertahanan lainnya," ujarnya. Minggu (2/2/2025).
Adi Warman pun berpendapat, di sisi lain, pembangunan wilayah pesisir sering kali dikaitkan dengan kepentingan investasi. Pengusaha seperti Aguan memiliki peran besar dalam proyek ini, baik melalui kepemilikan lahan maupun keterlibatan dalam pengembangan infrastruktur strategis.
Pemerintahan Prabowo berfokus pada kedaulatan maritim dan swasembada ekonomi. Namun, proyek besar seperti pagar laut juga menjadi ajang tarik-menarik kepentingan antara negara, elite politik, dan pengusaha besar.
Adi Warman pun berpesan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti oligarki ekonomi tetap dominan dalam menentukan arah pembangunan. Kebijakan maritim bisa dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, bukan semata-mata pertahanan.
"Dinamika politik menjelang 2029 akan semakin kompleks, terutama dalam menentukan arah kebijakan strategis," ujarnya.
Di akhir, Ketua GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) tersebut menyimpulkan bahwa relasi antara Aguan, pagar laut, dan politik Indonesia adalah contoh nyata bagaimana ekonomi dan politik saling berkaitan. Tantangan terbesar bagi pemerintah adalah memastikan bahwa kebijakan strategis tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kompromi antara elite politik dan oligarki ekonomi.
"Dengan kondisi politik yang terus berkembang, masa depan kebijakan maritim dan pembangunan infrastruktur Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Apakah proyek-proyek strategis benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk kepentingan segelintir pengusaha besar?" pungkasnya. Byb
Editor : Redaksi
