Netizen Kurang Percaya Dengan Pembelaan Pertamina
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, bereaksi usai terbongkarnya kasus korupsi tata kelola minyak oleh Kejaksaan Agung.
Termasuk isu blending bahan bakar minyak (BBM) di tengah perkembangan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina.
Sepekan ini hingga Minggu (2/3), isu ini masih menjadi sorotan di masyarakat, terutama karena melahirkan ketidakpercayaan pada produk Pertalite dan Pertamax, yang sempat disebut Kejagung merupakan produk hasil percampuran.
Ketidakpercayaan warga ini menyusul adanya kasus mobil mogok usai diisi BBM jenis Pertamax beberapa waktu lalu.
"Hahaha the real BUMN (beban usaha milik negara)," timpal pemilik akun @mudamudimia.
Sejumlah warga dan netizen tak percaya dengan pembelaan Pertamina yang membantah, bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dioplos menjadi Pertamax.
Tak Percaya Pembelaan Pertamina
Ketidakpercayaan warga ini menyusul adanya kasus mobil mogok usai diisi BBM jenis Pertamax beberapa waktu lalu.
"Kalau saya sih kurang percaya (dengan pembelaan Pertamina) karena kan waktu itu pernah viral mobil banyak yang mogok setelah memakai Pertamax," tambah Dwi Rahmayani (30), warga Ciledung, Kota Tangerang.
Dwi menyesalkan adanya kasus tata kelola minyak mentah periode 2018-2023 lalu yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS).
Kritik Netizen di Medsos
Kasus yang melibatkan tiga petinggi Pertamina lainnya dan tiga bos perusahaan swasta, disayangkan bisa terjadi. "Para direksi yang bekerja di sektor migas pasti sudah mendapatkan gaji dan tunjangan yang begitu besar," imbuh Dwi.
Ketidakpercayaan warga ini juga dilontarkan oleh para netizen yang ada di media sosial Instagram. Seperti yang diungkapkan pemilik akun @iyounkslee. Ia mengomentari postingan akun @kompascom soal pernyataan Pertamina yang membantah Pertalite dioplos menjadi Pertamax.
"Tombol tidak percaya," ucap @iyounkslee.
"Makanya kemarin banyak kasus jebol pakai Pert*max," ucap pemilik akun @ombaliku.
Sedangkan kasus mobil mogok akibat memakai Pertamax sempat diposting di media sosial milik @jabarekspres.
Dalam postingan itu, perekam yang juga pemilik mobil menunjukkan filter pompa bensin mengalami kerusakan setelah diisi Pertamax.
Video berdurasi 1 menit 23 detik itu menampilkan sejumlah mobil merek Daihatsu tengah dibongkar di bengkel resmi Daihatsu Cibinong, Kabupaten Bogor. Kerusakan yang dialami mobil itu sama, yaitu di bagian filter dan pompa bensin.
Peran BUMN Kepercayaan Publik
Erick menyebut dalam mengembalikan kepercayaan publik, peran Kementerian BUMN dalam hal ini tidak sepenuhnya bersifat korporasi murni, melainkan tetap harus bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung) yang kini tengah menyelidiki dugaan pencampuran bahan bakar di titik tertentu.
Kemarin saya dan Pak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin), saya rapat jam 11 malam, mengenai isu apakah ini blending oplosan. Kita tidak mau berargumentasi. Betul enggak? Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kita, tadi sudah dilakukan penindakan, dari Kejaksaan sedang menggali itu," ujar Erick di Bandara Soekarno Hatta, Banten, Sabtu (1/3).
Erick juga mengatakan, perlu adanya pembedaan antara pencampuran bahan bakar secara ilegal atau oplos dan blending yang merupakan bagian dari praktik industri.
Menurutnya, blending sendiri bukan hal baru, karena sudah lama dilakukan di industri untuk meningkatkan performa bahan bakar.
Erick Thohir Respons Isu Penggantian Dirut Pertamina Patra Niaga "Nah, ini [blending] mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance daripada bensin tersebut. Bukan RON, [tetapi] bensin tersebut," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyoroti pentingnya transparansi dalam industri BBM, terutama dengan adanya uji coba performa bahan bakar yang dilakukan masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas industri stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. Mengingat tidak semua pom bensin dimiliki oleh PT Pertamina. Sebagian besar justru dikelola oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pihak swasta.
Oleh karena itu, perlu pendekatan yang objektif dan menyeluruh dalam menyikapi isu pencampuran BBM.
"Mayoritas pom bensin itu milik UMKM, swasta. Nah, itu kita harus jaga juga. Ini yang sama-sama, kalau kita membenahi sesuatu jangan dengan emosi, tuduh-menuduh. Kita mendingan jabarkan landscape-nya," tegasnya. n ec/erc/rmc
Editor : Moch Ilham