Ekonom ISEAI, Ronny Sasmita, Menyatakan Menteri BUMN Erick Thohir, Memang Harus Turut Bertanggung jawab
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyinggung nama Menteri BUMN Erick Thohir serta, sang kakak, Giribaldi 'Boy' Thohir, dalam kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.
Kejagung mengaku hingga Rabu malam (5/3) tidak menemukan dugaan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir serta, sang kakak, Giribaldi 'Boy' Thohir di kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menegaskan tidak ada informasi keterlibatan keduanya dari penyidik seperti informasi yang beredar di media sosial.
"Enggak ada informasi fakta soal itu," ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu semalam (5/3).
Diketahui, kerugian negara kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023 mencapai Rp193,7 triliun.
Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.
Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menyebut PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan importasi minyak mentah RON 90 (Pertalite) dan kemudian dioplos menjadi RON 92 (Pertalite) dari 2018-2023. Selama lima tahun kegiatan impor itu telah terjadi sebanyak ribuan kali.
Modus operandi dalam kasus ini mencakup pengoplosan minyak berkadar oktan rendah dengan oktan tinggi serta pengadaan bahan bakar dengan sistem penunjukan langsung tanpa lelang.
Akibat praktik tersebut, harga BBM yang diperoleh jauh lebih mahal dari seharusnya. Kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.
Erick Thohir Harus Bertanggung jawab
Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita menyatakan sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka Erick Thohir (Etho) memang harus turut bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018–2023.
"Saya pikir, Etho adalah pihak yang memang semestinya bertanggung jawab, karena Pertamina adalah BUMN yang berada di bawah kementerian BUMN. Etho tentu harus bisa menjelaskan kepada publik, mengapa hal itu bisa terjadi dan bertanggung jawab membereskannya," tutur Ronny kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Selasa (4/3/2025).
Meski begitu, ia menilai bentuk pertanggungjawaban Etho dihadapan publik, tak melulu harus lengser dari jabatannya.
"Namun, apakah bentuk tanggung jawab itu harus berupa non aktif, saya kira tidak mesti juga demikian. Dan saya kurang yakin Etho akan mengambil sikap demikian. Yang jelas, selama presiden mempertahankan Etho, maka beliau akan tetap duduk di sana, apapun yang terjadi," ungkap dia.
Informasi yang didapat Inilah.com dari internal Kejagung, Boy diduga mengendalikan para pejabat Pertamina yang kini mendekam di tahanan. Diduga Boy mengatur melalui dua orang kepercayaannya, R Harry Zunardi alias AI dan Febri Prasetyadi Suparta alias James.
Dari penelusuran, R Haryy Zunardi alias AI merupakan sosok yang menggantikan Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Mahaka Media Tbk (ABBA). Harry ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 2019 atau saat Erick Thohir diangkat menjadi Menteri BUMN.
Diduga Atur enam pejabat Pertamina
Dikutip dari laman Inilah.com
www.inilah.com, Kamis pagi, Boy Thohir, diduga mengatur enam pejabat Pertamina yang bertugas menangani masalah impor minyak. AI diduga ikut menangani masalah impor minyak bersama enam tersangka di kantor PT Jenggala Maritim.
Sementara terkait peran Febri Prasetyadi Suparta alias Mr James, sumber Inilah.com menyebutkan kalau James merupakan kepanjangan tangan Boy yang diduga mengatur segala aktifitas kegiatan hulu blok migas.
Dalam praktiknya, James alias Febri Prasetyadi Suparta mempunyai holding besar yang mengatur banyak pejabat Pertamina. Febri Prasetyadi Soeparta alias James sempat juga terseret dalam kasus dugaan korupsi mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.
Febri diduga memberikan uang sebesar 700 ribu dolar AS kepada Rudi Rubiandini. Pelatih golf yang juga orang kepercayaan Rudi Rubiandini, Deviardi menyebut Febri merupakan orang kepercayaan Boy Thohir.
Inilah.com sudah berusaha menghubungi Boy Thohir untuk meminta konfirmasi terkait dugaan keterlibatannya di kasus minyak mentah. Nomor telepon Boy Thohir yang kami punya tidak berhasil kami hubungi. Inilah.com berkomitmen memberikan kesempatan pertama kepada Boy Tohir untuk mengklarifikasi dugaan ini. Inilah.com juga telah mencoba mengonfirmasi pihak BUMN, termasuk Staf Khusus BUMN Tsamara Amany dan Arya Sinulingga, namun hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan respons.
Pertanyaan Harli Tuding Keterlibatan
Harli Siregar, mempertanyakan dasar informasi yang menuding keterlibatan pihak tertentu dalam kasus tersebut. Pasalnya, kata dia, hal itu tidak berbasis pada fakta-fakta penyidikan.
"Dari mana sebenarnya informasi-informasi seperti itu," tuturnya.
Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya juga membantah kabar adanya dokumen catatan hasil sitaan dari rumah saudagar minyak Riza Chalid yang bocor di media sosial.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut isu adanya catatan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang bocor tidak benar dan menyesatkan.
"Itu tidak benar, bocor apanya, dan gesekan apa," ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (4/3).
Hal tersebut disampaikan Harli merespon video viral di media sosial TikTok yang menyebut adanya dokumen catatan penyidik hasil penggeledahan yang bocor.
Dalam video singkat tersebut dinarasikan bahwa dari catatan yang didapati penyidik terdapat keterlibatan sejumlah tokoh di kasus korupsi minyak Pertamina.
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. n in/jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
