Pengadilan Ingatkan Kejagung, Wartawan Kritik Bukan Perintangan Penyidikan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ekspresi Tian Bachtiar, Eks Direktur Pemberitaan Jak TV, usai divonis bebas murni oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
Ekspresi Tian Bachtiar, Eks Direktur Pemberitaan Jak TV, usai divonis bebas murni oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

i

Sitir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sebanyak tiga orang lolos dari hukuman atau divonis bebas dari perkara dugaan perintangan penyidikan atas sejumlah kasus yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketiga orang tersebut adalah Koordinator Tim Cyber Army M Adhiya Muzakki, mantan Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar, dan advokat Junaedi Saibih

Ketiganya semula dituntut oleh jaksa dengan hukuman 8 dan 10 tahun penjara.

Tian Bahtiar juga divonis bebas oleh hakim. Dia merupakan Direktur JakTV saat kasus ini bergulir.

Pertimbangan Majelis Hakim yang dikutip dari siaran pers Humas PN Jakarta Pusat, Rabu (4/3) antara lain dalam perkara obstruction of justice, majelis menilai tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara perbuatan para terdakwa dengan terhambatnya proses hukum. "Pemberitaan yang dilakukan Tian Bahtiar dianggap masih dalam lingkup tugas jurnalistik yang dilindungi UU Pers," jelas majelis.

Majelis hakim menilai dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Aktivitas para terdakwa, mulai dari seminar, pemberitaan, hingga penggunaan media sosial, dianggap sebagai bagian dari kebebasan akademik, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya hubungan langsung antara perbuatan para terdakwa dengan terhambatnya proses hukum.

 

Perimbangan Berita Tugas Jurnalistik

Hakim menyatakan tuntutan hukum terhadap Pers terkait karya jurnalistiknya tidak serta merta dapat langsung diproses hukum baik secara pidana atau perdata. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 telah menegaskan bahwa tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya wajib mengedepankan mekanisme dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pers. Termasuk berkenaan dengan gugatan, laporan, dan tuntutan hukum terhadap pers yang berkaitan dengan karya jurnalistiknya, serta tidak serta-merta dapat langsung diproses melalui tuntutan hukum pidana dan atau perdata," tutur hakim.

Hakim menyatakan apa yang dilakukan Tian hanya perimbangan berita dan semata tugas jurnalistik. Hakim berpendapat penilaian pemberitaan negatif atau positif sebuah karya jurnalistik merupakan ranah organisasi pers terkait kode etik jurnalistik.

"Menimbang bahwa pemberitaan negatif adalah persoalan perspektif atau sudut pandang, bukan kebenaran yang bisa diukur oleh kacamata pidana, vide Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ingat hakim.

 

Penilai Pemberitaan Kelompok Profesi

"Sehingga lebih tepat yang dapat menilai apakah sebuah pemberitaan itu negatif atau positif adalah kelompok akademik, kelompok masyarakat, atau kelompok profesi yang memiliki konsentrasi dalam dunia jurnalistik, bukan majelis hakim perkara a quo," imbuh hakim.

Hakim menyatakan tidak ditemukan niat jahat dari Tian dalam pembuatan karya jurnalistiknya yang didakwakan dalam perkara ini. Hakim menyatakan dakwaan perintangan penyidikan dalam Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak terpenuhi atas perbuatan Tian.

"Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka majelis hakim ternyata tidak menemukan niat jahat atau sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tian Bahtiar sebagaimana yang didakwakan," ujar hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang ditetapkan pada 19 Januari 2026 mempertegas perlindungan hukum bagi jurnalis dengan mewajibkan penyelesaian sengketa karya jurnalistik melalui Dewan Pers terlebih dahulu. Wartawan tidak dapat langsung diproses secara pidana atau perdata atas karyanya sebelum mekanisme etik ditempuh. 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik diselesaikan terlebih dahulu melalui Dewan Pers sebagai bagian dari pendekatan restorative justice

 

Anggapan Jaksa Skema Nonyuridis

Sebelumnya, Jaksa meyakini terdakwa melakukan perintangan penyidikan pada tiga perkara korupsi. Kasus-kasus yang dimaksud itu mulai korupsi tata kelola komoditas timah, korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan, serta perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng.

Tim jaksa menyebutkan ketiganya secara aktif dan sengaja menjalankan skema nonyuridis di luar persidangan dalam membentuk opini negatif seolah-olah penanganan kasus yang dilakukan kejaksaan di tiga perkara itu tidak benar.

Hakim menyatakan pembuktian pasal perintangan penyidikan tak boleh hanya dilihat dari tindakan fisik, tapi juga dampak nyata yang ditimbulkan. n erc/rmc

Berita Terbaru

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja D…

Pemkot Mojokerto Perluas Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Pemkot Mojokerto Perluas Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 16:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 16:31 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto- Pemerintah Kota Mojokerto memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas, salah satunya melalui pelatihan keterampilan …

Harga Daging Ayam di Pasar Sidoharjo Lamongan Meroket Jelang Nataru 2026/2027

Harga Daging Ayam di Pasar Sidoharjo Lamongan Meroket Jelang Nataru 2026/2027

Selasa, 17 Nov 2026 15:45 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 15:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, sejumlah komoditas bahan pokok di Pasar Sidoharjo, Kabupaten Lamongan,…

Aipda Bagus Setyawan, Go International Presentasikan Penelitian di Forum APMAA 2026 Jepang

Aipda Bagus Setyawan, Go International Presentasikan Penelitian di Forum APMAA 2026 Jepang

Selasa, 17 Nov 2026 14:56 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 14:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Anggota Polres Blitar Polda Jatim Aipda Bagus Setyawan SE.MM.M.AK, terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi personel guna…

KAI Daop 7 Madiun Gelar Pemeriksaan Kesehatan Akhir 120 Peserta Seleksi Rekrutmen Karyawan

KAI Daop 7 Madiun Gelar Pemeriksaan Kesehatan Akhir 120 Peserta Seleksi Rekrutmen Karyawan

Selasa, 17 Nov 2026 14:53 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemeriksaan kelanjutan calon Karyawan PT KAI, kali ini gelar tes kesehatan akhir yang di ilaksanakan oleh Tim Kesehatan Da…

Warga Ngawi Digegerkan Adanya Penemuan Kerangka Manusia di Hutan Jati

Warga Ngawi Digegerkan Adanya Penemuan Kerangka Manusia di Hutan Jati

Selasa, 17 Nov 2026 14:48 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 14:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ngawi - Warga Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, baru-baru ini digegerkan oleh penemuan kerangka manusia di aliran sungai…