SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Walikota Mojokerto Ika Puspitasari memproyeksikan total hasil panen raya padi bulan April 2025 mencapai 641,3 ton gabah dari lahan seluas 272 hektar.
Kondisi ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan pangan warga Kota Mojokerto sebanyak 13.600 ton per tahun dan menekan harga beras di pasaran.
“Sekarang sudah mulai ada yang panen dan kita proyeksikan hingga akhir tahun 2025 nanti terpenuhi sebanyak 4.745 ton dari total lahan pertanian kota seluas 368,93 hektar," jelas Walikota Ning Ita saat kegiatan panen raya serentak 14 Provinsi di Kelurahan Blooto, Kota Mojokerto,.Senin (7/4/2025).
Ning Ita mengatakan, dari dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Mojokerto, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tercatat hanya seluas 96 hektar. Tapi faktanya para petani Kota Mojokerto menanam padi di lahan seluas 369 hektar.
"Jadi artinya masih banyak lahan pertanian yang belum tercatat di dokumen RTRW Kota Mojokerto yang di sahkan tahun 2023 lalu," tegasnya.
Masih kata Ning Ita, meski Kota Mojokerto tercatat sebagai kota terkecil nomor tiga dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi se-Indonesia, namun terkait ketahanan pangan masih mampu mencukupi.
"Komoditas beras per tahun kota Mojokerto itu kebutuhannya 13700 ton tetapi yang tersedia perbulan 2200 ton. Artinya jika dikalikan 12 bulan, ketersediaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya," ungkapnya.
Selain itu, ungkap Ning Ita, Kota Mojokerto juga terus berupaya memantau kondisi pasokan dan harga beras di pasar, dengan harapan dapat melakukan intervensi yang tepat waktu untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
"Kita rutin melakukan operasi pasar murah di setiap lingkungan. Bahkan ada 18 peracangan TPID (Tim pengendalian Inflasi Daerah) yang menjual murah bahan pokok penting (bapokting) yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Dari upaya tersebut, harga kebutuhan pokok di Kota Mojokerto mampu ditekan pada harga eceran normal, sehingga tidak terjadi kenaikan inflasi yang melebihi ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah. Dwi
Editor : Redaksi
