SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Soal arus mudik Lebaran 2025, ramai dibahas di media sosial. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dikritik oleh netizen usai menyatakan arus mudik Lebaran 2025 yang paling lancar. Dia memberi penjelasan terkait pernyataannya tersebut.
"Sejumlah netizen mempersoalkan pernyataan saya soal mudik 2025 yang merupakan salah satu mudik terlancar sejak tahun 2000. Para netizen tersebut mengaitkan lancarnya mudik ini dengan menurunnya jumlah pemudik menurut beberapa informasi," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).
Dia berpandangan menurunnya pemudik hingga 25 persen tidak signifikan dibanding kelancaran mudik tahun ini. Dia memberikan gambaran mudik di Merak.
"Terlepas dari asumsi menurunnya jumlah pemudik katakanlah sampai 25%, menurut saya angka tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan meningkatnya secara signifikan kelancaran mudik tahun ini," jelas politisi Partai Gerindra.
"Sebagai gambaran, biasanya macet merak sudah dimulai sejak keluar pintu tol terakhir , tahun ini dari pintu tol terakhir sampai dengan dermaga yang jaraknya beberapa kilometer hampir tidak terjadi kemacetan sama sekali. Saya mudik saat H-1 Lebaran yang bisanya menjadi puncak arus mudik justru situasi pelabuhan lengang," lanjut dia.
Waketum Gerindra ini menilai kelancaran tersebut tidak hanya karena pemudik yang menurun, tetapi juga pengaturan yang baik dan kerja keras personel Polri dan stakeholder di lapangan. Dia menegaskan ini bukan soal validasi, tapi bentuk apresiasi.
Saya sendiri mengikuti hiruk pikuknya mudik di Indonesia, agak binggung dengan acara mudik tahun 2025 ini. Tercatat ada 21 ribu penumpang meninggalkan Jakarta via Stasiun Pasar Senen, Sabtu (5/4). Pada hari yang sama untuk kedatangan, KAI mencatat ada sekitar 18 ribu penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen. Sebenarnya hari apa momen mudik di Indonesia.?
Info dari stasiun Pasar Senen, itu menurut akal sehat saya, mudi ada kaitannya dengan urbanisasi, bukan semata pulang kampung jelang lebaran.
Polri sampai melakukan kalkulasi arus mudik dan saat balik.
Kalkulasi proyeksi, proyeksi ada 2,2 juta kendaraan yang rencana meninggalkan Jakarta.
Tapi hingga Senin (7/4) malam, telah mencapai 1,6 juta kendaraan yang balik ke Jakarta.
Kepala Korlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut jumlah itu baru 70 persen dari total 2,2 juta kendaraan yang pulang mudik. Artinya, kata dia, masih ada sisa 30 persen pemudik yang belum melaksanakan arus balik.
Irjen Agus Suryonugroho mengatakan, angka itu masih akan terus bertambah hingga beberapa hari mendatang jelang tanggal 9 April hari ini yaitu hari toleransi masuk kerja dan sekolah anak.
***
Dalam bahasa Melayu, "mudik" bermakna pulang ke kampung halaman atau ke hulu (udik). Kata mudik, berasal dari kata "udik" yang berarti hulu atau ujung.
Tradisi mudik, terutama menjelang hari raya besar keagamaan, menjadi momen penting untuk berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara di kampung halaman.
Hasil serapan saya ke beberapa teman yang pulang kampung, mudik bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional yang sarat makna, yaitu kesempatan untuk berbagi kasih sayang dengan keluarga dan kerabat.
Selain sebagai perjalanan pulang kampung, mudik juga bisa menjadi ajang untuk mempererat solidaritas sosial dan meningkatkan ekonomi lokal.
Pulang kampung berarti mengalami hubungan alami dan permanen dengan cinta ilahi. Pulang kampung berarti menyambut cinta ke dalam hidup kita – untuk membawa cinta pulang kampung bersama kita.
"Saat orang mulai merantau karena ada pertumbuhan di kota saat ini, kata mudik mulai dikenal dan dipertahankan hingga sekarang saat mereka kembali ke kampungnya," kata antropolog UGM, Heddy Shri Ahimsa-Putra, yang dikutip dari laman UGM.
Heddy menjelaskan, kata mudik mulai dikenal luas pada tahun 1970-an. Hal itu dikarenakan setelah pada masa orde baru melakukan pembangunan pusat pertumbuhan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.
Banyak orang yang melakukan urbanisasi pindah ke kota untuk menetap dan mencari pekerjaan.
Menurut Heddy, orang yang bekerja dan tinggal di kota, bisa lama tidak bertemu kerabatnya. Saat mudik itulah mereka memanfaatkan kedekatan dengan kerabatnya.
"Kangen pasti. Menunggu libur yang agak panjang agar bisa kumpul sangat ditunggu. Karena kita di Indonesia masyarakat muslim yang paling banyak maka lebaran Idul Fitri jadi pilihan," jelas Heddy.
***
Catatan jurnalistik saya dalam lima tahun terakhir, mudik selalu jadi kisah pulang yang tak sederhana. Ia bukan sekadar perjalanan menuju kampung halaman. Ia adalah ritual sosial, spiritual, bahkan politikal. Saat jalanan macet, stasiun padat, terminal riuh, dan bandara penuh, kita melihat satu hal yang sama: kerinduan akan rumah orangtua di kampung.
Polri mengambil peran penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat hingga dengan membuka layanan penitipan kendaraan secara gratis di berbagai titik kepolisian, khususnya di wilayah perkotaan yang ditinggal pemudik. Layanan ini tak hanya mengurangi risiko kriminalitas selama rumah ditinggal, tapi juga merupakan langkah inovatif untuk mendekatkan Polri sebagai institusi negara dengan rakyat. Masyarakat kini tak perlu khawatir meninggalkan kendaraannya saat mudik, karena Polri menjamin keamanannya secara profesional. Program ini pun mendapat respons positif dari warga yang merasa lebih tenang dan terlindungi berkat fasilitas negara yang semakin inklusif.
Seluruh inisiatif yang dilakukan pemerintah melalui lembaga terkait menjadi bukti konkret bahwa negara hadir dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara Polri, Dishub, Kementerian ESDM, PLN, dan Baznas mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi fondasi pelayanan publik modern. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pelayanan kemanusiaan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.
Tradisi mudik yang menjadi budaya tahunan masyarakat Indonesia kini bisa dinikmati dengan lebih tenang, aman, dan nyaman berkat kehadiran negara yang aktif menjaga setiap aspek perjalanan pemudik.
Pemerintah Indonesia kembali membuktikan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya menjelang musim mudik Lebaran 2025.
Dengan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga institusi sosial, pemerintah menghadirkan berbagai program unggulan yang menjamin kenyamanan, keamanan, dan ketenangan masyarakat dalam menjalani tradisi pulang kampung. Tahun ini, sejumlah layanan strategis kembali digelar sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah-tengah rakyat, termasuk layanan penitipan kendaraan gratis oleh Polri, jaminan pasokan listrik oleh Kementerian ESDM dan PLN, serta bengkel gratis dari Baznas Jawa Barat.
Di balik itu, ada satu pertanyaan besar yang terus terngiang dalam pikiran saya, apakah negara sudah benar-benar hadir dalam mudik warganya?
Nyatanya, setiap tahun, negara berbangga diri atas penyelenggaraan mudik. Infrastruktur diperbaiki, koordinasi ditingkatkan, layanan digalakkan saat puncak Arus Balik Lebaran pada 5-7 April 2025 lalu .
Pertanyaan lain, apakah tanggung jawab negara hanya sebatas mengatur lalu lintas dan memperlancar perjalanan? Apakah negara cukup puas sekadar mengatur jalannya perantau kembali ke rumah?
Potret yang saya serap, mudik adalah cermin paling jujur dari kesenjangan pembangunan. Ratusan ribu hingga jutaan warga kota kembali ke desa-desa, ke kampung-kampung, menyeberangi laut, menembus hutan, mendaki gunung, hanya untuk satu alasan: pulang.
Mengapa mereka harus sampai pergi jauh dari kampungnya untuk bekerja? Mengapa desa ditinggalkan dan kota disesaki? Jelas! Di desa tak diberi hidup. Baru pemerintahan Prabowo, yang mulai menyentuh dengan sejumlah program populisnya. Saya pun menilai pekerjaan, pelayanan, dan fasilitas desa dan kota tak merata. Selama ini,sepertinya negara lupa membangun dari pinggiran. Maka urbanisasi menjadi keniscayaan. Dan mudik menjadi momen rekonsiliasi sosial tahunan antara kota yang menindas dan desa yang ditinggalkan.
Setiap kali orang pulang, ia membawa cerita tentang hidup yang keras di kota, sekaligus membuktikan bahwa kampung halaman belum cukup mampu menopangnya.
Prof Yeremias T. Keban, dari UGM, menyebut proses urbanisasi yang tidak terkendali dan adanya hirarki kota dapat menimbulkan berbagai akibat negatif yaitu munculnya gejala kemiskinan di perkotaan, ketimpangan income perkapita, pengangguran, kriminalitas, polusi udara dan suara, pertumbuhan daerah kumuh, dan sebagainya.
Otomatis ada dampak negatif urbanisasi yaitu meningkatnya jumlah penduduk kota. Sekaligus meningkatka jumlah tenaga kerja kasar jika urban tidak dibekali keterampilan yang cukup.
Di sinilah tanggung jawab negara seharusnya hadir: bukan hanya mengatur jalannya mudik, tapi mengurai akar mengapa orang harus mudik. Mengapa orang ingin hidup layak harus berbondong bondong ke kota. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
