SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut perang dagang yang dilancarkan Presiden AS Donald Trump berpotensi menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Perkiraan situasi saat ini, sebelum jeda (penundaan tarif Trump), bisa mengurangi potensi pertumbuhan kita (Indonesia) antara 0,3 persen produk domestik bruto (PDB) hingga 0,5 persen," ungkap Ani Kamis (10/4), seperti dikutip dari Reuters.
Karenanya ia menyambut baik langkah Trump menunda penerapan tarif resiprokal selama 90 hari ke depan.
Manfaatkan Jeda 90 Hari
Sang Bendahara Negara menegaskan penundaan tarif Trump itu memberi waktu untuk membahas solusi sehingga tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dikurangi.
Karenanya Indonesia akan memanfaatkan jeda 90 hari tersebut untuk menghasilkan kerangka kerja sama yang 'saling dihormati' oleh negara lain. Serta bekerja sama dengan negara ASEAN lain untuk meningkatkan ketahanan kawasan.
Selain negosiasi, ia mengatakan Indonesia juga akan hati-hati dalam mengelola kebijakan demi mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan Trump.
"Pengeluaran harus dibuat lebih efisien, tepat sasaran, dan efektif dalam mendukung pertumbuhan di sisi moneter," tegasnya.
Indonesia punya target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada tahun ini. Jika tercapai, angka itu bakal melebihi capaian 2024 lalu yang berada di level 5,03 persen.
Presiden Prabowo Subianto bahkan menargetkan ekonomi Indonesia bisa melesat sampai 8 persen pada 2029 mendatang.
Namun di tengah target itu, ekonomi Indonesia dihadapkan pada tekanan berat yang datang dari perang dagang yang dikobarkan Trump.
Trump memang baru mengumumkan jeda penerapan tarif timbal balik selama 90 hari atau tiga bulan penuh. Padahal, tarif tersebut seharusnya mulai berlaku pada Rabu (9/4).
Hampir seluruh negara yang semula dikenai tarif resiprokal akan kembali ke tarif universal sebesar 10 persen. Namun, penundaan tarif bisa tetap berlaku bila negosiasi gagal menemui titik temu.
Indonesia sekarang tengah menyiapkan menu untuk ditawarkan kepada Trump Cs sebagai bentuk negosiasi tarif. Ini mencakup peningkatan impor dari AS, pemotongan pajak, pembukaan keran impor seluas-luasnya, sampai pelonggaran aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). n jk/rtr/rmc
Editor : Moch Ilham
