SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi mencopot Adi Sutarwiyono dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya. Pencopotan ini merupakan perintah Ketua Umum Megawati Sukarnoputri terkait jeleknya soliditas di tubuh DPC Kota Surabaya.
Pembebastugasan ini diumumkan langsung Ketua Harian DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi Kanang Sulistiyono didampingi Sekretaris DPC Sri Untari di kantor DPD PDIP Jatim Jumat (2/5/2025). Dalam surat tertanggal 30 April 2025 DPP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja partai di Jawa Timur, termasuk Surabaya dan beberapa daerah alinya.
Budi Kanang menyampaikan, hasil evaluasi tersebut ditemukan ada kinerja yang kurang bagus. Lalu kemudian dari evaluasi ini ada sanksi terhadap DPC Kota Surabaya dianggap kinerjanya tidak menggembirakan. “Evaluasi utama ada di KSB (Ketua Sekretaris dan Bendahara) DPC (PDI-P Surabaya),” ungkap Budi Kanang, Jumat 2/5/2025.
Namun sanksi terberat diberikan kepada Ketua DPC Surabaya Adi Sutarwiyono atau akrab disapa Awi. Ketua DPRD Surabaya ini mendapat sanksi dibebastugaskan. Sedangkan Sekretaris Baktiono dan Bendahara Taru Sasmito mendapat sanksi peringatan. “Ada satu lagi Wakil Sekretaris bidang program Ahmad Hidayat yang diserahi mengurus sekretariat, sehingga Wakil Sekretaris mendapat sanksi pembebastugasan sama dengan Ketua DPC,” terang pria yang akrab disapa Mbah Kanang ini.
Beberapa alasan sanksi tersebut tidak lepas dari evaluasi menyeluruh sejak Pemilu 2024 lalui dan kinerja sehari-hari DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Seperti turunnya perolehan kursi dari 15 menjadi 11 di DPRD kota Suirabaya. Berikutnya kurangnya soliditas tentang kinerja partai seperti rapat dan sebagainya. “Ternyata memang ada yang kurang ideal. Komunikasinya tidak bagus. Hubungannya dengan keuangan juga pasti ada. Karena Bendahara juga mendapatkan sanksi,” Beber Mbah Kanang yang kini duduk sebagai Anggota DPR RI ini.
Partai menganggap posisi Bendahara juga menentukan dalam menentukan arus keuangan DPC. Dari evaluasi diketahui peran bendahara ini kurang jeli terhadap beberapa hal prosedural. “Kemudian sekretaris dan sekretariat seperti masalah aset juga prosedurnya kurang baik. Jadi ada hubungan antara aset dengan keuangan,” sebut Kanang.
Untuk sementara, DPP menunjuk Yordan Batara Goa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya selama tiga bulan ke depan. Dan Bisa diperpanjan jika diperlukan. “Dipilihnya Pak Yordan karena beliau adalah pengurus DPD atau setingkat diatas DPC,” pungkas Kanang. rko
Editor : Desy Ayu
