Terutama Selama Periode Libur Sekolah di Bulan Juni-Juli 2025
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo, telah merumuskan sejumlah insentif ekonomi untuk kuartal II tahun 2025. Sejumlah insentif ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni-Juli 2025.
"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (24/5/2025).
Mengutip keterangan tertulis Kementerian Koordinator Perekonomian, Stimulus pertama berupa diskon transportasi yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.
Kedua, Pemerintah akan memberikan potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025.
Ketiga, Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% selama bulan Juni dan Juli 2025 yang ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.
Keempat, Pemerintah juga menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bulan Juni-Juli 2025.
Kelima berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer.
Keenam, Pemerintah memperpanjang program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya
Selain itu, pemerintah kembali memberikan insentif untuk motor listrik sebesar Rp 7 juta, yang sebelumnya sudah berakhir pada 2024 lalu.
"Insentif motor listrik Rp 7 juta kita lanjutkan," terang Airlangga .
9,48 Juta Kelas Menengah Turun Kelas
Berdasarkan data BPS jumlah kelas menengah di Indonesia pada 2019 masih sebanyak 57,33 juta orang atau setara 21,45�ri total penduduk. Lalu, pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%. Artinya ada sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas.
Kelas menengah di Indonesia didefinisikan berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan, dengan acuan Bank Dunia. Pada tahun 2024, BPS menggunakan perhitungan 3,5-17 kali garis kemiskinan untuk menentukan batas pengeluaran kelas menengah, yaitu antara Rp2.040.262 sampai Rp9.909.844 per kapita per bulan.
Penurunan jumlah kelas menengah ini diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori "aspiring middle class" (menuju kelas menengah), yang mencapai 137,5 juta orang pada tahun 2024.
Data ini menunjukkan adanya pergeseran dalam struktur ekonomi dan sosial di Indonesia, dengan beberapa orang yang sebelumnya berada di kelas menengah turun ke kelompok rentan miskin.
Penduduk Miskin 172 juta orang
World Bank alias Bank Dunia menerbitkan laporan yang berisi bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin, apabila dihitung dengan standar ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.
Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, angka kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia terungkap sebesar 60,3%. Laporan itu mengungkap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024.
Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Apabila dihitung dengan kurs JISDOR Rp16.829 per dolar AS, maka US$6,85 menjadi sekitar Rp115.278. Namun, perlu dicatat, garis kemiskinan dalam PPP tidak bisa dikonversi dengan kurs biasa.
Angka garis kemiskinan itu harus dihitung dengan PPP Conversion Factor, yang nominalnya berbeda untuk setiap negara. Berdasarkan catatan Bank Dunia, PPP conversion factor Indonesia 2017 adalah 5.607,5, sehingga garis kemiskinan Indonesia dengan standar negara berpenghasilan menengah-atas US$6,85 setara dengan Rp38.411,37 per kapita per hari, atau sekitar Rp1.152.341 alias Rp1,15 juta per bulan.
Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Mengacu pada data kemiskinan Indonesia Bank Dunia terbaru, 60,3% jumlah penduduk miskin itu setara dengan 172 juta orang. n jk/ltb/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
