SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyebut penjualan di sektor makanan dan fesyen ngos-ngosan alias menurun dibandingkan dengan sektor lainnya. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero, penurunan ini tak lepas dari daya beli yang melemah hingga kebijakan efesiensi yang diterapkan pemerintah.
Edy mengatakan setidaknya terjadi penurunan omzet UMKM telah berlangsung sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo. Belum sempat pulih, kondisi tersebut semakin tertekan saat kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto diterapkan. Edy menerangkan terjadi penurunan omzet sekitar 20 hingga 25%.
"Terus kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pak Prabowo ini tentang efisiensi yang menggetarkan banyak orang, hotel-hotel menjadi agak sepi. Biasanya mereka meeting, borong kami, sekarang tidak terjadi hal-hal seperti itu. Jadi memang terjadi penurunan. Let's say sekitar (turun) 20-25%," kata Edy kepada detikcom, Senin (2/6/2025).
Edy menilai para UMKM juga telah mengikuti perkembangan zaman untuk memasarkan produknya di berbagai platform e-commerce. Kendati demikian, Edy menilai hal itu tidak berpengaruh untuk mengerek omzet penjualan lantaran permintaan yang menurun.
Edy mengakui hampir semua lini bisnis UMKM mengalami penurunan. Kendati begitu, sektor-sektor makanan dan fesyen yang paling berdampak.
"Hampir semua. Fesyen pasti turun, kuliner juga menurun. Jadi semua aspek bisnis mengalami penurunan," imbuh dia.
Menurut Edy, ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan kembali UMKM. Pertama, pemerintah harus merealisasikan janjinya sebesar 40% anggaran APBN serta APBD mengalir ke UMKM.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Edy menilai kebijakan tersebut belum dapat dirasakan pelaku UMKM.
"40�lanja pemerintah ini kan sesuai aturan Peraturan yang dikeluarkan, berlakukan dong. Kita nggak minta uang gratis kok. Kami minta bahwa misalnya, peraturan yang memang sudah dikeluarkan untuk UMKM, belanja negara 40% itu diberlakukan sebagaimana adanya," terang Edy.
***
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah.
Catatan jurnalistik saya menyebut "UMKM menjerit" adalah masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif dari berbagai pihak.
Menurut akal sehat saya, Pemerintah, sektor swasta, dan UMKM sendiri perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia.
Saat ini terdapat sektor-sektor seperti dagang/rumah makan, industri pengolahan, pertanian/perkebunan/perikanan, pertambangan, angkutan, bangunan/konstruksi, persewaan, dan jasa. Pada tahun 2022, industri dagang/rumah makan mendominasi dengan 67�ri total jumlah UMKM.
Sementara jumlah UMKM di Indonesia yang bergerak di sektor kuliner sangat besar dan terus meningkat.
Sebagian merupakan kontribusi makanan dan minuman yang berjumlah sekitar 1,7 juta unit usaha dengan menyerap sekitar 3,6 juta tenaga kerja, sehingga menjadikannya sebagai industri padat karya.
Mengacu kepada data tersebut, dapat dilihat UMKM makanan dan minuman memainkan peran penting sebagai komponen pemberdayaan masyarakat di Indonesia.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM makanan dan minuman mencapai 1,7 juta unit usaha pada tahun 2020, dengan 1,51 juta unit usaha di sektor makanan saja. Pada tahun 2023, usaha penyediaan makanan dan minuman di Indonesia mencapai 4,85 juta usaha, menunjukkan peningkatan sebesar 21,13% dibandingkan tahun 2016.
Catatan BPS, UMKM kuliner hingga tahun 2025 memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Apalagi ada peningkatan praktik e-commerce, tren pasar dapat membantu UMKM kuliner untuk terus tumbuh dan bersaing.
Dikutip dari akun VOA Indonesia, Ekonomi, 16 Aug 2024, pengusaha UMKM Anita Poetri, mengaku UMKM harus mencari cara agar produk yang dijualnya tetap laku terjual,.
Saat ini, Ia sedikit menurunkan ukuran produk dan mengambil sedikit keuntungan agar penjualan tetap lancar. Tidak hanya di bidang makanan, produk pakaian yang dipasarkan melalui jalur daring juga merasakan dampak krisis ekonomi global.
Perempuan dari Sidoarjo mengatakan, pemerintah perlu melakukan intervensi dengan mengendalikan harga-harga bahan kebutuhan, sehingga kelas menengah ke bawah tidak terimbas.
Apalagi, sudah beberapa tahun ini produk-produk impor banyak masuk di Indonesia. Dan produk impor ini bukan hanya produk-produk bahan baku, atau bahan setengah jadi, juga banyak yang produk fesyen, produk makanan, produk kerajinan yang jadi, produk jadi, dan memang lebih murah, lebih kompetitif.
Ini bisa dilihat misalnya di e-commerce. Produk impor ini dituding banyak mengganggu perkembangan UMKM.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Bhima menyebut saat ini ada deflasi berkepanjangan yang menandakan sebagian besar masyarakat menahan belanja. Hal ini membuat ekonomi ke depan lebih menantang.
Piye Pak Prabowo, peran pemerintah melindungi UMKM melalui regulasi, pembiayaan, pelatihan, dan promosi. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
