Targetkan Kemandirian Fiskal, Pemkab Jember Dorong Iklim Investasi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris TP3D Jember, Dima Ahyar. SP/ JBR
Sekretaris TP3D Jember, Dima Ahyar. SP/ JBR

i

SURABAYAPAGI.com, Jember - Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan investasi. 

Diketahui, pada Tahun 2025, realisasi investasi di Jember tercatat sedikit di atas Rp2 triliun, naik tajam dari tahun sebelumnya. Selain itu, Jember memiliki potensi luar biasa sebagai kabupaten terbesar ketiga di Jawa Timur. 

“Jumlah penduduk Jember besar dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang cukup baik berkat banyaknya sarana pendidikan, termasuk universitas-universitas yang ada di Jember,” jelas Sekretaris TP3D Jember, Dima Ahyar, Senin (22/09/2025).

Namun, di dalam upaya tersebut tentu terdapat beberapa tantangan pembangunan masih cukup besar. Diantaranya, tingkat kemiskinan di Jember yang masih menjadi tertinggi kedua di Jawa Timur, meski sudah menurun signifikan dari 226 ribu jiwa menjadi sekitar 8 ribu jiwa.

“Selain itu, angka putus sekolah dan stunting juga masih tinggi. Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci agar pembangunan dapat berlangsung stabil dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dari sisi perekonomian, investasi Jember menunjukkan tren positif. Tahun 2023 investasi tercatat Rp1,1 triliun, naik menjadi Rp1,2 triliun pada 2024, dan tembus sedikit di atas Rp2 triliun pada 2025. Sektor perumahan, industri, dan pergudangan menjadi penyumbang investasi terbesar.

Sementara itu, dari sisi anggaran, Jember masih mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat sebesar Rp3,2 triliun, dengan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp800 miliar.

“Secara fiskal, Jember belum sepenuhnya mandiri. Karena itu, menarik investasi menjadi salah satu cara agar sumber pembiayaan baru masuk dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan semakin kuat,” jelas Dima.

Sehingga, untuk menarik lebih banyak investor, Jember harus memastikan kondisi yang aman, nyaman, dan mudah diakses. “Stabilitas sosial, kemudahan perizinan, dan infrastruktur yang mendukung adalah kunci agar investasi berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya mengakhiri. jr-01/dsy

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…