SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani menerima perwakilan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. Mereka bertemu usai menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Dalam pertempuran tersebut ia dampingi Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto hingga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Ia menyampaikan pertemuan ini merupakan langkah bagi DPR untuk mendengarkan aspirasi dari Buruh.
"Alhamdulillah bahwa kita pada kesempatan ini bisa bertemu untuk bisa mendengar aspirasi dan menerima masukan dari Bapak-bapak semua," katanya di Ruang Abdul Muis, gedung DPR RI, Senayan.
Setelahnya ia mempersilahkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea untuk menyampaikan aspirasinya. Andi kemudian menyampaikan bahwa pihaknya hadir di sini karena adanya keresahannya terkait dengan kondisi bangsa Indonesia, mulai dari adanya aksi unjuk rasa yang anarkis hingga menuntut adanya supremasi sipil.
"Kami menegaskan di sini, dua konfederasi buruh terbesar dan mayoritas ada di Indonesia mendukung supremasi sipil, apapun risikonya kami berada di garis depan," kata Andi.
Andi juga memberikan dukungan kepada DPR untuk tidak pernah takut dengan tindakan atau tekanan intervensi dari pihak manapun. Dan tetap selalu mendengarkan aspirasi rakyat.
"Apalagi saya dengar rumahnya Ibu Ketua DPR sampai didatangi oleh perusuh. Waktu itu, semua teman-teman buruh sudah siap (mengamankan) karena tidak boleh memaksa sampai di hal ranah pribadi seperti itu," katanya.
Andi juga menyampaikan bahwa buruh akan menggelar Apel Kebangsaan yang akan dihadiri oleh sekitar 100 ribu orang di Bekasi pada 8 Oktober 2025.
"Yang akan dihadiri 100 ribu buruh untuk menegaskan NKRI harga mati, supremasi sipil adalah segalanya buat kami. Dan juga kami mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk tetap berjalan tanpa gangguan apapun, mendukung DPR ini, dan yang paling penting juga adalah Polri direformasi lembaganya. Tapi jangan ada hidden agenda yang tiba-tiba punya tujuan tertentu soal tutup pimpinan Polri," katanya.
Kemudian ia menuntut RUU Ketenagakerjaan untuk segera dibentuk dan disahkan. Ia menilai DPR selama ini lambat dalam merespon RUU Ketenagakerjaan. Selain itu, ia juga mendukung langkah pemerintah untuk menindak tegas pelaku kerusuhan dari demonstrasi yang lalu. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
