Dana TKD Berkurang, Pemkab Banyuwangi Perkuat Kolaborasi dan Inovasi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik 34 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Banyuwangi, di GOR Tawangalun Banyuwangi. SP/ BYW
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik 34 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Banyuwangi, di GOR Tawangalun Banyuwangi. SP/ BYW

i

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Seiring pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah (TKD) berkurang sekitar Rp665 miliar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, mulai memperkuat kolaborasi dan inovasi untuk program kerjanya 2026 mendatang.

Bupati Ipuk mengungkap, di tengah tantangan pengurangan dana transfer pusat ke daerah, menurutnya kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi. Lanjutnya, layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak boleh terganggu dan harus tetap berjalan dengan baik.

"Ini adalah tantangan besar buat kita semua, dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah tidak mengurangi pelayanan dasar. kita semua harus lincah menemukan solusi yang bisa mempercepat kerja tanpa harus menambah biaya," kata Ipuk, Kamis (16/10/2025).

Lebih lanjut, Bupati Banyuwangi melantik sejumlah pejabat, di antaranya Amir Hidayat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dr. Siti Asiyah Anggraeni sebagai Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sekaligus Plt Direkrut RSUD Blambangan, serta sejumlah camat dan lurah.

Menurut Ipuk, rotasi jabatan tersebut dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik. Pihaknya juga mengingatkan setiap posisi yang diterima merupakan hasil dari proses panjang, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja, bukan karena kedekatan pribadi.

"Mudah-mudahan kinerjanya semakin lebih baik dan capaian kinerjanya semakin lebih meningkat lagi. Karena, jabatan ini bukan atas bantuan dari seseorang, tapi karena kinerja masing-masing. Bukan karena kedekatan dengan bupati. Saya pastikan bahwa penunjukan ibu bapak semua bebas dari uang atau dana yang diperuntukkan untuk saya," kata Ipuk. by-01/dsy

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…