SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie, mengatakan tak menutup kemungkinan hasil temuan timnya akan mengubah peraturan bahkan undang-undang jika memang dirasa diperlukan demi memperbaiki sistem.
"Artinya kita masih terbuka, nih. Jadi ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti, bilamana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang, gitu kira-kira," papar Jimly.
"Iya (rapat perdana di Mabes Polri). Jam 1 siang," ujar Ketua sekaligus Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (10/11).
"Sungguh-sungguh kita ingin menghimpun pendapat yang mungkin saja berakibat harus mengubah undang-undang, nah itu kita juga harus siap, tapi belum pasti ya, belum pasti," imbuhnya.
Ia memastikan Komisi Percepatan Reformasi Polri ini juga akan mendengarkan suara dari berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat hingga aktivis. Komisi ini, kata Jimly, juga terbuka mengadakan forum diskusi dengan pihak terkait yang dirasa dibutuhkan.
"Karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Karena itu bapak presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar," tambahnya.
Komisi Percepatan Reformasi Polri bakal menggelar rapat perdana di Mabes Polri, pada Senin (10/11) siang hari ini.
Sebelumnya, Jimly menargetkan komisi ini dapat bekerja dengan optimal dan cepat meskipun tak diberikan batasan waktu kerja oleh Prabowo.
Ia mengatakan komite ini nantinya juga akan menunjang kinerja tim reformasi kepolisian internal Polri yang telah dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka, untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki," ujarnya.
Kewenangan Kepolisian Begitu Besar
Undang-undang Kepolisian saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disahkan pada tanggal 8 Januari 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
Rapat Paripurna DPR RI saat itu resmi menjadikan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“RUU Polri”) sebagai usul inisiatif DPR, pada Selasa (28/5). Berdasarkan rancangan (draft), RUU Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal bermasalah dengan substansi perluasan ugal-ugalan (excessive) kewenangan kepolisian hingga menjadikannya institusi “superbody”. Di samping itu, RUU Polri juga gagal menyorot masalah (problem) fundamental yang terjadi di institusi kepolisian selama ini, tidak terkecuali kegagalan dalam menyorot aspek lemahnya mekanisme pengawasan dan kontrol publik terhadap kewenangan kepolisian yang begitu besar (oversight mechanism) dalam ikhwal penegakan hukum, keamanan negara maupun pelayanan masyarakat.
Berbagai catatan masyarakat sipil dan sejumlah lembaga negara telah memotret bagaimana institusi Polri telah menjadi “aktor pemegang monopoli” kekerasan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), maladministrasi, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) hingga praktik-praktik korupsi. KontraS misalnya, dalam rentang 2020 – 2024 telah menghimpun praktik-praktik kekerasan yang melibatkan kepolisian di Indonesia. Sepanjang Juli 2020- Juni 2021 setidaknya terdapat 651 kasus. Juli 2021 – Juni 2022 mengalami peningkatan hingga 677 kasus. Juli 2022 – Juni 2023 mencapai 622 kasus. Sedangkan sepanjang Januari-April 2024, berdasarkan pemantauan KontraS, telah terjadi 198 peristiwa kekerasan yang melibatkan kepolisian. Adapun kategori pelanggaran berupa penembakan, penganiayaan, penyiksaan (torture), penangkapan sewenang-wenang (arbitrary arrest), pembubaran paksa, tindakan tidak manusiawi, penculikan, pembunuhan, penembakan gas air mata, water cannon, salah tangkap, intimidasi, bentrokan, kejahatan seksual, kriminalitas, hingga extrajudicial killing. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
