SURABAYAPAGI.COM, Kediri - DPRD Kota Kediri menggelar rapat Paripurna Pandangan Umum (PU) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2026. Rapat digelar di Ruang BKPSDM Kota Kediri, Selasa malam (25/11/2025). Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kediri Dra. Firdaus dan dihadiri Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati serta seluruh anggota DPRD Kota Kediri.
Ada tujuh fraksi membacakan pandangan umumnya terkait Raperda APBD Kota Kediri 2026. Mayoritas fraksi menyampaikan pandanganya terkait anggaran APBD kedepan agar langsung berdampak pada masyarakat.
Fraksi Golkar yang dibacakan Imam Wihdan Zarkasyi menyampaikan dengan adanya efisiensi anggaran, Pemkot Kediri diminta untuk lebih maksimal dalam penggunaan APBD. Terlebih, Golkar juga melihat pemerintahan saat ini lamban dalam mengeluarkan dasar hukum di setiap kegiatan.
"Ada refocusing ini Pemkot seharusnya dapat mengurangi kegiatan seremonial. Dan lambatnya Wali Kota dalam mengeluarkan dasar hukum seperti SK dan Perwali juga dapat menghambat kinerja pemerintah," ujar Imam saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Golkar.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Soedjoko Adi Purnomo juga menyampaikan, agar Pemkot Kediri dapat mewujudkan Visi MAPAN dalam bidang pembangunan.
"Kita hanya mengingatkan dan menyampaikan sudahkan mapan Wali Kota dalam mewujudkan pembangunan sejauh ini?," kata Joko Koreng sapaan akrab politisi PDIP.
Berbeda dengan Fraksi Gerindra yang dibacakan Arif Junaidi. Gerindra lebih menyoroti tentang sejumlah pekerjaan pembangunan yang ada di Kota Kediri. Beberapa pekerjaan yang menjadi sorotan yakni proyek RSUD Gambiran, Penataan Jalan Stasiun dan Perkembangan masalah Alun-Alun.
"Tahun anggaran 2025 tinggal kurang 2 bulan lagi, terkait proyek RSUD Gambiran kontraknya sampai kapan. Dan Alun-Alun bagaimana perkembangannya?," tuturnya.
Setelah pandangan umum seluruh fraksi dibacakan, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati langsung membacakan jawabannya. Wali Kota perempuan pertama di Kota Kediri ini menyampaikan Pemkot mempedomani RPJMD Kota Kediri tahun 2025-2029 dalam melakukan efisiensi anggaran. Alokasi anggaran tetap diarahkan untuk target kinerja yang tercantum dalam RPJMD.
"Terhadap kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian target kinerja dilakukan efisiensi anggaran. Selain itu Pemkot Kediri tahun 2026 sudah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan," tandas Mbak Wali Vinanda.
Lebih jauh Mbak Wali Vinanda juga mewujudkan visi MAPAN dalam pembangunan Kota Kediri. "Pemkot Kediri telah mengalokasikan anggaran infrastruktur pada bidang kesehatan, pendidikan serta keciptakaryaan dan kebinamargaan antara lain, rehab sekolah, puskesmas, jalan jembatan serta infrastruktur lainnya," pungkasnya.
Sementara itu, terkait sejumlah proyek yang menjadi sorotan Fraksi Gerindra seperti Alun-Alun, Mbak Wali juga menyampaikan saat ini kedua belah pihak sedang menunggu hasil review paket pekerjaan pengembangan RTH Alun-Alun oleh BPKP. Can
Editor : Redaksi
