SURABAYAPAGI.com, Madiun - Penanganan dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas (Perjadin) DPRD Kota Madiun kembali memicu gelombang kritik. Puluhan warga yang tergabung dalam LSM Gertak dan SMBR turun ke depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun, Selasa (09/12/2025), menuntut transparansi penuh di momentum Hari Antikorupsi Sedunia.
Koordinator aksi, Putut Kristiawan, menegaskan bahwa publik sudah cukup dibuat menunggu. Ia menilai Kejari harus berani membuka perkembangan penanganan kasus yang menyeret unsur DPRD dan Sekretariat Dewan tersebut.
“Kami mendesak agar dugaan penyalahgunaan anggaran Perjadin diusut tuntas. Proses hukum harus transparan, terbuka, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Bongkar sampai ke akar-akarnya,” tegas Putut, Selasa (9/12/2025).
Putut menyebutkan telah menerima informasi bahwa sejumlah staf Sekretariat Dewan sudah dipanggil untuk memberikan keterangan. Namun, ia menilai Kejari belum menunjukkan sikap komunikatif terhadap publik.
Tak hanya Perjadin DPRD, massa aksi juga menyoroti dugaan penyimpangan di LKK Kota Madiun dan jasa produksi PDAM, yang dianggap rawan sarat kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.
“Penegakan hukum jangan cuma mengejar angka kerugian negara. Oknum pejabat yang bermain kotor harus diproses. Jangan ada yang kebal hukum,” serunya.Dalam aksinya, peserta unjuk rasa membentangkan poster bertuliskan ajakan memberantas korupsi dan tuntutan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mereka berkomitmen mengawal setiap proses agar tidak mandek di tengah jalan.
Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Kota Madiun, Dicky Andi Firmansyah, menyampaikan apresiasi atas kritik dan dukungan para pegiat antikorupsi.
“Kejari mengapresiasi semangat dari LSM Gertak dan SMBR pada momentum Hakordia 2025. Kami tetap berkomitmen menyelesaikan perkara korupsi hingga tuntas,” ujarnya.
Namun untuk perkembangan kasus Perjadin, Dicky menegaskan bahwa penyelidikan masih berjalan dan belum dapat dipublikasikan secara detail. “Prosesnya masih dalam pendalaman. Sudah ada beberapa pihak yang dimintai keterangan, tetapi detailnya belum bisa kami sampaikan,” jelasnya.
Dicky menambahkan, pihaknya selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan laporan terkait indikasi korupsi. “Kami siap menerima informasi dari masyarakat. Setiap laporan pasti kami tindak lanjuti sesuai prosedur,” katanya.
Aksi ditutup dengan seruan agar Kejari membuktikan komitmennya, bukan hanya melalui pernyataan, tetapi lewat tindakan nyata.
“Integritas aparat hukum itu harga mati. Korupsi tidak boleh dianggap lumrah,” pungkas Putut. man
Editor : Desy Ayu
