SURABAYAPAGI-JAKARTA : Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco ancang ancang hentikan prodi yang kurang peminat. Badri Munir, berharap kampus-kampus nantinya rela jika prodinya harus ditutup. Ia juga meminta dukungan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan," ujar Badri di Simposium Nasional Kependudukan 2026, dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, kemarin.
Terpisah, pemerhati dan praktisi pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji memberikan tanggapan atas rencana kebijakan ini. Menurutnya, ada risiko besar yang dapat ditimbulkan. Indra menyebut menyebut penyelarasan antara kampus dan dunia kerja merupakan sebuah keniscayaan. Seperti ditunjukan oleh data dari McKinsey Global Institute dan World Economic Forum, disrupsi pekerjaan tengah terjadi.
Di sisi lain, Indra mempertanyakan dasar pemerintah mengambil kebijakan tersebut. Ia melihat belum ada kriteria yang jelas dalam penutupan prodi.
"Pertanyaannya, apakah ada kajian akademis yang transparan untuk menentukan prodi mana yang layak ditutup?" kata Indra dalam keterangan resminya, dikutip pada Senin (27/4/2026).
Jika tak ada dasar yang jelas, Indra khawatir jika kebijakan hanya ditentukan oleh selera birokrasi sesaat.
Persaingan Tak Sehat
Selain itu, Indra juga khawatir akan adanya persaingan tak sehat antarkampus. Khususnya dalam memperebutkan mahasiswa baru. Indra kemudian menanyakan soal Peta Jalan Talenta 2045. Menurutnya, peta tersebut seharusnya menjadi kompas.
"Bagaimana mungkin pemerintah menutup pintu-pintu ilmu tanpa tahu rumah industri apa yang ingin dibangun 20 tahun ke depan?" ucap Indra.
Ia menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektoral untuk menentukan industri apa yang harus dikembangkan sesuai kebutuhan. Ia melihat penutupan prodi ini bagaikan rencana menebang pohon tanpa rencana penanaman kembali.
Indra kemudian menyoroti keputusan yang dibuat pemerintah dalam membedakan antara sisi supply dan demand. Menurutnya bidang Biologi Maritim adalah ilmu yang harus jadi mahkota di Indonesia.
"Bisa saja kampus membuka prodi ini, tapi lulusannya mau bekerja di mana jika ekosistem penyerapannya tidak disiapkan negara?" katanya.
Indra melihat banyaknya prodi yang tidak relevan adalah akibat dari tidak adanya visi industri pemerintah. Prodinya ditutup karena lulusan tak terserap, tetapi industrinya sendiri tak dibangun.
Kampus bak Pabrik Buruh
Indra turut menyoroti soal pergeseran peran perguruan tinggi yang menurutnya kini dipaksa jadi lembaga pelatihan kerja. Padahal, perguruan tinggi adalah tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Kemendiktisaintek harus berhenti memandang kampus sebagai pabrik buruh," tegas Indra.
Ia meminta pemerintah fokus pada reformasi kurikulum yang berorientasi Society 5.0 atau era masyarakat cerdas. Dalam pendekatan ini, teknologi adalah pekerja dan manusia adalah inovator. n ec, rmc
Editor : Redaksi
