SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pepatah tersebut berbunyi, "Bila anda beri seseorang ikan, anda memberinya makan untuk satu hari, tetapi bila anda ajar seseorang itu memancing, anda memberinya makan seumur hidup".
Ini merupakan pepatah China (sering diatribusikan ke Lao Tzu). Peparah ini menekankan pentingnya memberikan kemandirian, keterampilan, atau pendidikan (kail/memancing) daripada sekadar bantuan instan (ikan).
Maksud pepatag memberi Ikan, nelambangkan bantuan langsung yang bersifat sementara, seperti memberi uang atau makanan.
Sementara memberi pancing nelambangkan pemberdayaan, pengajaran keterampilan, atau pendidikan agar seseorang bisa mandiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.
Makna yang saya serap dari pepatah ini lebih baik mendidik seseorang agar mampu mencari nafkah sendiri daripada hanya memberi bantuan yang akan habis dalam waktu singkat.
Pepatah ini saya kenal sejak di bangku SMP.
Hingga saya jadi wartawan, pepatah ini sangat populer dalam konteks pendidikan dan motivasi pemberdayaan masyarakat. Kini digunakan oleh seorang menteri untuk menganalogikan urgensi antara MBG dengan lapangan kerja.
***
Harian Surabaya Pagi edisi hari Jumat (30/1) kemarin menurunkan berita berjudul "Menteri Bappenas, Tegaskan MBG Lebih Mendesak Ketimbang Pekerjaan".
Berita ini mengutip penjelasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy. Ia menekankan soal pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rachmat mengaku pernah diminta untuk membandingkan program MBG dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, ia menilai keduanya sama-sama penting, namun MBG lebih mendesak untuk dijalankan.
"Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja," ujarnya dalam acara Prasasti Economic Forum di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
"Tetapi dikatakan, katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati," sambung Rachmat.
Rachmat lalu merujuk pada fenomena kelaparan yang masih terjadi di pelosok Tanah Air. Oleh karena itu salah satu fokus pemerintah saat ini adalah membangun infrastruktur sosial, salah satunya melalui MBG.
"Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita, mereka lapar, mereka kelaparan. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali," tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa MBG adalah program prioritas yang harus dieksekusi dengan baik. Selain membangun infrastruktur fisik, Rachmat mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur sosial juga penting dilaksanakan.
"Makan bergizi adalah bagian daripada pembangunan yang harus diselesaikan. Karena itu kalau kita bicara infrastruktur, mohon kita tidak dibatasi pada infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur sosial, mohon kita dibantu untuk menyelesaikan persoalan dasar kita," tutupnya. Ini pengalaman empirik seorang menteri. Menarik untuk bahasan.
***
Dari BPS saya catat angka pengangguran—mencapai 7,35 juta orang per April 2025. Data BPS ini menggambarkan di Indonesia masih minim lowongan kerja formal. Ini bisa memicu kompetisi ketat. Banyak pakar menyebut penciptaan lapangan kerja menjadi pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Praktis, Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis lapangan kerja. Indikatornya, satu posisi bisa diperebutkan oleh ratusan hingga ribuan pelamar. Krisis ini diperparah dengan tingginya angka pengangguran usia muda 15-24 tahun.
Apalagi saya baca di iklan lowongan kerja, persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan semakin tinggi yaitu menuntut pencari kerja untuk memiliki keahlian khusus, pengalaman organisasi, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
Maka itu, saat saya membaca penjelasan pak menteri ini, saya terperangah ada seorang menteri membandingkan dua isu yang sama sama krusialnya.
***
Bagi saya rakyat menempatkan pejabat itu representasi negara. Sebagai pejabat publik, wajar ia dituntut berbicara dengan bijaksana, komunikatif, dan penuh tanggung jawab. Mengingat setiap perkataannya memengaruhi persepsi publik dan reputasi lembaga.
Komunikasi yang bijak diperlukan untuk meredakan situasi, bukan memicu konflik. Maka itu menuntut setiap pejabat melakukan penguasaan materi yang mendalam, empati. Agar ia bisa menjalankan etika yang tinggi agar tidak menimbulkan blunder yang merusak kepercayaan publik
Pejabat. Maklum pejabat adalah representasi negara/lembaga, sehingga setiap kata mesti dipertanggungjawabkan. Mengingat komunikasi yang tidak bijak atau blunder dapat mengikis kepercayaan masyarakat dan menciptakan perdebatan tidak produktif, dan merusak citra lembaga.
Apalagi saat ini dimana Presiden Prabowo Subianto, gencar mensosialisasikan program pro-rakyat. Pejabat yang dibawahinya mesti memahami situasi audiens. Etikanya mesti sinkron berbicara menggunakan bahasa yang sederhana namun bermakna. Ini untuk menghindari kata-kata yang memicu kontroversi.
Pernyataan pejabat publik yang membandingkan atau menyepelekan isu-isu sensitif bisa memicu krisis kepercayaan dan kritik tajam karena dinilai minim empati.
MBG dan lapangan kerja saya nilai isu sensitif yang tidak layak dibandingkan atau diremehkan. Ini bisa mengubah permasalahan kebijakan menjadi krisis legitimasi terhadap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Semoga narasi kontroversial ini tidak meningkatkan tensi publik. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
