SurabayaPagi, Surabaya – Sejumlah akademisi di Surabaya, Jawa Timur, menyatakan dukungan terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pemanfaatan energi nuklir sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada energi nasional.
Dukungan tersebut menguat seiring penunjukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN).
Peneliti Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, menilai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) memiliki keunggulan teknis dibandingkan sumber energi konvensional, terutama dari sisi efisiensi dan stabilitas pasokan listrik.
“PLTN unggul dari sisi densitas energi. Dengan bahan bakar yang sangat kecil, listrik yang dihasilkan bisa sangat besar dan stabil,” ujar Ary dalam diskusi bertajuk “Swasembada Energi di Era Prabowo: Antara Agenda Strategis dan Tantangan Implementasi” di Surabaya, Minggu (1/2/2026).
Menurut Ary, energi nuklir juga relevan dengan agenda penurunan emisi karbon karena tidak menghasilkan karbon dioksida dalam proses pembangkitannya.
“Secara proses, nuklir itu bersih. Tidak ada emisi karbon, yang ada hanya panas untuk memutar turbin,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan utama pengembangan PLTN di Indonesia bukan terletak pada teknologi, melainkan pada kesiapan infrastruktur, penentuan lokasi, serta integrasi dengan kawasan industri.
Karena itu, ia menyayangkan masih adanya stigma negatif di masyarakat yang memandang energi nuklir berbahaya bagi lingkungan.
“Teknologi nuklir saat ini jauh lebih aman dibanding masa lalu. Sistemnya semakin otomatis, kontrolnya ketat, dan ketergantungan pada faktor manusia semakin kecil. Jika dibandingkan, pembangkit berbasis fosil justru jauh lebih mencemari lingkungan,” tegas Ary.
Dari perspektif ekonomi makro, ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai pemanfaatan energi nuklir berpotensi memberikan dampak positif bagi fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.
Selama ini, ketergantungan terhadap impor energi dinilai menjadi beban signifikan bagi APBN dan neraca perdagangan.
“Dalam prinsip ekonomi, jika input energi lebih murah, maka output juga bisa lebih murah. Jika listrik dari PLTN lebih efisien, masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya melalui harga yang lebih terjangkau,” kata Hendry.
Ia juga optimistis pengembangan PLTN dapat mempercepat pencapaian target elektrifikasi 100 persen, khususnya di wilayah Indonesia timur yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses listrik.
“Jika kebutuhan domestik sudah terpenuhi dan kapasitas berlebih, Indonesia bahkan berpeluang mengekspor listrik ke negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura,” ujarnya.
Hendry mendukung penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian DEN karena dinilai dapat memperkuat eksekusi kebijakan energi nasional.
“Penambahan tanggung jawab biasanya mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap kinerja. Artinya, ada ekspektasi agar agenda swasembada energi bisa dijalankan lebih terukur,” katanya.
Sementara itu, dosen dan peneliti kebijakan publik Unesa, Ahmad Nizar Hilmi, menilai penunjukan Menteri ESDM sebagai Ketua Harian DEN merupakan sinyal kuat pemerintah untuk menyatukan perencanaan dan implementasi kebijakan energi dalam satu garis komando.
“Dari sisi teknis kebijakan, penggabungan peran ini berpotensi meningkatkan efektivitas,” ujar Nizar.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya tata kelola dan transparansi, terutama dalam proyek-proyek strategis energi yang melibatkan investasi besar.
Pemerintah, menurutnya, perlu terbuka kepada publik terkait aktor industri dan penyedia teknologi di balik kebijakan swasembada energi.
Dalam konteks energi nuklir, Nizar menilai pembahasan PLTN semakin relevan bagi Indonesia, khususnya dalam agenda transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Ia juga menyoroti potensi cadangan uranium di Kalimantan Barat sebagai modal sumber daya.
Namun, ia menekankan aspek keamanan dan edukasi publik harus menjadi perhatian utama. “Selain mitigasi struktural, mitigasi non-struktural seperti edukasi masyarakat sangat penting agar publik tidak lagi memandang nuklir sebagai ancaman,” katanya. Byb
Editor : Redaksi
